JAKARTA, KOMPAS.com – United Nations Development Programme (UNDP) menilai keberlanjutan (sustainability) telah menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing ekonomi Indonesia karena sekitar 70 persen aktivitas ekonomi nasional bergantung, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada sumber daya alam (SDA).
UNDP Resident Representative in Indonesia Sara Ferrer Olivella mengatakan ketergantungan tersebut membuat kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga terhadap mata pencaharian jutaan masyarakat.
"Sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam menopang mata pencaharian jutaan warga Indonesia, baik di bidang pertanian, industri, maupun jasa," ujar Sara dalam Lestari Summit 2026, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: UNDP Kucurkan Rp 250 Miliar untuk Lindungi Satwa Liar di Indonesia
Menurut dia, sektor seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan menyumbang sekitar sepertiga perekonomian Indonesia secara langsung. Namun, jika memperhitungkan sektor turunannya, seperti manufaktur, logistik, dan pariwisata, kontribusinya meningkat hingga sekitar 70 persen.
Karena itu, Sara menilai keberlanjutan tidak lagi dapat dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi.
"Sustainability tidak lagi hanya menjadi agenda lingkungan. Ini berkaitan dengan produktivitas, ketahanan, keamanan energi, dan daya saing," katanya.
Ia mengatakan perubahan tersebut juga didorong oleh pergeseran tuntutan pasar global. Menurut dia, pembeli, investor, hingga lembaga keuangan kini semakin memperhatikan bagaimana suatu produk dihasilkan, termasuk aspek ketertelusuran (traceability) serta risiko lingkungan yang menyertainya.
Sara mencontohkan penerapan European Union Deforestation Regulation* (EUDR) yang mewajibkan komoditas tertentu memenuhi persyaratan bebas deforestasi sebagai salah satu bentuk perubahan standar perdagangan internasional.
Untuk memperkuat daya saing sekaligus mencapai target pembangunan rendah karbon, UNDP mengusulkan tiga langkah strategis.
Pertama, memperkuat hilirisasi sehingga Indonesia tidak hanya mengekspor komoditas mentah, tetapi juga meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di dalam negeri.
Kedua, mengarahkan pembiayaan agar lebih banyak mendukung petani kecil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui akses terhadap kredit, modal kerja, dan instrumen pembiayaan lainnya untuk mendukung praktik usaha yang berkelanjutan.
Baca juga: UMKM Digital Finance Tour Tangerang Perkuat Literasi Keuangan dan Pemasaran Digital Pelaku Usaha
Ketiga, menyelaraskan kebijakan dan insentif ekonomi dengan tujuan pelestarian lingkungan, termasuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang masih mendorong aktivitas berintensitas karbon tinggi.
Sara juga mengapresiasi penyusunan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat arah investasi menuju pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, ia menilai transformasi menuju ekonomi hijau perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi petani dan pekerja di sektor yang bergantung pada sumber daya alam.
Menurut Sara, Indonesia memiliki peluang besar meningkatkan daya saing global apabila mampu mengelola sumber daya alam menjadi produk bernilai tambah tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
"Pemenang di masa depan bukan hanya negara yang kaya sumber daya alam, tetapi mereka yang mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan tetap menjaga fondasi alamnya," ujar Sara.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya