El Nino Bukan Vonis Kekeringan

SETIAP kali Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) atau Badan Meteorologi negara-negara lain mengumumkan perkembangan El Nino, satu kekhawatiran hampir selalu muncul di Indonesia: apakah kita akan kembali mengalami kemarau panjang dan kekeringan seperti tahun-tahun sebelumnya?

Pertanyaan tersebut wajar. El Nino memang telah lama dikenal sebagai fenomena iklim yang mampu mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia.

Namun, menyederhanakan persoalan dengan menganggap bahwa setiap El Nino pasti menyebabkan kekeringan di seluruh Indonesia justru dapat menyesatkan.

Iklim Indonesia jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar dipengaruhi oleh satu fenomena global.

Secara sederhana, El Nino merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang mengubah pola sirkulasi atmosfer dunia.

Dampaknya, pembentukan awan hujan di kawasan maritim Indonesia cenderung berkurang sehingga musim kemarau dapat berlangsung lebih panjang.

Sejarah menunjukkan bahwa El Nino kuat, seperti pada 1997–1998 dan 2015–2016, memang berkorelasi dengan meningkatnya kejadian kekeringan, kebakaran hutan, serta penurunan produksi pertanian di berbagai daerah.

Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat linier. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di antara dua samudera dan dua benua. Posisi geografis ini membuat cuaca dan iklim nasional dipengaruhi oleh banyak faktor yang bekerja secara bersamaan.

Selain El Nino, terdapat Indian Ocean Dipole (IOD) di Samudra Hindia, Madden-Julian Oscillation (MJO), suhu muka laut di sekitar perairan Indonesia, aktivitas monsun Asia dan Australia, hingga kondisi topografi lokal.

Seluruh faktor tersebut saling berinteraksi sehingga menghasilkan pola hujan yang berbeda-beda pada setiap wilayah.

Inilah sebabnya mengapa ketika sebagian daerah mengalami kekeringan, wilayah lain justru masih menerima hujan dengan intensitas tinggi.

Tidak jarang masyarakat merasa bingung ketika mendengar pemberitaan mengenai ancaman kekeringan nasional, sementara di daerahnya hujan masih turun hampir setiap hari.

Kondisi tersebut bukanlah keanehan, melainkan karakter alami iklim Indonesia yang memiliki keragaman spasial sangat tinggi.

Curah hujan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dikendalikan oleh mekanisme atmosfer yang tidak selalu sama.

Bahkan, dalam satu provinsi sekalipun, distribusi hujan dapat berbeda secara signifikan akibat pengaruh pegunungan, garis pantai, maupun arah angin dominan.

ANTARA FOTO/Adeng Bustom Petani berjalan di lahan sawah irigasi anak Sungai Cimulu yang mengering di Kampung Ciwasmandi, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (16/7/2026). BMKG Jawa Barat memprediksi sebagian besar wilayah di Jabar mengalami musim kemarau lebih kering dibandingkan kondisi klimatologis normal pada 2026, dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan mencakup sekitar 90 persen wilayah. ANTARA FOTO/Adeng Bustom

Yang lebih tepat adalah mengatakan bahwa peluang terjadinya kekeringan meningkat di sejumlah wilayah yang memang sensitif terhadap pengaruh El Nino.

Dalam beberapa pekan terakhir, WMO menyatakan bahwa El Nino diperkirakan akan terus menguat hingga beberapa bulan mendatang.

Kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya cuaca ekstrem di berbagai belahan dunia, mulai dari gelombang panas di Eropa, kekeringan di Australia, hingga perubahan pola hujan di Asia Tenggara. Situasi ini tentu perlu menjadi perhatian Indonesia.

Namun, perhatian tersebut seharusnya diwujudkan melalui peningkatan kesiapsiagaan, bukan kepanikan.

Negara memerlukan sistem pemantauan iklim yang mampu memberikan informasi hingga tingkat daerah sehingga langkah antisipasi dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.

Bagi sektor pertanian, informasi mengenai awal musim hujan maupun musim kemarau jauh lebih penting dibandingkan sekadar mengetahui bahwa El Nino sedang terjadi.

Petani membutuhkan rekomendasi waktu tanam, pilihan varietas, hingga pengelolaan irigasi yang sesuai dengan prakiraan iklim di wilayahnya.

Demikian pula pemerintah daerah memerlukan informasi berbasis data untuk mengantisipasi potensi kekeringan, menjaga ketersediaan air baku, serta mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan.

Di sisi lain, fenomena El Nino juga menjadi pengingat bahwa perubahan iklim global telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem.

Ketika tren pemanasan global bertemu dengan variabilitas iklim alami seperti El Nino, dampak yang muncul dapat menjadi lebih besar dibandingkan beberapa dekade lalu.

Oleh sebab itu, penguatan sistem adaptasi iklim harus menjadi prioritas pembangunan, mulai dari pengelolaan sumber daya air, perencanaan tata ruang, hingga pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Masyarakat pun perlu meningkatkan literasi iklim. Tidak semua hujan berarti ancaman banjir, dan tidak semua El Nino berarti kekeringan.

Memahami bahwa iklim bekerja melalui interaksi berbagai faktor akan membantu kita menyikapi setiap informasi secara lebih kritis dan rasional.

Pada akhirnya, El Nino memang patut diwaspadai, tetapi tidak perlu ditakuti secara berlebihan.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat mampu memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sebab yang menentukan besarnya dampak bukan hanya seberapa kuat El Nino terjadi, melainkan seberapa siap kita menghadapinya.