JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa pendanaan untuk menjaga biodiversitas di dalam negeri masih minim.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A A Teguh Sambodo mengungkap saat ini pemerintah membutuhkan Rp 118 triliun hingga Rp 163 triliun per tahun untuk menjaga keanekaragaman hayati.
"Yang kita miliki sekarang itu tidak banyak, hanya Rp 21,4 triliun. Sehingga gap-nya (pembiayaan) itu sangat besar 82 sampai 87 persen, sehingga apapun yang kami bisa kerjasamakan dengan berbagai pihak mejadi salah satu pendorong mendapatkan pendanaan," kata Leonardo dalam Media Gathering di Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Baca juga: Celios Soroti Ketimpangan Pendanaan Transisi Energi di Desa
Dia turut mengakui tantangan pendanaan global makin berat di tengah perubahan dinamika dukungan internasional. Salah satunya keputusan Amerika Serikat menyetop berbagai pendanaan terkait iklim dan lingkungan.
Leonardo menilai, kondisi tersebut membuat Indonesia harus bekerja lebih keras untuk menarik investasi hijau serta memastikan proyek-proyek lingkungan yang dimiliki dapat memenuhi standar pendanaan global.
Bappenas lantas menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) melalui proyek Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 yang akan diluncurkan pada 4 Juni 2026.
"Dengan kolaborasi kami dengan GGGI melalui GIFT kami akan coba memperkuat ke depan, bagaimana kita bisa menjadi lebih keras mendukung inisiatif-inisiatif yang bisa kemudian visibel didanai secara global," tutur dia.
Baca juga: Pembiayaan Hijau Global Dorong Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dollar AS (Rp 35,4 triliun) pada 2030, dua kali lipat dari total yang dicapai di semua fase kerja sama sebelumnya.
Sementara itu, Perwakilan GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menyampaikan bahwa target investasi 2 miliar dollar AS tersebut bakal bersumber dari pendanaan publik dan swasta yang difokuskan pada berbagai sektor prioritas pembangunan hijau.
Sektor energi akan menjadi kontributor terbesar dengan potensi investasi sekitar 1,5 miliar dollar AS. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan termasuk proyek tenaga surya, hidrogen hijau, biogas, dan energi angin.
Selain sektor energi, GIFT juga menargetkan investasi ratusan juta dollar AS untuk sektor penggunaan lahan dan kelautan, serta pengembangan instrumen pendanaan berbasis pasar seperti pembiayaan karbon.
Baca juga: Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun
"Kami juga melakukan kelayakan teknis, kelayakan komersial, desain penelitian, semua scope teknis dalam pengembangan. Kami bekerja dengan entitas pemerintah untuk menetapkan regulasi dan pemerintahan yang diperlukan untuk memanfaatkan investasi tersebut," papar dia.
Proses pengembangan proyek hijau hingga siap didanai biasanya membutuhkan waktu antara dua hingga empat tahun sebelum akhirnya mampu menarik investasi swasta dalam skala besar.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya