Industri Nikel, Hilangnya Peran Lokal, dan Timpangnya Dana Bagi Hasil

Apa jadinya jika tidak ada nikel di Morowali? Dalam kacamata lingkungan, kondisi ini bisa jadi  lebih baik. Tapi apakah masyarakat di Morowali juga merasakan Morowali akan lebih baik tanpa nikel?

Dalam perjalanan riset saya di Morowali belum lama ini, saya menemukan sejumlah fakta yang menarik.

Dari segi ekonomi, pada 2024 dan 2025, Morowali mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit, yakni masing-masing 16,24 persen dan 10,21 persen.

Namun, yang menjadi persoalan utama di Morowali adalah apakah pertumbuhan itu hadir tanpa ketimpangan dan keadilan lingkungan dan perekonomian?

Pada 2025, BPS mencatat jika angka kemiskinan di Morowali masih bertengger di 10,38 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Morowali, nyatanya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

Dari sisi lingkungan, industri ekstraktif membuat kondisi Morowali yang sebelumnya punya alam yang begitu indah, menjadi sangat berdebu.

Dari sisi ekonomi, profesi nelayan mulai ditinggalkan oleh penduduk Morowali karena dinilai kurang menguntungkan. Padahal, daerah ini berada di kawasan pesisir

Sedikit demi sedikit para warga beralih profesi karena populasi ikan yang berkurang signifikan. Nelayan yang biasanya berlayar menangkap ikan dalam jangkauan tiga mil, sekarang bisa sampai 12 mil bahkan lebih.

Di sisi lain, kehadiran tambang di daerah ini belum memberikan kesempatan setara bagi putra daerah. 

Berdasarkan analisis secara kualitatif, para pekerja yang berasal dari Morowali, belum menempati posisi strategis seperti posisi manajerial di perusahaan ekstraktif ini, dan lebih banyak bekerja sebagai buruh yang bertugas di lapangan.

Dalam konteks ini juga, dari wawancara saya bersama perwakilan serikat buruh lokal, terungkap bahwa pekerja lokal di lapangan kerap menerima perlakuan yang kurang setara dengan mereka yang berasal dari tenaga kerja asing.

Hilangnya kewenangan otoritas lokal 

Ini merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Dan ironisnya, pemerintah daerah selaku otoritas lokal mengaku hampir tidak memiliki kewenangan mengawasi aktivitas industri karena seluruh perizinan dan pengawasan berada di tangan pemerintah pusat.

Bahkan, sejumlah pejabat daerah dan anggota legislatif yang saya wawancarai mengatakan mereka kesulitan memasuki kawasan industri yang pada dasarnya berada di wilayah administrasi mereka sendiri.

Tidak habis sampai disitu, persoalan yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan dana bagi hasil yang dinilai sangat tidak adil.

Salah seorang legislator menyampaikan kepada saya bahwa Morowali telah menyumbang Rp 500 triliun kepada negara tiap tahunnya yang dihitung dari total ekspor nikel asal daerah ini. Akan tetapi, yang kembali ke Morowali hanya sekitar Rp 200 miliar. Angka ini bahkan tidak sampai 1 persen dari kontribusi Morowali ke negara.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos