KOMPAS.com-Para pemimpin perusahaan merasa tertekan untuk membimbing tim mereka melewati masa transisi kecerdasan buatan (AI), apalagi teknologi tersebut juga mengubah tanggung jawab pekerjaan mereka sendiri.
Menurut survei dari platform AI bernama Writer terhadap 2.400 pekerja dan eksekutif, sebanyak 61 persen pemimpin teknologi mengaku takut kehilangan pekerjaan jika mereka gagal memimpin organisasi dalam transisi AI ini.
Melansir ESG Dive, Selasa (21/4/2026) tiga perempat eksekutif memperkirakan penggunaan AI di organisasi mereka akan meluas dalam lima tahun ke depan. Namun, peningkatan ini membawa rasa tidak aman. Setengah dari eksekutif merasa keterampilan mereka mulai ketinggalan zaman di era AI.
Mina Alaghband dari platform Writer menyatakan bahwa pemimpin teknologi yang sukses adalah mereka yang berani mengambil kendali.
Menurutnya, pemimpin yang berpengaruh tidak lagi bertanya "Apa strategi AI kita?", melainkan bertanya "Bagaimana saya bisa mendapatkan alat dan infrastruktur untuk membangun tenaga kerja berbasis AI sendiri, dan bagaimana kita mengaturnya secara besar-besaran?"
Baca juga: AI di Kantor, Berpotensi Menumpulkan Kemampuan Berpikir Kritis Karyawan
Adopsi AI menciptakan rasa tidak aman akan pekerjaan di berbagai tingkatan perusahaan, karena para eksekutif teknologi maupun pekerja muda sama-sama takut teknologi ini akan menggantikan posisi mereka.
Menurut Deloitte, pengeluaran dan penggunaan AI diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat dalam dua tahun ke depan. Lonjakan biaya ini menunjukkan bahwa perusahaan akan semakin banyak menggunakan AI sambil terus menangani dampak yang muncul.
Sementara itu, 75 persen eksekutif memperkirakan bahwa agen AI akan menjadi bagian dari jajaran pimpinan tinggi perusahaan mereka dalam lima tahun ke depan. Namun, para eksekutif melaporkan adanya kekurangan keahlian AI, sebanyak 58 persen merasa rekan sesama pemimpin mereka tidak memiliki pengetahuan dasar untuk mengambil keputusan strategi AI.
Laporan tersebut menemukan bahwa ketimpangan ini memicu stres bagi para petinggi teknologi. Lebih dari separuh menyatakan bahwa adopsi AI telah menyebabkan "perebutan kekuasaan dan gangguan" di organisasi mereka, dan 69 persen melaporkan bahwa mereka sedang melakukan PHK karena faktor AI.
Hampir setengah dari eksekutif mengatakan bahwa masalah adopsi ini bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan dalam setahun ke depan.
Namun, Alaghband menyatakan bahwa keterampilan manusia seperti penilaian, keahlian bidang tertentu, dan pengetahuan tentang perusahaan tidak akan tergantikan.
Ia menambahkan bahwa pemimpin teknologi harus melihat strategi AI sebagai keputusan tentang bakat. Mereka perlu mempertimbangkan keahlian apa yang ingin diubah menjadi sistem, atau kerangka penilaian apa yang ingin dimasukkan ke dalam alur kerja AI.
Baca juga: Bullying lewat AI Kian Marak Terjadi, Anak-Anak Jadi Korbannya
Laporan tersebut menemukan adanya kesenjangan keahlian karyawan di banyak organisasi. Di satu sisi, ada "pengguna super" yang sangat produktif menggunakan AI. Di sisi lain, ada mereka yang jarang menggunakan atau bahkan menolak AI. Kesenjangan ini terjadi baik di tingkat staf maupun pimpinan.
Alaghband mengatakan bahwa AI secara mendasar mengubah definisi pekerjaan. Nilai utama seorang pekerja kini bergeser: bukan lagi sekadar mengerjakan tugas teknis, melainkan menjadi pengatur atau dirigen bagi sistem cerdas tersebut.
“Tanggung jawab ada pada para pemimpin untuk meningkatkan ambisi manusia,” kata Alaghband.
"Para eksekutif harus membantu orang-orang membayangkan peran pekerjaan yang bahkan belum ada saat ini, mendukung kerja sama antar tim daripada hanya fokus pada satu keahlian sempit, dan menyadari bahwa pengaruh seseorang kini ditentukan oleh hasil kerja dan kemampuan menggunakan AI, bukan lagi dari seberapa sibuk mereka atau seberapa lama mereka sudah bekerja,” tambahnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya