PBB: 1 Juta Perempuan Kehilangan Akses Bantuan Kemanusiaan

KOMPAS.com - PBB mengungkapkan setidaknya satu juta perempuan dan anak perempuan telah kehilangan akses ke bantuan kemanusiaan dan dukungan penting lainnya selama 18 bulan terakhir.

Hal ini terjadi setelah adanya penurunan bantuan luar negeri tahunan yang paling tajam dalam sejarah.

Melansir Guardian, Jumat (10/7/2026) laporan dari UN Women menemukan bahwa 84 persen organisasi perempuan mengalami lonjakan permintaan bantuan sejak Januari 2025.

Namun pada bulan tersebut, Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat dan langsung memotong bantuan luar negeri AS secara besar-besaran.

Laporan UN Women mencatat hampir 9 dari 10 organisasi menyatakan bahwa mereka tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, 2 dari 5 organisasi yang disurvei mengatakan bahwa mereka memperkirakan akan tutup, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, dalam setahun ke depan.

Baca juga: Terjebak Urusan Domestik Tanpa Gaji, Hambat Karier Jutaan Perempuan

Laporan ini dibuat berdasarkan jawaban dari 855 organisasi hak-hak perempuan dan organisasi yang dipimpin oleh perempuan di 52 negara yang sedang dilanda krisis dan perang.

"Organisasi-organisasi perempuan yang terancam tutup ini berada di baris terdepan dalam menghadapi krisis kemanusiaan paling parah di dunia," kata Sofia Calltorp, kepala aksi kemanusiaan di UN Women.

Di negara-negara seperti Afganistan, Republik Demokratik Kongo, dan Haiti, organisasi tersebut bekerja di tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh lembaga internasional, dan mereka tetap bertahan di sana lama setelah perhatian dunia luar sudah berpindah.

“Setiap uang yang ditarik dari organisasi perempuan berarti hilangnya bantuan bagi para korban kekerasan seksual akibat perang, ibu-ibu yang terpaksa mengungsi, anak-anak perempuan yang putus sekolah, dan masyarakat yang sedang berjuang keras untuk bertahan hidup,” terang Calltorp.

Pemotongan dana lembaga kemanusian

Laporan ini sendiri dirilis di saat berbagai lembaga kemanusiaan di seluruh dunia masih terus berjuang menghadapi pemotongan dana yang sangat besar.

Selama satu setengah tahun terakhir, banyak badan PBB terpaksa memecat karyawan, memangkas anggaran, dan mengurangi kegiatan mereka setelah adanya pemotongan dana bantuan luar negeri secara besar-besaran dari Amerika Serikat, serta pengurangan bantuan dari negara penyumbang lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Data terbaru dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi Internasional (OECD) yang dikutip dalam laporan tersebut menemukan adanya penurunan bantuan luar negeri yang paling parah dalam sejarah antara tahun 2024 dan 2025.

Menurut OECD, Amerika Serikat sendiri menjadi penyebab dari tiga perempat penurunan tersebut, di mana bantuan luar negeri dari AS anjlok lebih dari 50 persen pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024.

Sejak kembali memimpin pada tahun 2025, pemerintahan Trump telah memotong miliaran dolar bantuan luar negeri AS dan membubarkan USAID.

Pada bulan Mei, kantor berita Associated Press melaporkan bahwa dukungan dana dari AS untuk program kemanusiaan PBB saat ini hanya tersisa 3,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 68,7 triliun untuk 21 negara. Kantor berita tersebut menggambarkan jumlah ini hanya sebagian kecil saja dari apa yang pernah disumbangkan AS di masa lalu.

Baca juga: Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara

UN Women menyatakan bahwa dampak dari pemotongan dana global baru-baru ini “sudah terlihat nyata.” Mereka mencatat bahwa setengah dari organisasi perempuan kini memberlakukan daftar tunggu atau terpaksa menolak perempuan dan anak perempuan yang membutuhkan pertolongan.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa 92 persen organisasi melihat tingkat kemiskinan yang makin parah di antara perempuan yang mereka bantu, sementara 82 persen melaporkan melihat lebih banyak anak perempuan yang putus sekolah.

Selain itu, laporan ini memperingatkan bahwa kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual akibat perang melonjak dua kali lipat pada tahun 2025, justru di saat lembaga-lembaga yang bertugas melindungi para korban sedang hancur karena kehabisan dana.

UN Women pun meminta adanya bantuan dana yang terus-menerus bagi organisasi perempuan. Mereka menegaskan bahwa organisasi-organisasi ini adalah penolong pertama yang sangat penting, pembela hak perempuan, serta dasar untuk menciptakan perdamaian dan pemulihan keadaan.

"Tanpa tindakan cepat, organisasi-organisasi yang selama ini menjaga perempuan dan anak-anak tetap hidup di tengah krisis terburuk di dunia, terancam ikut hancur dan menjadi korban perang selanjutnya," kata Calltorp.