Penguatan Ekonomi Keluarga Jadi Bagian Strategi Menekan Kemiskinan di Papua

Setiap keluarga didampingi memetakan kondisi ekonomi, menghitung pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi aset produktif, menyusun prioritas kebutuhan, hingga merencanakan pengembangan usaha yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Data yang diperoleh selama proses pendampingan diharapkan tidak hanya menjadi dasar penyusunan rencana ekonomi keluarga, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah kampung sebagai masukan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, pembangunan desa diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT mengatakan penguatan ekonomi keluarga merupakan salah satu bagian penting dari strategi pembangunan desa yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan.

"Keberhasilan program seperti ini tidak diukur dari banyaknya pelatihan yang dilaksanakan ataupun jumlah peserta yang terlibat," jelasnya.

Yang paling penting adalah apakah setelah pendampingan masyarakat benar-benar mengalami perubahan, baik dalam kemampuan mengelola keuangan, meningkatkan produktivitas usaha, maupun bertambahnya pendapatan keluarga.

"Karena itu, Kemendes PDT akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama pemerintah daerah serta mitra pelaksana agar setiap intervensi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan model pemberdayaan agar lebih efektif menjawab tantangan kemiskinan di wilayah perdesaan.

"Pengurangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu program saja. Dibutuhkan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan desa, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program seperti TEKAD PBRT menjadi salah satu bagian dari upaya tersebut," katanya.

CEO Kitong Bisa Foundation, Mohamad Afif Dzulqifli, mengatakan pendampingan dirancang untuk membantu masyarakat membangun kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

"Masyarakat Papua memiliki potensi ekonomi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan," ungkap Afif.

"Melalui pendampingan ini, keluarga dibantu menyusun perencanaan ekonomi yang lebih terarah, mengelola keuangan secara lebih baik, serta mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing," ujarnya.

Pelaksanaan program di empat kabupaten tersebut juga menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan.

Untuk menjangkau 79 kampung, para fasilitator harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalur darat, sementara sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen hanya dapat diakses menggunakan transportasi laut.

Kondisi tersebut mencerminkan masih besarnya tantangan pemerataan layanan pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil Papua.