PBB: Pekerja Media Jadi Salah Satu Profesi Paling Berisiko di Dunia

KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pekerja media menjadi salah satu profesi yang paling berisiko di dunia. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk menilai situasi di Timur Tengah sebagai contoh nyata tingginta risiko pekerjaan tersebut. 

"Jurnalisme saat ini telah menjadi profesi yang tidak aman dan, kadang-kadang berbahaya karena para pekerja media telah dibom di dalam mobil mereka, diculik dari kantor mereka, dibungkam di balik jeruji besi, dan dipecat dari pekerjaan mereka," ujar Turk dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

PBB melaporkan, sebanyak 14 jurnalis dinyatakan tewas sejak Januari 2026. Tak sampai separuh kasus pembunuhan terhadap jurnalis dalam dua dekade terakhir berujung pada sanksi yang sesuai.

Baca juga: Pemimpin Perusahaan Khawatir Kehilangan Pekerjaan akibat Kegagalan Adopsi AI

Turk menyatakan konflik di Gaza sebagai jebakan maut bagi jurnalis sebab sejak Oktober 2023, dengan hampir 300 pekerja media tewas dan banyak lainnya mengalami luka-luka.

“Sejauh ini di tahun 2026, Lebanon adalah negara paling mematikan bagi pekerja media," imbuh dia.

Kondisi itu diperparah dengan banyaknya peliputan konflik yang bergantung pada jurnalis lokal dengan risiko lebih ekstrem. Di Sudan, misalnya, para wartawan tetap bekerja di tengah kekerasan, kelaparan, dan memburuknya kondisi kemanusiaan.

Ancaman pun terjadi secara global. Turk mengungkapkan, hampir tidak ada negara yang benar-benar aman bagi mereka yang berani menyampaikan kebenaran kepada penguasa.

Ia mengaku sempat menemukan kasus di mana jurnalis, narasumber, hingga keluarga mereka terancam labtaran memberitakan soal isu korupsi, merusakan lingkungan, serta kejahatan terorganisir di Meksiko.

Baca juga: Stres dan Jam Kerja Berlebih Jadi Ancaman Kematian Dini Pekerja Global

Selain kekerasan fisik, tekanan terhadap pekerja media datang dari regulasi dan teknologi.
Undang-undang pencemaran nama baik, disinformasi, dan kejahatan siber kerap digunakan untuk membungkam pers, sementara gugatan hukum yang mahal menjadi alat intimidasi.

“Saya sangat prihatin bahwa para pekerja media menjadi target utama represi dan pengawasan transnasional yang semakin meningkat yang paling baru terlihat dalam serangan terhadap jurnalis Iran di luar negeri,” sebut Turk.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan terjadi peningkatan tajam jurnalis yang terbunuh di zona perang dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada Minggu (3/5/2026), Guterres menekankan bahwa korban pertama dalam sebuah peristiwa ialah para jurnalis yang mempertaruhkan segalanya untuk melaporkan kebenaran.

"Tidak hanya dalam perang, tetapi di mana pun mereka yang berkuasa takut akan pengawasan. Namun, kebebasan pers juga berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena tekanan ekonomi, teknologi baru, dan manipulasi aktif," tutur Guterres.

Maraknya Pelecehan dan Kekerasan Online

PBB mencatat lonjakan kasus kekerasan daring, utamanya terhadap jurnalis perempuan. Sekitar tiga perempat jurnalis perempuan mengalami pelecehan online, termasuk kampanye fitnah dan ancaman kekerasan seksual.

“Serangan semacam ini berisiko menciptakan masyarakat yang dipenuhi disinformasi, di mana media terpaksa mengaburkan fakta agar dapat beroperasi dengan aman,” papar Turk.

Sementara itu, tekanan ekonomi turut memperburuk kondisi industri media. Pemotongan anggaran dan konsentrasi kepemilikan memaksa banyak media lokal di beberapa negara tutup.

Kendati demikian, para jurnalis tetap menjalankan tugasnya bahkan dalam kondisi tersulit sekali pun. Turk menyampaikan bahwa banyak di antara mereka terus melaporkan berita dari rumah sakit atau dalam kondisi cedera demi memastikan informasi tetap sampai kepada publik.

Karenanya, PBB mendesak pemerintah seluruh dunia untuk menghentikan penganiayaan terhadap pers, mencabut regulasi yang mengekang, serta memastikan perlindungan hukum bagi pekerja media.

Perusahaan teknologi juga didorong untuk mengambil langkah dalam mengatasi pelecehan ataupun disinformasi daring.