Setelah Krisis Selat Hormuz, Ancaman Besar Masih Menanti Dunia

KRISIS Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah membuat perekonomian dunia babak belur. Terganggunya jalur air vital bagi 20 juta baller minyak per hari itu membuat harga energi, bahan bakar perekonomian dunia, naik drastis.

Data dari lembaga energi Amerika Serikat (AS), Energy Information Administration (EIA) menunjukkan jalur ini juga mencakup lebih dari seperempat perdagangan minyak global lewat laut dan sekitar seperlima perdagangan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) global.

Kenaikan harga energi memicu efek domino, mulai dari kenaikan biaya logistik hingga pembengkakan subsidi energi suatu negara.

Artinya, guncangan di satu selat sempit selebar 33 kilometer itu dapat menaikkan harga energi, ongkos logistik, inflasi, biaya produksi, harga pangan, dan tekanan fiskal di banyak negara.

Apalagi, perang antara Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel tidak jelas ujungnya. Negosiasi untuk mengakhiri konflik bukannya makin jelas, malah semakin semrawut.

Di sisi lain, puluhan ranjau laut masih bercokol di Selat Hormuz. Jika Iran membuka blokade pun, kapal komersial dan kapal tanker besar akan berpikir dua kali melintasi selat tersebut.

Krisis Selat Hormuz menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, ekonomi dunia masih sangat bergantung pada energi fosil. Kedua, ketergantungan itu membuat dunia rentan secara ekonomi, geopolitik.

Salah satu beban besar dari ketergantungan energi fosil adalah subsidi. Ketika harga minyak dunia naik, dilema adalah keniscayaan.

Harga bahan bakar minyak, elpiji, dan listrik memang bisa dinaikkan, tapi keputusan itu berisiko menaikkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat.

Harga bisa ditahan, tetapi konsekuensinya subsidi dan kompensasi energi membengkak.

Dalam jangka pendek, subsidi dapat melindungi masyarakat. Namun, dalam jangka panjang, ketergantungan pada subsidi energi fosil membuat APBN semakin rentan.

Energi yang merusak Bumi

Ketergantungan ini juga menunjukkan bahwa dunia masih mempertahankan sistem energi yang sekaligus rapuh dan merusak Bumi.

Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sangat besar ke atmosfer. Emisi GRK ini memerangkap panas matahari yang seharusnya bisa dipantulkan Bumi kembali ke angkasa.

Semakin banyak konsentrasi emisi GRK di atmosfer, semakin besar pula panas yang terperangkap di permukaan Bumi.

Menurut Our World in Data, 73,2 persen emisi GRK global berasal dari sektor energi yang diperlukan untuk berbagai aktivitas manusia dan perekonomian dunia. Pembangkitan listrik, energi pada industri, transportasi, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini.

Lonjakan emisi GRK yang terjadi di Bumi sangat tinggi daripada yang Anda bayangkan. Temuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), separuh dari semua emisi karbon dioksida di Bumi sejak 1751 sampai saat ini berasal dari aktivitas manusia sejak 1990-an alias 30 tahun lalu.

Dan sekarang, dunia sudah merasakan kenaikan suhu yang luar biasa tinggi. Dalam 12 bulan berturut-turut, terhitung Juni 2023 hingga Mei 2024, dunia memecahkan rekor suhu terpanas di setiap bulannya.

Di satu sisi, kenaikan suhu Bumi ini tidak diimbangi dengan upaya penurunan yang eksponensial.

Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization (WMO) bahkan menyatakan periode 2015–2025 sebagai 11 tahun terpanas dalam catatan sejarah.

Bahkan 2025 menjadi tahun terpanas kedua atau ketiga dengan suhu sekitar 1,43 derajat celsius di atas rata-rata 1850–1900 alias periode pra-industri.

Salah satu anggota IPCC Aditi Mukherji menyebut kenaikan suhu 1,5 derajat sebagai demam tinggi. Suhu manusia normal 36 derajat celsius. Naik 1 derajat saja, manusia sudah dikatakan demam. Apalagi jika suhu sudah mencapai 37,5 derajat celsius atau naik 1,5 derajat celcius.

Krisis iklim dan bencana

Krisis iklim disinyalir membuat berbagai bencana menjadi lebih kuat dan lebih sering. Salah satu contohnya adalah badai.

Menurut penelitian pada 2024 dari World Weather Attribution, badai dengan kekuatan besar semakin mungkin terjadi karena perubahan iklim, karena memanasnya lautan dan atmosfer.

Dampak lainnya adalah meningkatkan kekeringan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memperburuk krisis air di wilayah yang sudah mengalami kesulitan air.

Pemanasan Bumi juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan di lahan pertanian yang dapat mengganggu pasokan pangan.

Kenaikan suhu Bumi membuat lapisan es di kutub semakin banyak yang mencair hingga menyebabkan kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan air laut bakal mengancam orang-orang yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Krisis iklim juga menimbulkan risiko langsung bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Karena krisis iklim, dunia kehilangan spesies 1.000 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya dalam sejarah manusia.

Satu juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Kebakaran hutan menjadi lebih sering dengan skala yang lebih luas belakangan ini karena suhu Bumi meningkat.

Durasi hutan yang terbakar juga menjadi lebih lama. Kebakaran hutan turut melepaskan emisi GRK ke udara dan hutan yang gundul tak mampu lagi mengubah karbon dioksida menjadi oksigen.

Satwa liar menjadi korban yang paling menderita akibat kebakaran hutan. Hilangnya satwa liar bersifat intangible, alias tidak bisa dihitung karena nilainya yang sangat tinggi. Pasalnya, satwa liarlah yang mendukung ekosistem di suatu wilayah.

Krisis iklim juga krisis ekonomi

Krisis iklim dan suhu bumi bukan hanya masalah es mencair atau cuaca ekstrem. Situasi ini juga menjadi ancaman langsung terhadap pendapatan, produktivitas, pertanian, kesehatan, dan stabilitas fiskal.

Di samping itu, krisis iklim juga membuat ekonomi kehilangan jam kerja produktif. Panas ekstrem bukan hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga menurunkan kemampuan manusia untuk bekerja, bergerak, bertani, membangun, dan memproduksi barang.

Tak hanya itu, bencana akibat krisis iklim juga merusak infrastruktur dan aset ekonomi. Bencana yang lebih sering dan besar membuat infrastruktur yang ada menjadi rentan.

Banjir, badai, rob, gelombang panas, longsor, dan kebakaran hutan membuat negara harus mengeluarkan biaya besar untuk memperbaiki jalan, pelabuhan, jaringan listrik, fasilitas kesehatan, sekolah, dan permukiman.

Padahal, setiap uang yang dipakai untuk memperbaiki kerusakan akibat bencana adalah rupiah yang tidak bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, riset, transportasi publik, atau transisi energi

Network for Greening the Financial System (NGFS) menyatakan, estimasi terbaru menunjukkan kerugian PDB akibat risiko fisik iklim pada 2050 dapat dua hingga empat kali lebih besar daripada perkiraan sebelumnya.

Deloitte juga memperkirakan, krisis iklim yang tidak terkendali dapat merugikan ekonomi global hingga 178 triliun dollar AS dalam 50 tahun, atau memangkas PDB global 7,6 persen pada 2070.

Salah satu upaya yang perlu dan segera dilakukan untuk membalik situasi saat ini adalah dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, dan matahari.

Energi terbarukan bersifat lokal dan dapat mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan gas. Setiap tambahan kapasitas energi terbarukan domestik berarti mengurangi sebagian kebutuhan terhadap energi fosil dalam jangka panjang.

Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) pun menyebut, kebijakan iklim dan keamanan energi di hampir 140 negara telah membantu membuat energi terbarukan semakin kompetitif dibanding pembangkit berbasis fosil.

Di satu sisi, transisi energi tidak hanya memindahkan sumber energi dari fosil ke nonfosil. Transisi energi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru.

Ekosistem itu mencakup pembangunan pembangkit energi terbarukan, manufaktur panel surya, baterai, kendaraan listrik, instalasi atap surya, perawatan jaringan listrik, efisiensi bangunan, audit energi, teknologi digital, dan pengolahan mineral kritis yang lebih bertanggung jawab.

Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebut transisi energi dapat menghasilkan manfaat tambahan.

Contohnya seperti ketahanan ekonomi yang lebih baik, lapangan kerja, serta akses energi yang lebih andal dan terjangkau.

Komitmen global yang merosot

Sejak Presiden AS Donald Trump kembali naik keprabon, upaya perlawanan krisis iklim dan transisi energi semakin loyo. “Negeri Paman Sam”, sebagai kontributor utama emisi gas rumah kaca, memangkas habis dana untuk upaya-upaya penanganan krisis iklim.

Berkurangnya pendanaan untuk melawan krisis iklim membuat berbagai program ikutan tersendat. Sebaliknya, Trump malah mengenjot energi fosil dengan slogan “drill baby, drill”-nya.

Melalui slogan itu, Trump mengerek produksi minyak dan gas alam domestik di AS, memaksimalkan ekstraksi bahan bakar fosil, dan mempercepat izin pengeboran.

Bahkan, sebelum Trump dilantik jadi Presiden pada Januari 2025 pun, situasi KTT Iklim COP29 di Baku Azerbaijan pada sudah dilaporkan “suram” ketika Trump meraup suara mayoritas dalam Pilpres AS pada November 2024.

Para delegasi COP29 sudah memperkirakan akan adanya kemunduran besar bagi aksi iklim global.

Namun, sebelum Trump terpilih pun, komitmen iklim negara-negara dunia pun juga sebetulnya juga perlu dipertanyakan. Komitmen atau rencana aksi iklim nasional yang disusun oleh negara-negara peratifikasi Perjanjian Paris berupa NDC juga bisa dibilang jalan di tempat.

Penghitungan para ahli perubahan iklim (IPCC) menunjukkan, dokumen NDC semua negara jika tercapai pun tak mampu mencegah Bumi naik 2 derajat celcius.

Bahkan, kenaikan suhu di Bumi diproyeksikan mencapai 3-4 derajat celsius, membahayakan nyawa jutaan manusia dan makhluk hidup lain.

Kini, krisis Selat Hormuz seharusnya dibaca sebagai alarm keras bagi dunia. Selama ekonomi global masih bergantung pada energi fosil, seperti minyak dan gas, setiap konflik di jalur energi akan selalu berubah menjadi krisis harga, krisis pasokan, dan krisis sosial.

Ironisnya, bahan bakar bagi perekonomian dunia itu juga menjadi penyebab utama pemanasan global. Dunia tidak hanya perlu beralih ke energi terbarukan demi menyelamatkan iklim, tetapi juga membangun ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan geopolitik.