JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan kembali kandungan nikel dari produk baja tahan karat (stainless steel) untuk baterai kendaraan listrik dinilai belum layak secara ekonomi karena membutuhkan energi yang sangat besar dalam proses pemurniannya.
Chief Representative of Walsin Lihwa in Indonesia, C.S Hsia mengatakan, kandungan nikel dalam stainless steel umumnya berkisar 8-10 persen, tergantung jenis produknya.
Menurut dia, daur ulang nikel dari produk tersebut lebih ideal jika tetap digunakan kembali untuk memproduksi stainless steel.
Baca juga: Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial
“Untuk mendaur ulang stainless steel hingga mencapai tingkat kemurnian nikel baterai, energi yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak masuk akal secara ekonomi,” ujar Hsia dalam diskusi “Mendorong Hilirisasi Nikel di Indonesia menjadi Mesin Pemerataan Nilai Tambah dan Pertumbuhan Industri Hijau”, Senin (25/5/2026).
Ia menilai, pendekatan ekonomi sirkular di sektor nikel tetap penting, namun perlu disesuaikan dengan efisiensi energi dan nilai tambah industrinya.
Associate Principal Energy Shift Institute (ESI), Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma mengatakan, Indonesia perlu mendorong hilirisasi nikel tidak hanya untuk ekspor bahan setengah jadi, tetapi juga membangun industri stainless steel dan baterai di dalam negeri.
Menurut Zuhdi, keberadaan industri stainless steel domestik akan memperbesar ketersediaan bahan baku daur ulang di masa depan sekaligus mengurangi ketergantungan pada aktivitas penambangan baru.
Selain itu, pengembangan industri baterai kendaraan listrik juga dinilai dapat menciptakan manfaat ekonomi lebih besar bagi pasar domestik.
Ia mencontohkan, baterai kendaraan listrik bekas yang kapasitasnya mulai menurun masih dapat dimanfaatkan sebagai battery energy storage system (BESS) untuk mendukung pembangkit energi terbarukan.
“Kalau industri baterai kita sudah terbentuk, itu bisa didedikasikan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” ujar Zuhdi.
Sementara itu, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah menilai Indonesia perlu mengubah orientasi dari sekadar hilirisasi menuju industrialisasi yang lebih dalam.
Menurut dia, pembangunan industri berbasis nikel seharusnya tidak berhenti pada produksi barang akhir, tetapi juga mencakup pengembangan teknologi, kapasitas industri, hingga sistem daur ulang limbah.
Baca juga: Konsumsi Nikel untuk Baterai EV Diprediksi Melonjak 218 Persen pada 2035
“Target kita bukan sekadar mendorong dari hulu ke hilir, tetapi bagaimana membangun Indonesia menjadi negara industri dengan pendapatan lebih tinggi,” kata Imaduddin.
Ia mengingatkan, banyak negara berbasis sumber daya alam terjebak sebagai negara berpendapatan menengah karena terlalu bergantung pada ekspor komoditas, investasi asing, dan nilai tambah domestik yang terbatas.
Menurut Imaduddin, negara yang berhasil menjadi negara maju umumnya mampu membangun kapasitas industri domestik dan menciptakan nilai tambah melalui pendalaman industri.
“Negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah negara yang mampu menciptakan nilai tambah domestik lewat pembangunan kapasitas industri,” ujarnya.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya