Penguatan Ekonomi Keluarga Jadi Bagian Strategi Menekan Kemiskinan di Papua

KOMPAS.com - Pengurangan kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Papua.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat persentase penduduk miskin mencapai 17,82 (September 2025), lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen.

Sementara itu, BPS juga mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan secara nasional mencapai 10,72 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang sebesar 6,60 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di kawasan perdesaan masih memerlukan perhatian khusus, termasuk di Papua yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah kampung.

Di Papua, tantangan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi keterbatasan akses terhadap pendidikan, pembiayaan, pendampingan usaha, teknologi, serta pasar.

Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro yang produktivitasnya masih relatif rendah.

Akibatnya, berbagai potensi ekonomi lokal belum sepenuhnya berkembang menjadi sumber pendapatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Sejumlah kajian pembangunan menempatkan penguatan ekonomi rumah tangga sebagai salah satu pendekatan yang dapat melengkapi berbagai program perlindungan sosial.

Melalui pendekatan tersebut, keluarga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan aktivitas ekonomi sesuai potensi yang dimiliki.

Pendekatan tersebut mulai diterapkan melalui Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu–Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (Tekad PBRT) yang dijalankan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal.

Kemendes juga menjalin kerja sama dengan Kitong Bisa Foundation dengan dukungan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini menjangkau 1.975 rumah tangga di 79 kampung tersebar di Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kepulauan Yapen.

Masyarakat memperoleh pelatihan literasi keuangan, penyusunan perencanaan ekonomi keluarga, penguatan kewirausahaan, serta pendampingan pengembangan usaha berdasarkan potensi ekonomi masing-masing kampung.

Selain pelatihan, masyarakat juga memperoleh pendampingan melalui demonstration plot (demplot) sebagai media pembelajaran mengembangkan komoditas unggulan desa.

Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha lebih berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah.

Pelatihan menggunakan pendekatan Household Management System (HMS) melalui metode Perencanaan Berbasis Rumah Tangga (PBRT).