Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengidentifikasi sekitar 6,28 juta hektare area Perhutanan Sosial yang berpotensi dikembangkan untuk perdagangan karbon sekaligus mendukung target Indonesia mencapai FOLU Net Sink 2030.

Dari luasan tersebut, sekitar 2,68 juta hektare diprioritaskan untuk perdagangan karbon domestik. Sementara 3,60 juta hektare lainnya disiapkan untuk skema perdagangan karbon yang melibatkan pembeli dari luar negeri.

Meski melibatkan pembeli internasional, pengurangan emisi dari kegiatan tersebut tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia.

Baca juga: RI Sandarkan Integritas Perdagangan Karbon pada IFCH

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kemenhut, Catur Endah Prasetiani mengatakan, pemetaan dilakukan secara digital menggunakan sistem informasi geografis untuk memastikan potensi karbon di setiap wilayah dapat diidentifikasi secara lebih akurat.

"Jadi, antara REDD dan juga ARR baik untuk di area indikatif FOLU Net Sink maupun area non-indikatif FOLU Net Sink. Artinya, angka-angka ini yang di merah ini, ini sudah ada persetujuan pengelolaan perhutanan sosialnya. Jadi, sebenarnya kami sudah mulai memetakan KPS-KPS-nya, kami juga memetakan mitra-mitra yang ada," ujar Catur dalam sebuah webinar, Selasa (11/8/2026).

Menurut dia, pemetaan tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya double claim atau klaim ganda dalam perdagangan karbon melalui pencatatan pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Selain area yang telah dipetakan untuk perdagangan karbon, Kemenhut masih melakukan harmonisasi data terhadap potensi kegiatan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) serta Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR) yang mencakup sekitar 2,06 juta hektare.

Target Perhutanan Sosial 12,7 juta hektare

Pengembangan perdagangan karbon tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenhut mencapai target Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektare pada 2030.

Hingga saat ini, area definitif Perhutanan Sosial yang telah terealisasi mencapai sekitar 8,34 juta hektare. Kemenhut masih mengidentifikasi potensi tambahan sekitar 4,36 juta hektare yang tercantum dalam Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).

Potensi tersebut kemudian dipetakan berdasarkan kondisi tutupan lahan dan peluang pengembangan kegiatan mitigasi perubahan iklim.

Untuk mengoptimalkan nilai ekonomi karbon (NEK) dari kawasan tersebut, Kemenhut menyiapkan tiga klaster pengembangan.

Klaster pertama adalah mengaktifkan kembali 40 proyek aksi mitigasi perubahan iklim yang telah ada. Dari jumlah tersebut, 23 proyek telah diidentifikasi masih sangat aktif.

Seluruh proyek tersebut akan dioptimalkan secara bertahap dalam periode 2026-2030.

Klaster kedua berupa pengembangan inisiatif baru yang menyesuaikan dengan dinamika regulasi perdagangan karbon. Kemenhut membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki potensi untuk mengembangkan model perdagangan karbon baru sesuai dengan standar nasional.

Baca juga: Perhutanan Sosial di Sikka Hasilkan Produk Kopi Unggulan

Sementara klaster ketiga difokuskan pada pengembangan perdagangan karbon di wilayah Hutan Adat.