PBB: Lebih dari 2 Miliar Orang di Dunia Tak Punya Hunian Layak

KOMPAS.com - Badan PBB, UN Habitat mencatat hampir 2,8 miliar orang di dunia masih belum memiliki hunian yang layak. Mereka menempati kawasan kumuh selama beberapa tahun terakhir.

Sementara, lebih dari 300 juta orang sama sekali tidak memiliki rumah. Suriah menjadi negara di mana masyarakatnya menghadapi krisis permukiman akibat peperangan. Walikota Homs, Suriah, Bashar Al Sebaai menyampaikan kota yang dipimpinnya membutuhkan pendanaan untuk pemulihan layanan serta infrastruktur.

“400.000 orang kembali ke kota setelah perang. Mereka kembali ke lingkungan yang rusak parah, serakan sampah, kepadatan, infrastruktur, listrik sangat sulit menemukan solusi untuk semua masalah ini," ujar Bashar dikutip dari UN News, Senin (18/5/2026).

Baca juga: Gelombang Panas Picu Kematian Dini, 90 Persen Terjadi di Negara Miskin

Kondisi serupa terjadi di New York, di mana banyak orang terpaksa menjadi tunawisma.

“Kami memiliki populasi tunawisma yang berjumlah ratusan ribu orang di jalanan di Amerika Serikat, dan kami dianggap sebagai negara kaya. Di New York, saat ini situasinya tampak seperti krisis,” ungkap Pendiri Konsorsium untuk Urbanisasi Berkelanjutan, Lance Jay Brown.

Ia menambahkan, populasi global telah meningkat pesat di tengah sulitnya mendapatkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jutaan orang yang menghuni perumahan kumuh ikut terdampak banjir, gelombang panas, serta cuaca ekstrem akibat krisis iklim yang disebabkan aktivitas manusia.

Sementara itu, kepala UN Habitat, Anaclaudia Rossbach memandang situasi tersebut sebagai krisis perumahan global.

Baca juga: Jutaan Orang Hadapi Ancaman Kemiskinan akibat Krisis Energi dan Perdagangan

“Krisis ini sejak lama paling parah dan bersifat struktural di negara-negara Selatan, tetapi sekarang juga dirasakan di negara-negara Utara," jelas Rossbach.

Kenaikan biaya hidup dinilai sebagai pemicu utamanya. Krisis internasional, termasuk perang di Timur Tengah dan risiko terkait terhadap rantai pasokan global kian memperburuk situasi.

PBB menyebut, sektor konstruksi merupakan salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar. Oleh karenanya, konstruksi rendah karbon, perencanaan tata kota serta peningkatan permukiman informal yang peka terhadap iklim menjadi agenda utama.

Pertemuan Ratusan Negara

Demi memecahkan persoalan rumah tak layak, UN-Habitat bersama Azerbaijan menyelengarakan konferensi yang mempertemukan pemerintah, perencana kota, peneliti, kelompok masyarakat sipil, dan perwakilan sektor swasta untuk meneliti bagaimana pertumbuhan perkotaan memengaruhi komunitas, ekonomi, infrastruktur, hingga iklim.

Sebanyak 40.000 peserta dari 182 negara mengikuti forum di Baku, bertajuk Menyediakan Perumahan bagi Dunia: Kota dan Komunitas yang Aman dan Tangguh.

Wakil Direktur Program Pembangunan PBB dan kepala delegasi UNDP,Francine Pickup mengemukakan bahwa forum di Baku diharapkan bisa memperkuat kemitraan dalam mempromosikan solusi perkotaan terpadu yang menggabungkan perumahan, ketahanan iklim, tata kelola, dan pembiayaan lokal.

“Krisis perumahan global yang kita alami saat ini bukanlah masalah konstruksi semata. Kita perlu melampaui sekadar membangun rumah dan memperhatikan lingkungan perkotaan serta melihat masalah perumahan sebagai masalah yang kompleks," tutur Pickup.

Isu lain yang bakal dibahas di dalam forum antara lain cara kota kembali pulih pasca perang dan bencana. Pada akhir tahun 2022, lebih dari 123 juta orang telah mengungsi secara paksa di seluruh dunia, menurut PBB. Lebih dari 60 persen di antarana mencari perlindungan di daerah perkotaan.

Di Baku, fokusnya bukan hanya pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga pada membangun kembali kehidupan mulai dari memulihkan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja hingga membantu komunitas menemukan jalan kembali menuju kehidupan normal.

“Ada kebutuhan mendesak tidak hanya untuk menyediakan perumahan, tetapi juga untuk membangun kembali komunitas dengan cara yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” beber Rossbach.