Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendanaan Minim, RI Masih Butuh Rp163 Triliun untuk Jaga Biodiversitas

Kompas.com, 3 Juni 2026, 11:05 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menyatakan bahwa pendanaan untuk menjaga biodiversitas di dalam negeri masih minim.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A A Teguh Sambodo mengungkap saat ini pemerintah membutuhkan Rp 118 triliun hingga Rp 163 triliun per tahun untuk menjaga keanekaragaman hayati.

"Yang kita miliki sekarang itu tidak banyak, hanya Rp 21,4 triliun. Sehingga gap-nya (pembiayaan) itu sangat besar 82 sampai 87 persen, sehingga apapun yang kami bisa kerjasamakan dengan berbagai pihak mejadi salah satu pendorong mendapatkan pendanaan," kata Leonardo dalam Media Gathering di Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Celios Soroti Ketimpangan Pendanaan Transisi Energi di Desa

Dia turut mengakui tantangan pendanaan global makin berat di tengah perubahan dinamika dukungan internasional. Salah satunya keputusan Amerika Serikat menyetop berbagai pendanaan terkait iklim dan lingkungan.

Leonardo menilai, kondisi tersebut membuat Indonesia harus bekerja lebih keras untuk menarik investasi hijau serta memastikan proyek-proyek lingkungan yang dimiliki dapat memenuhi standar pendanaan global.

Bappenas lantas menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) melalui proyek Green Indonesia Future Initiative (GIFT) 2026–2030 yang akan diluncurkan pada 4 Juni 2026.

"Dengan kolaborasi kami dengan GGGI melalui GIFT kami akan coba memperkuat ke depan, bagaimana kita bisa menjadi lebih keras mendukung inisiatif-inisiatif yang bisa kemudian visibel didanai secara global," tutur dia.

Baca juga: Pembiayaan Hijau Global Dorong Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia

GIFT menargetkan mobilisasi investasi hijau sebesar 2 miliar dollar AS (Rp 35,4 triliun) pada 2030, dua kali lipat dari total yang dicapai di semua fase kerja sama sebelumnya.

Dana publik dan swasta

Sementara itu, Perwakilan GGGI Indonesia, Rowan Fraser, menyampaikan bahwa target investasi 2 miliar dollar AS tersebut bakal bersumber dari pendanaan publik dan swasta yang difokuskan pada berbagai sektor prioritas pembangunan hijau.

Sektor energi akan menjadi kontributor terbesar dengan potensi investasi sekitar 1,5 miliar dollar AS. Dana tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan termasuk proyek tenaga surya, hidrogen hijau, biogas, dan energi angin.

Selain sektor energi, GIFT juga menargetkan investasi ratusan juta dollar AS untuk sektor penggunaan lahan dan kelautan, serta pengembangan instrumen pendanaan berbasis pasar seperti pembiayaan karbon.

Baca juga: Total Denda Emisi Karbon Selama 2025 Capai Rp1.897 Triliun

"Kami juga melakukan kelayakan teknis, kelayakan komersial, desain penelitian, semua scope teknis dalam pengembangan. Kami bekerja dengan entitas pemerintah untuk menetapkan regulasi dan pemerintahan yang diperlukan untuk memanfaatkan investasi tersebut," papar dia.

Proses pengembangan proyek hijau hingga siap didanai biasanya membutuhkan waktu antara dua hingga empat tahun sebelum akhirnya mampu menarik investasi swasta dalam skala besar.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM
Dibanding Biofuel, EV Disebut Lebih Layak Jadi Alternatif untuk Tekan Impor BBM
LSM/Figur
FEM IPB: Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen Belum Mampu Kurangi Ketimpangan
FEM IPB: Pertumbuhan Ekonomi 5,6 Persen Belum Mampu Kurangi Ketimpangan
Pemerintah
Kualitas Udara Indonesia Memburuk Pasca-Larangan Impor Sampah Plastik China
Kualitas Udara Indonesia Memburuk Pasca-Larangan Impor Sampah Plastik China
Pemerintah
Dorong Konservasi dan Ekonomi, Masyarakat Kampung Salafen Uji Coba Wisata Buka Sasi
Dorong Konservasi dan Ekonomi, Masyarakat Kampung Salafen Uji Coba Wisata Buka Sasi
LSM/Figur
Biaya Tersembunyi Subsidi BBM Terus Membengkak, Hambat Transisi Energi
Biaya Tersembunyi Subsidi BBM Terus Membengkak, Hambat Transisi Energi
LSM/Figur
Aliansi Global Luncurkan Simbol Baru untuk Kemasan yang Bisa Dipakai Ulang
Aliansi Global Luncurkan Simbol Baru untuk Kemasan yang Bisa Dipakai Ulang
Pemerintah
TNFD Rilis Panduan Baru bagi Direktur Keuangan untuk Hadapi Risiko Kerusakan Alam
TNFD Rilis Panduan Baru bagi Direktur Keuangan untuk Hadapi Risiko Kerusakan Alam
Pemerintah
WHO: 1,5 Juta Orang Meninggal per Tahun akibat Makanan Tidak Sehat, Anak Paling Rentan
WHO: 1,5 Juta Orang Meninggal per Tahun akibat Makanan Tidak Sehat, Anak Paling Rentan
Pemerintah
Bayi Orangutan Sumatera Lahir di Cagar Alam Jantho Aceh, Diberi Nama Badar
Bayi Orangutan Sumatera Lahir di Cagar Alam Jantho Aceh, Diberi Nama Badar
Pemerintah
Fenomena Debu Sahara Kian Sering Terjadi, Apa Kaitannya dengan Krisis Iklim?
Fenomena Debu Sahara Kian Sering Terjadi, Apa Kaitannya dengan Krisis Iklim?
LSM/Figur
Riset: Sistem Kerja Jarak Jauh Pangkas Peluang Lulusan Baru Dapat Pekerjaan
Riset: Sistem Kerja Jarak Jauh Pangkas Peluang Lulusan Baru Dapat Pekerjaan
LSM/Figur
Saatnya Mengelaborasi Pasal 6.8 Perjanjian Paris
Saatnya Mengelaborasi Pasal 6.8 Perjanjian Paris
Pemerintah
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Kemenhut Optimalkan Operasi Pemadaman Karhutla di 4 Provinsi Sumatera
Pemerintah
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Produsen Mobil Terkemuka Sembunyikan Data Emisi Hingga 33 Persen
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Krisis Iklim Bikin Ibukota Malaysia dan Kota Satelitnya Kerap Dilanda Banjir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau