Pemadaman Bergilir Dinilai Ungkap Rapuhnya Ketahanan Listrik Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangkaian pemadaman listrik (blackout) yang terjadi di Sumatera sejak akhir Mei dan berlanjut di sejumlah wilayah Jawa-Bali sepanjang Juni dinilai menjadi peringatan bahwa sistem ketenagalistrikan nasional masih rentan menghadapi gangguan.

Selain mengungkap lemahnya infrastruktur jaringan, peristiwa tersebut juga menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya, mengatakan pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap iklim investasi dan produktivitas industri.

Baca juga: Pemadaman Listrik Berulang di Sumatera, IESR Waspadai Risiko El Nino

"Pemadaman listrik bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim investasi dan produktivitas industri," ujar Berly dalam keterangan tertulis, Rabu (25/6/2026).

Menurut Berly, Indonesia menghadapi paradoks di sektor kelistrikan. Di satu sisi, sistem kelistrikan nasional kerap mengalami kelebihan pasokan (oversupply), namun di sisi lain masih sering terjadi gangguan pasokan listrik di berbagai daerah.

Ia menilai persoalan tersebut berakar pada struktur pembangkitan listrik yang masih didominasi energi fosil, terutama batu bara. Program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW) pada periode 2015-2029 juga sebagian besar masih bertumpu pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Akibatnya, sistem ketenagalistrikan nasional tetap rentan terhadap gejolak harga energi maupun gangguan rantai pasok bahan bakar.

"Ketika harga energi fosil naik atau terjadi gangguan distribusi, dampaknya langsung terasa pada sistem listrik kita," kata Berly.

Selain itu, ia menilai desain sistem kelistrikan Indonesia masih terlalu tersentralisasi. Model tersebut dinilai berpotensi menciptakan monopoli dalam bisnis kelistrikan sekaligus menghambat tumbuhnya kemandirian energi di daerah.

Sementara itu, Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR), Raditya Wiranegara, menilai pemerintah selama ini terlalu berfokus membangun pembangkit listrik dibandingkan memperkuat jaringan transmisi dan distribusi.

Baca juga: Usai Pemadaman Bergilir, Bahlil Tahan Ekspor Batu Bara agar PLN Aman

Menurut dia, pembangunan kapasitas pembangkit yang terus bertambah tidak otomatis meningkatkan keandalan sistem apabila infrastruktur penyaluran listrik tidak ikut diperkuat.

"PLN sebaiknya tidak perlu masuk ke unit pembangkit," ujar Raditya.

Ia mendorong agar PLN lebih memusatkan perhatian pada penguatan jaringan transmisi dan modernisasi sistem kelistrikan. Sementara pengembangan pembangkit dapat lebih banyak dilakukan melalui anak perusahaan maupun pihak lain.

Desentralisasi sistem kelistrikan

Raditya juga menilai transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih terdesentralisasi perlu dipercepat agar mampu mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan dalam skala lebih luas.

"Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar," katanya.