Bumi Kian Mendidih dan Seruan Laudato Si' yang Terus Ditunda

DALAM pekan yang sama, dua gempa kembar bermagnitudo 7,2 dan 7,5 pada 24 Juni 2026 meruntuhkan Caracas dan La Guaira, menewaskan lebih dari seribu jiwa dan menyisakan puluhan ribu warga Venezuela belum ditemukan. 

Dua pekan sebelumnya, pada 8 Juni 2026, gempa bermagnitudo 7,8 mengguncang selatan Filipina tepat pada hari pertama tahun ajaran baru, memaksa 3,2 juta siswa dan 128 ribu guru batal masuk sekolah. 

Di Eropa, gelombang panas sejak 21 Juni 2026 menewaskan lebih dari 1.300 orang, dengan suhu di Jerman menembus 41,5 derajat Celsius. 

Tiga peristiwa dari benua berbeda dan mekanisme fisik yang tidak sama ini berbicara dalam bahasa yang serupa, tentang dunia yang kehilangan keseimbangan, dan manusia yang lambat mendengarkan.

Badan Meteorologi Dunia, pada 2 Juni 2026, memperingatkan, El Nino berpeluang delapan puluh persen berkembang pada pertengahan tahun ini, dengan kemungkinan sembilan puluh persen bertahan hingga akhir tahun. 

Baca juga: Polri untuk Masyarakat, Bukan untuk Ditakuti Masyarakat

Fenomena ini bukan hal baru, ia datang berkala setiap beberapa tahun sekali.

Yang baru adalah panggung tempat ia berpijak, sebab El Nino kini terjadi di atas bumi yang jauh lebih panas dibandingkan ketika peristiwa serupa tahun-tahun sebelumnya. 

Artinya, kekeringan akan lebih kering dan gelombang panas akan lebih menyengat.

Bukan karena El Nino tiba-tiba menjadi lebih ganas, namun karena atmosfer bumi kini menyimpan energi panas jauh lebih banyak daripada sebelumnya.

Ada letak kebaruan yang perlu ditegaskan, mengingat sesuatu yang mudah terlewat ketika bencana selalu dibaca sebagai peristiwa tunggal dan terpisah.

Indonesia, yang lazim memosisikan diri sebagai korban krisis iklim global, sesungguhnya juga tengah menjadi penyumbangnya, berdiri di dua posisi sekaligus, antara rentan terhadap kekeringan panjang dan naiknya muka laut, sekaligus turut memperbesar penyebab dari ancaman yang mengintainya sendiri. 

Auriga Nusantara mencatat laju deforestasi nasional melonjak enam puluh enam persen sepanjang 2025, dengan 433.751 hektare hutan musnah, tertinggi dalam satu dekade, sementara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat angka lebih tinggi lagi, 283.803 hektare, jauh melampaui klaim resmi pemerintah. 

Sawit menyumbang hampir separuh dari total deforestasi nasional, sementara pertambangan batu bara dan nikel meninggalkan lubang menganga yang merusak sumber pangan dan air bersih warga sekitarnya. 

Ironinya, pencabutan izin perusahaan perusak lingkungan lebih banyak menyasar pemain kecil.

Sementara korporasi besar berakses politik kuat tetap leluasa beroperasi. Realitas itu menegaskan, krisis ekologis bukanlah bencana alam semata, melainkan konsekuensi dari hasil keputusan politik dan ekonomi yang dapat ditelusuri pertanggungjawabannya.