Editor
KOMPAS.com - Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, Prof Irfan Syauqi Beik, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai sekitar 5,6 persen pada triwulan I 2026 belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan distribusi kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, menurut Irfan, Indonesia perlu menerapkan pendekatan growth through equity, yakni strategi pembangunan yang menempatkan pemerataan sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pandangan tersebut disampaikan Irfan dalam pemaparan catatan kritis terhadap kondisi perekonomian Indonesia pada peringatan Dies Natalis ke-25 FEM IPB University di Bogor.
Baca juga: Dorong Pembangunan Berkelanjutan, IKA Unpad Luncurkan Forum Ekonomi Hijau
"Selain itu, perlambatan sektor manufaktur berpotensi memicu deindustrialisasi dini dan mengurangi kapasitas penciptaan lapangan kerja formal. Penguatan sektor riil serta peningkatan keterkaitan antara industri besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu menjadi prioritas pembangunan ekonomi nasional," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (4/6/2026).
Ia juga menilai kebijakan suku bunga yang relatif tinggi dapat menekan aktivitas usaha, terutama UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan untuk mengembangkan bisnisnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Irfan mendorong pengembangan skema pembiayaan berbasis kemitraan dan bagi hasil, termasuk optimalisasi instrumen keuangan syariah guna memperkuat sektor produktif.
Sementara itu Plt. Rektor IPB University, Prof. drh. Deni Noviana menyatakan bahwa Indonesia harus menjalankan pembangunan sistem yang lebih inklusif, tangguh, dan berbasis ilmu pengetahuan.
"FEM memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan pemikiran dan solusi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Beliau juga mengapresiasi berbagai capaian FEM selama 25 tahun terakhir yang terus menunjukkan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat," jelasnya.
Dalam paparannya, Irfan turut menggarisbawahi pentingnya optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan penguatan sistem perlindungan sosial.
Ia juga menyoroti tantangan ketahanan pangan nasional yang masih perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, transformasi sektor pertanian dan agribisnis harus terus didorong melalui modernisasi teknologi, peningkatan produktivitas, kepastian akses lahan, serta penyediaan pembiayaan yang adil bagi petani.
"Transformasi sektor pertanian dan agribisnis melalui modernisasi teknologi, peningkatan produktivitas, kepastian akses lahan, dan pembiayaan yang adil bagi petani perlu terus didorong guna mewujudkan kemandirian pangan nasional," kata Irfan.
Baca juga: Jatim Percepat Pembangunan Waste to Energy, Kelola 2.000 Ton Sampah per Hari
Lebih lanjut, Irfan menilai sistem keuangan nasional perlu memberikan perhatian yang lebih besar terhadap dimensi sosial. Ia mengusulkan agar fungsi sosial perbankan dimasukkan ke dalam indikator penilaian tingkat kesehatan bank, baik bank konvensional maupun syariah.
Menurut dia, keberhasilan lembaga keuangan tidak seharusnya hanya diukur dari aspek profitabilitas dan stabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi, inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Acara dies natalis tersebut dihadiri oleh sivitas akademika, alumni, mitra, serta para pemangku kepentingan.
Rangkaian kegiatan meliputi sambutan pimpinan, penyampaian catatan kritis perekonomian Indonesia, peluncuran aransemen baru Mars FEM, penandatanganan kerja sama dengan Media Republika, peresmian ESPOLEA FEM x SSMI, peluncuran Orange Book FEM 2026, pemberian FEM Award, serta berbagai kegiatan apresiasi dan hiburan.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya