Pemprov Riau Bentuk BLUD Baru untuk Kelola Kawasan Konservasi Perairan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), untuk mengelola kawasan konservasi perairan dengan luas sekitar 1,7 juta hektare. Penetapanya termaktub dalam Surat Keputusan Gubernur pada akhir 2025, kemudian disosialisasikan kepada publik pada awal tahun 2026.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau, Said Sudrajat menjelaskan lembaga pengelola khusus bertujuan memastikan tata kelola kawasan konservasi berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Perairan Bintan memiliki potensi ekologis yang sangat besar. Karena itu, pengawasan dan pengendaliannya perlu dilakukan secara terencana agar perlindungan ekosistem laut dapat berjalan seiring dengan pemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Said dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Baca juga: Laut Aral Jadi Contoh Bahayanya Eksploitasi Air

Kawasan perairan Bintan dikenal memiliki kekayaan ekosistem laut yang tinggi, mulai dari terumbu karang hingga padang lamun yang menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut.

Berdasarkan survei Marine Rapid Ecological Assessment Program (MREP) Konservasi Indonesia (KI), terdapat 425 spesies ikan karang di kawasan tersebut.

Sebanyak 219 spesies di antaranya tercatat masih baru di perairan Bintan. Sedangkan delapan lainnya berpotensi menjadi spesies baru yang memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut.

Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw menejelaskan hasil penelitian menunjukkan bahwa perairan Bintan memiliki nilai biodiversitas laut yang penting. Bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga di mata kawasan regional.

Perairan ini pun merupakan habitat dugong dan penyu, padang lamun yang luas dan padat, serta habitat bagi berbagai spesies ikan.

Baca juga: The Silent Deep: Ketidaktahuan Kita tentang Laut adalah Bencana yang Sebenarnya

“Karena itu, penataan kawasan konservasi yang efektif menjadi kunci untuk memastikan ekosistem tersebut tetap terjaga,” papar Victor.

Dia mebambahkan, pembentukan BLUD menjadi langkah penting karena keberadaan lembaga pengelola kawasan memungkinkan pengendalian area konservasi dilakukan secara lebih terstruktur, mulai dari perlindungan ekosistem hingga pemantauan kondisi lingkungan di kawasan konservasi.

KI turut mendukung penuh proses pengoptimalan kelembagaan pengelola kawasan tersebut, termasuk dalam peningkatan kapasitas pengelola, penyusunan rencana pengoperasian kawasan konservasi, serta perancangan skema pendanaan yang mendukung pengelolaan kawasan.

Potensi Wisata Bahari

Di samping nilai ekologisnya tinggi, perairan Bintan memiliki potensi besar terkait pariwisata bahari berkelanjutan. Lokasinya yang berdekatan dengan Singapura menjadikan wilayah ini sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kepulauan Riau dengan bebrrapa pulau kecil yang berkembang sebagai kawasan resor.

CEO resor di Pulau Nikoi Island dan Pulau Cempedak Island, Andrew Dixon menekankan ekosistem laut yang sehat sangat penting bagi keberlanjutan industri pariwisata di Bintan.

“Keindahan laut dan ekosistem yang terjaga dengan baik adalah alasan utama wisatawan mengunjungi pulau-pulau seperti Nikoi dan Cempedak. Melindungi kesehatan laut tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga bagi keberlanjutan pariwisata dan perekonomian lokal,” jelas dia.

Keberadaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang dan padang lamun juga dinilai berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Padang lamun di kawasan ini menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut, termasuk dugong, mamalia laut yang populasinya semakin langka di berbagai wilayah perairan dunia.

Dengan adanya lembaga pengelola kawasan melalui BLUD, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Bintan bersama para mitra diharapkan dapat memastikan pengurusan kawasan konservasi laut berjalan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga ekosistem laut yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir serta sektor pariwisata.