Ancaman Laut Dunia, Praktik Illegal Fishing Makin Marak Meski Terus Ditekan

KOMPAS.com - Satelit yang lebih canggih, perangkat lunak pelacak yang lebih pintar, serta puluhan tahun perjanjian dan aturan, semuanya belum mampu menghentikan maraknya praktik illegal fishing skala besar.

Melansir Earth, Senin (17/8/2026) sebuah analisis baru yang luas menunjukkan bahwa hal ini bukanlah kebetulan atau kegagalan teknologi. Penyebab utamanya adalah seluruh sistem perikanan global saat ini secara tidak langsung memang membuat bisnis praktik ikan ilegal tetap menguntungkan.

Riset tersebut dipimpin oleh Philippe Le Billon dan Rashid Sumaila dari University of British Columbia (UBC).

“Praktik illegal fishing bukanlah kegiatan pinggiran biasa, melainkan bagian dari sistem ekonomi perikanan dunia. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan, subsidi yang merusak, struktur perusahaan yang tidak transparan, serta rantai pasok internasional yang rumit,” kata Le Billon.

“Praktik illegal fishing tetap menguntungkan karena risikonya rendah sedangkan hasilnya sangat besar,” tambahnya.

Baca juga: BRIN: Penyebab Kematian Massal Ikan di Danau Batur Tidak Tunggal

“Meskipun teknologi pendeteksi makin canggih, penegakan hukum dan pertanggungjawabannya masih sangat tertinggal, terutama bagi armada kapal industri besar yang beroperasi jauh dari jangkauan publik,” terangnya lagi.

Keuntungan yang fantastis

Angka di balik keuntungan bisnis tersebut sangat fantastis.

Praktik penangkapan ikan skala industri yang ilegal dan tidak dilaporkan menyumbang sekitar 8 hingga 15 persen dari total tangkapan laut dunia yang bernilai 6,2 miliar hingga 12,2 miliar dolar AS setiap tahunnya.

Meskipun kegiatan ini terjadi di mana-mana, dampaknya sama sekali tidak merata. Sekitar dua pertiga dari nilai perdagangan ilegal tersebut berasal dari Afrika Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara.

Wilayah-wilayah ini adalah tempat di mana penegakan hukum cenderung paling lemah, padahal sektor perikanan bukan sekadar industri sampingan, melainkan tumpuan utama pangan dan lapangan kerja warga lokal.

Sementara itu, sebagian besar hasil laut yang ditangkap secara ilegal tersebut justru berakhir di meja makan masyarakat Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur, pasar-pasar terkaya di dunia.

“Dampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat sebagian besar ditanggung oleh negara-negara berkembang di kawasan pesisir, sementara keuntungan ekonominya mengalir ke tempat lain,” jelas Sumaila.

Ikan hasil curian masuk ke rantai pasok

Ikan hasil tangkapan ilegal tidak hanya hilang begitu saja di pasar gelap. Ikan-ikan ini sengaja "dicuci" agar bisa masuk ke dalam rantai pasok yang sama dengan ikan yang ditangkap secara sah.

Baca juga: Populasi Ikan Kakatua Menurun, IPB Ingatkan Ancaman bagi Terumbu Karang dan Pesisir

Praktik memindahkan hasil tangkapan antar kapal di tengah laut, memalsukan dokumen, memalsukan label jenis ikan, dan mencampur ikan ilegal dengan ikan legal membuat ikan curian dengan mudah lolos melewati pelabuhan, pabrik pengolahan, hingga penjual eceran tanpa ada yang menyadarinya.

Pengawasan pelabuhan yang lemah, penegakan aturan internasional yang tidak merata, serta ketiadaan transparansi mengenai pemilik asli kapal membuat praktik curang ini menjadi sangat mudah dilakukan.

Armada kapal penangkap ikan jarak jauh berskala besar, yang sering kali tetap bertahan hidup berkat subsidi bahan bakar dan bantuan pemerintah lainnya, ternyata menjadi salah satu pelanggar terburuk.

Kapal-kapal ini menggunakan bendera kemudahan (flags of convenience), secara diam-diam mendaftarkan ulang kapal dengan nama baru untuk menghindari sanksi, dan bersembunyi di balik struktur perusahaan berlapis yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan siapa penanggung jawab aslinya saat terjadi pelanggaran.

Cara memperbaiki masalah

Menurut Sumaila langkah nyata untuk melawan praktik illegal fishing membutuhkan tindakan yang terkoordinasi di semua tingkatan.

“Mengurangi illegal fishing bukan cuma soal menangkap lebih banyak pelanggar, tetapi juga membenahi sistem yang membuat tindakan ilegal itu menguntungkan dan membuat penangkapan ikan secara legal menjadi makin sulit, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada laut,” katanya.

Para peneliti menyusun daftar tindakan nyata yang bisa dilakukan. Daftar tersebut mencakup penghapusan subsidi perikanan yang merusak dan kewajiban penggunaan identitas kapal elektronik secara menyeluruh.

Selain itu, pihak berwenang harus memperketat pengawasan di pelabuhan, memaksa keterbukaan informasi mengenai siapa pemilik asli dan penikmat keuntungan kapal, serta mendorong negara-negara untuk saling bekerja sama alih-alih berpaling muka.

Para peneliti juga sangat mendorong perlindungan bagi nelayan skala kecil dan masyarakat adat, mendukung pengelolaan bersama, serta menyelaraskan insentif ekonomi agar berpihak pada penangkapan ikan yang sah dan berkelanjutan, bukan secara diam-diam malah merusaknya.

Baca juga: Penangkapan Ikan Marak Pakai Bom, Terumbu Karang di Indonesia Terancam

Selain upaya di atas, pemanfaatan teknologi yang canggih seperti AI dan satelit pun sekarang juga bisa digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di laut.

Jika masalah ilegal fishing dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya berhenti pada
populasi ikan di laut melainkan juga kerugian ekonomi yang besar bagi pemerintah dan masyarakat pesisir, makin buruknya krisis pangan dan gizi, serta maraknya pelanggaran hak asasi buruh di atas kapal penangkap ikan.

"Puluhan ribu awak kapal diperkirakan menghadapi risiko tinggi kerja paksa atau kondisi kerja yang tidak aman secara global, terutama di kapal-kapal yang beroperasi jauh dari pengawasan,” ungkap Le Billon.

Di beberapa tempat, praktik illegal fishing juga merembet ke tindakan korupsi, penyelundupan, dan ancaman keamanan laut yang lebih luas. Hal ini membuat kerusakannya meluas melampaui wilayah laut itu sendiri, hingga merusak kehidupan masyarakat dan perekonomian yang bergantung padanya.

Studi ini telah diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).