KOMPAS.com — “Pendidikan adalah kunci dari suatu kebangkitan bangsa. Hanya melalui pendidikan kita bisa menjadi negara yang berhasil.”
Begitu ujar Presiden Prabowo saat menghadiri agenda peluncuran Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
Pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas yang diwujudkan melalui perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Namun, pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan oleh Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (8/4/2026), anak dari keluarga miskin masih menghadapi risiko lebih besar untuk berhenti sekolah.
Pada kelompok pengeluaran terbawah, angka anak tidak sekolah di jenjang SMA dan sederajat mencapai 30,66 persen. Tingkat penyelesaian pendidikan SMA dan sederajat di kelompok tersebut pun hanya 52,41 persen.
Ketimpangan semakin lebar di jenjang perguruan tinggi. BPS mencatat, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada 2025 hanya 17,30 persen untuk kelompok pengeluaran terbawah, berbanding kontras dengan kelompok pengeluaran teratas yang mencapai 55,37 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa peluang anak untuk melanjutkan pendidikan turut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga.
Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Pendidikan Inklusif dan Pemerataan Pendidikan Daerah 3T, Rita Pranawati, menuturkan bahwa sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam, akses pendidikan di sejumlah wilayah masih perlu terus diperkuat.
“Di beberapa wilayah tersebut, anak-anak masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan serta akses terhadap media pembelajaran yang beragam,” ujarnya dalam agenda konferensi pers di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan membutuhkan dukungan yang lebih luas dan berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan satuan pendidikan, masyarakat, lembaga sosial, hingga badan usaha.
Salah satu dukungan terhadap upaya pemerataan akses pendidikan datang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program BNI Berbagi.
Sepanjang 2025 hingga April 2026, perseroan telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 1.000 pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.
Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, penyaluran beasiswa tersebut merupakan wujud dukungan perseroan terhadap upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan di Indonesia.
Dukungan itu, kata dia, diarahkan untuk membantu peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya