Dana Iklim Negara Maju Melampaui Target, Capai Lebih Rp1.787 Triliun

Penurunan porsi ini sangat berdampak buruk bagi negara-negara yang rentan. Padahal, dana adaptasi sangat dibutuhkan untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi banjir, kekeringan, cuaca panas ekstrem, krisis air bersih, kelangkaan pangan, dan dampak buruk iklim lainnya.

Banyak dari risiko bencana ini yang sekarang sudah memberikan beban kerugian keuangan dan ekonomi secara langsung bagi negara-negara tersebut.

Sementara dana yang dikumpulkan dari sektor swasta mencapai 30,5 miliar Dolar AS (sekitar Rp545,3 triliun) pada tahun 2024. Ini merupakan kenaikan tahunan terbesar sejak tahun 2016, dengan pertumbuhan sebesar 7,6 miliar Dolar AS (sekitar Rp135,8 triliun), atau naik 33 persen dibandingkan tahun 2023.

OECD menyatakan bahwa peningkatan ini terutama didorong oleh bank-bank pembangunan multilateral. Dana swasta ini sebagian besar dikumpulkan melalui investasi langsung ke perusahaan-perusahaan, memberikan jaminan keuangan serta pinjaman bersama oleh sekelompok bank.

Bagi para direktur perusahaan dan investor, tren ini menunjukkan perlunya peran yang lebih besar dari pendanaan campuran (blended finance) dan alat berbagi risiko dengan pemerintah.

Cara-cara seperti ini tetap menjadi kunci utama untuk investasi iklim di negara-negara berkembang yaitu wilayah di mana risiko proyek, risiko nilai tukar mata uang, dan aturan hukum yang tidak pasti sering kali membuat modal swasta takut untuk masuk.

Meskipun demikian, jaringan pendanaan dari pihak swasta ini sebenarnya masih sangat sempit. OECD mencatat bahwa total dana tahunan bisa sangat dipengaruhi hanya oleh segelintir transaksi dalam jumlah besar.

Kondisi ini membuat ukuran proyek menjadi penting, tetapi juga memicu pertanyaan tentang seberapa konsisten dana tersebut, seberapa banyak ketersediaan proyek siap jalan serta apakah uang bantuan ini benar-benar sudah sampai ke negara-negara yang paling membutuhkan.

Baca juga: Dana Iklim Dunia Melimpah, tapi Belum Menjangkau Kelompok Rentan

Pembagian dana belum merata

Dana iklim ternyata masih menumpuk di negara-negara berpenghasilan menengah. Bantuan untuk negara-negara berpenghasilan rendah justru merosot menjadi 8,4 miliar Dolar AS (sekitar Rp150,1 triliun) pada tahun 2023, dan hanya naik sedikit menjadi 9,6 miliar Dolar AS (sekitar Rp171,6 triliun) pada tahun 2024.

Angka tersebut masih berada di bawah titik tertinggi yang pernah tercatat pada tahun 2022, yaitu sebesar 11,1 miliar Dolar AS (sekitar Rp198,4 triliun).

Pembagian dana yang tidak merata ini menjadi masalah besar dalam hubungan diplomasi iklim dunia. Negara-negara yang paling tidak siap menghadapi bencana alam justru sering kali menghadapi hambatan paling sulit untuk mendapatkan bantuan dana. Banyak dari negara miskin ini juga memiliki kondisi keuangan yang sangat terbatas dan tidak mampu untuk menambah utang baru.

Secara keseluruhan, utang atau pinjaman masih mendominasi bentuk bantuan dana iklim dari pemerintah. Meski begitu, dana hibah alias bantuan gratis memegang peran yang lebih besar di negara-negara berpenghasilan rendah di mana jatah dana hibah ini mencakup sekitar 65 persen dari total bantuan pemerintah selama periode tahun 2016 hingga 2024.

Perjanjian Iklim Glasgow sempat meminta negara-negara maju untuk setidaknya melipatgandakan dana adaptasi bencana pada tahun 2025 dibanding jumlah di tahun 2019 lalu.

Data dari OECD menunjukkan bahwa untuk bisa mencapai target tersebut, dana adaptasi bencana masih harus dinaikkan lagi sebesar lebih dari 5 miliar Dolar AS (sekitar Rp89,3 triliun) pada tahun 2025.

Baca juga: Inggris Berencana Pangkas Dana Iklim dan Konservasi untuk Asia dan Afrika

Target 100 miliar Dolar AS (sekitar Rp1.787 triliun) masih penting secara politik, tetapi angka itu tidak lagi menjadi patokan utama untuk sepuluh tahun ke depan.