Editor
KOMPAS.com - Transisi menuju energi bersih dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pengembangan teknologi maupun infrastruktur. Upaya tersebut juga perlu diiringi investasi pada sumber daya manusia (SDM) serta partisipasi masyarakat agar kebijakan energi dapat berjalan secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Energy Justice and The Future of Indonesia: Upcoming Chapters We're Writing for Our Children yang diselenggarakan Buibu Baca Buku (BBB) Book Club bersama Endgame dan Aliansi Ekonom Indonesia di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Diskusi menghadirkan Menteri Perdagangan RI periode 2011-2014 sekaligus Dewan Penasihat SGPP Indonesia, Host of Endgame Podcast, dan Penulis Buku What It Takes: Southeast Asia Gita Wirjawan. Kemudian, hadir pula Vice Director of the Graduate Program in Economics Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Rizki Nauli Siregar.
Baca juga: Ekonom: Indonesia Punya Sumber Energi yang Beragam untuk Dukung Kemandirian Energi
Dalam forum tersebut, Gita Wirjawan menilai kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi tantangan global, termasuk transisi energi.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan, terutama melalui penguatan peran guru, menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang mampu beradaptasi dan berinovasi.
"Tanpa reformasi untuk kepentingan gaji guru atau kompensasi, saya enggak melihat Indonesia, atau sebagian besar Asia Tenggara bisa menuju ke arah keemasan," ujar Gita dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Sementara itu, Rizki Nauli Siregar menilai percepatan pemanfaatan energi terbarukan perlu didukung dari sisi permintaan masyarakat (demand side), selain penguatan sisi penyediaan (supply side). Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung transisi energi.
Peserta diskusi publik bertajuk Energy Justice and The Future of Indonesia: Upcoming Chapters We're Writing for Our Children yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (27/7/2026). “Indonesia telah mengembangkan energi surya sejak dekade 1980-an. Namun, implementasinya belum optimal karena perhatian lebih banyak diberikan pada penyediaan teknologi dibandingkan upaya membangun kebutuhan dan partisipasi masyarakat terhadap energi bersih,” tambahnya.
Rizki juga menilai suara publik, termasuk perempuan dan keluarga, dapat menjadi faktor penting dalam mendorong kebijakan energi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan.
Baca juga: B50 Mulai Juli 2026, Jalan Baru Kemandirian Energi
Diskusi tersebut dilatarbelakangi meningkatnya tantangan sektor energi akibat gejolak global yang memengaruhi harga minyak, bahan bakar, hingga tarif listrik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi terbarukan sekaligus pembangunan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi tersebut.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya