Industri Nikel, Hilangnya Peran Lokal, dan Timpangnya Dana Bagi Hasil

Apa jadinya jika tidak ada nikel di Morowali? Dalam kacamata lingkungan, kondisi ini bisa jadi  lebih baik. Tapi apakah masyarakat di Morowali juga merasakan Morowali akan lebih baik tanpa nikel?

Dalam perjalanan riset saya di Morowali belum lama ini, saya menemukan sejumlah fakta yang menarik.

Dari segi ekonomi, pada 2024 dan 2025, Morowali mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit, yakni masing-masing 16,24 persen dan 10,21 persen.

Namun, yang menjadi persoalan utama di Morowali adalah apakah pertumbuhan itu hadir tanpa ketimpangan dan keadilan lingkungan dan perekonomian?

Pada 2025, BPS mencatat jika angka kemiskinan di Morowali masih bertengger di 10,38 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Morowali, nyatanya tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

Dari sisi lingkungan, industri ekstraktif membuat kondisi Morowali yang sebelumnya punya alam yang begitu indah, menjadi sangat berdebu.

Dari sisi ekonomi, profesi nelayan mulai ditinggalkan oleh penduduk Morowali karena dinilai kurang menguntungkan. Padahal, daerah ini berada di kawasan pesisir

Sedikit demi sedikit para warga beralih profesi karena populasi ikan yang berkurang signifikan. Nelayan yang biasanya berlayar menangkap ikan dalam jangkauan tiga mil, sekarang bisa sampai 12 mil bahkan lebih.

Di sisi lain, kehadiran tambang di daerah ini belum memberikan kesempatan setara bagi putra daerah. 

Berdasarkan analisis secara kualitatif, para pekerja yang berasal dari Morowali, belum menempati posisi strategis seperti posisi manajerial di perusahaan ekstraktif ini, dan lebih banyak bekerja sebagai buruh yang bertugas di lapangan.

Dalam konteks ini juga, dari wawancara saya bersama perwakilan serikat buruh lokal, terungkap bahwa pekerja lokal di lapangan kerap menerima perlakuan yang kurang setara dengan mereka yang berasal dari tenaga kerja asing.

Hilangnya kewenangan otoritas lokal 

Ini merupakan persoalan yang nyata di lapangan. Dan ironisnya, pemerintah daerah selaku otoritas lokal mengaku hampir tidak memiliki kewenangan mengawasi aktivitas industri karena seluruh perizinan dan pengawasan berada di tangan pemerintah pusat.

Bahkan, sejumlah pejabat daerah dan anggota legislatif yang saya wawancarai mengatakan mereka kesulitan memasuki kawasan industri yang pada dasarnya berada di wilayah administrasi mereka sendiri.

Tidak habis sampai disitu, persoalan yang juga menjadi sorotan adalah terkait dengan dana bagi hasil yang dinilai sangat tidak adil.

Salah seorang legislator menyampaikan kepada saya bahwa Morowali telah menyumbang Rp 500 triliun kepada negara tiap tahunnya yang dihitung dari total ekspor nikel asal daerah ini. Akan tetapi, yang kembali ke Morowali hanya sekitar Rp 200 miliar. Angka ini bahkan tidak sampai 1 persen dari kontribusi Morowali ke negara.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos

Alhasil, ketimpangan fiskal ini membuat pemerintah daerah sulit mengatasi beban berganda dari adanya industri nikel. Persoalan sampah, jalan, dan kerusakan lingkungan, merupakan contoh nyata dari tidak sanggupnya pemerintah menanggung beban patologi tersebut.

Lantas bagaimana seharusnya Morowali?

Evaluasi skema dana bagi hasil

Persoalan laten pada kawasan penghasil nikel memerlukan pembenahan. Salah satu yang perlu menjadi prioritas adalah memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali skema dana bagi hasil dan mekanisme fiskal lainnya agar daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih proporsional.

Morowali membutuhkan jalan yang lebih baik, sistem pengelolaan sampah yang memadai, fasilitas kesehatan yang kuat, serta layanan publik yang mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan semua itu membutuhkan anggaran yang besar.

Kedua, pengawasan lingkungan harus diperkuat secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar untuk ikut mengawasi aktivitas industri di wilayahnya.

Sulit membayangkan adanya pengawasan yang efektif pada industri nikel, ketika pemerintah daerah mengaku kesulitan mengakses kawasan industri yang berada di daerah administrasinya.

Prinsip tata kelola yang baik mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Jika industri yakin telah menjalankan praktik terbaik, maka tidak ada alasan untuk menutup diri dari pengawasan publik yang lebih kuat.

Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Ketiga, industri perlu berinvestasi lebih serius pada pengembangan sumber daya manusia lokal. Kehadiran kawasan industri tidak boleh hanya menciptakan lapangan kerja tingkat bawah bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Ekspansi Industri Nikel Gerus Lahan Pertanian dan Kampung Nelayan di Morowali

Putra-putri daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis, baik sebagai supervisor, manajer, maupun pengambil keputusan.

Hal ini membutuhkan investasi jangka panjang melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, program beasiswa, dan skema pengembangan karier yang jelas. Jika tidak, maka masyarakat lokal akan terus berada di lapisan terbawah rantai industri, sementara posisi-posisi bernilai tinggi diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Keempat, perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun di atas praktik ketenagakerjaan yang mengabaikan martabat manusia.

Setiap laporan mengenai ketidakadilan upah, perlakuan diskriminatif, maupun pelecehan seksual harus ditangani secara serius dan transparan. Industri yang moderen bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksinya, tetapi juga dari kemampuannya menghormati hak-hak pekerja.

Sekarang, Morowali sudah bernikel. Menghapus industrinya dari tanah Morowali terkesan mustahil di tengah situasi politik yang sulit saat ini. Oleh karena itu, memastikan Morowali dengan nikel yang berkeadilan menjadi lebih realistis untuk saat ini.

Jangan sampai, menghadirkan keadilan di Morowali pun menjadi mustahil.