Indonesia Didesak Masukkan Rencana PLTS 100 GW ke Sistem Kelistrikan Nasional

Laporan juga mencatat bahwa biaya pembangkit listrik batu bara naik 46 persen menjadi Rp 930 per kWh pada tahun 2025 dan bisa mencapai Rp1.060 per kWh pada tahun 2026.

Baca juga: Lautan Luas Pasang PLTS di Delapan Lokasi untuk Pangkas Karbon

Hal ini makin memperlemah alasan untuk terus menjadikan batu bara sebagai pilihan utama berbiaya murah. Studi ini menyimpulkan bahwa perubahan nilai ekonomi tersebut memberikan program panel surya 100 GW peran sentral dalam strategi kelistrikan berbiaya terendah.

Menempatkan panel surya dan sistem penyimpanannya secara strategis di daerah-daerah bernilai biaya tinggi dapat mengurangi ketergantungan pada listrik fosil yang mahal, meningkatkan ketahanan energi, serta mengarahkan investasi ke tempat yang memberikan penghematan terbesar.

IEEFA juga mendesak adanya strategi penutupan lebih awal bagi pembangkit listrik bahan bakar fosil yang tidak efisien, terutama pembangkit listrik tenaga batu bara yang sudah tua.

Menghentikan operasional pembangkit-pembangkit tersebut lebih cepat dapat membebaskan kapasitas jaringan listrik, mengurangi beban subsidi, dan memberi ruang bagi penambahan energi terbarukan, yang secara langsung mendukung target panel surya 100 GW.

"Tantangan Indonesia saat ini bukan lagi soal apakah energi terbarukan bisa bersaing dengan bahan bakar fosil, melainkan apakah sistem perencanaan kelistrikannya mampu mengimbangi perubahan nilai ekonomi pembangkit yang berkembang sangat cepat," kata Mutya Yustika, pemimpin riset dan keterlibatan IEEFA untuk transisi energi Indonesia.

"Sangat penting untuk merencanakan pengembangan sistem kelistrikan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, bukan lagi berdasarkan anggapan masa lalu," tambahnya.