Industri Nikel, Hilangnya Peran Lokal, dan Timpangnya Dana Bagi Hasil

Alhasil, ketimpangan fiskal ini membuat pemerintah daerah sulit mengatasi beban berganda dari adanya industri nikel. Persoalan sampah, jalan, dan kerusakan lingkungan, merupakan contoh nyata dari tidak sanggupnya pemerintah menanggung beban patologi tersebut.

Lantas bagaimana seharusnya Morowali?

Evaluasi skema dana bagi hasil

Persoalan laten pada kawasan penghasil nikel memerlukan pembenahan. Salah satu yang perlu menjadi prioritas adalah memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali skema dana bagi hasil dan mekanisme fiskal lainnya agar daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih proporsional.

Morowali membutuhkan jalan yang lebih baik, sistem pengelolaan sampah yang memadai, fasilitas kesehatan yang kuat, serta layanan publik yang mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, dan semua itu membutuhkan anggaran yang besar.

Kedua, pengawasan lingkungan harus diperkuat secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang dan kewenangan yang lebih besar untuk ikut mengawasi aktivitas industri di wilayahnya.

Sulit membayangkan adanya pengawasan yang efektif pada industri nikel, ketika pemerintah daerah mengaku kesulitan mengakses kawasan industri yang berada di daerah administrasinya.

Prinsip tata kelola yang baik mensyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas. Jika industri yakin telah menjalankan praktik terbaik, maka tidak ada alasan untuk menutup diri dari pengawasan publik yang lebih kuat.

Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Ketiga, industri perlu berinvestasi lebih serius pada pengembangan sumber daya manusia lokal. Kehadiran kawasan industri tidak boleh hanya menciptakan lapangan kerja tingkat bawah bagi masyarakat setempat.

Baca juga: Ekspansi Industri Nikel Gerus Lahan Pertanian dan Kampung Nelayan di Morowali

Putra-putri daerah harus memiliki kesempatan yang sama untuk menempati posisi-posisi strategis, baik sebagai supervisor, manajer, maupun pengambil keputusan.

Hal ini membutuhkan investasi jangka panjang melalui pendidikan vokasi, pelatihan teknis, program beasiswa, dan skema pengembangan karier yang jelas. Jika tidak, maka masyarakat lokal akan terus berada di lapisan terbawah rantai industri, sementara posisi-posisi bernilai tinggi diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

Keempat, perlindungan terhadap hak-hak pekerja harus menjadi prioritas. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibangun di atas praktik ketenagakerjaan yang mengabaikan martabat manusia.

Setiap laporan mengenai ketidakadilan upah, perlakuan diskriminatif, maupun pelecehan seksual harus ditangani secara serius dan transparan. Industri yang moderen bukan hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksinya, tetapi juga dari kemampuannya menghormati hak-hak pekerja.

Sekarang, Morowali sudah bernikel. Menghapus industrinya dari tanah Morowali terkesan mustahil di tengah situasi politik yang sulit saat ini. Oleh karena itu, memastikan Morowali dengan nikel yang berkeadilan menjadi lebih realistis untuk saat ini.

Jangan sampai, menghadirkan keadilan di Morowali pun menjadi mustahil.