Dorong Pendidikan Inklusif, 5 Kampus Indonesia Pelajari Sistem Layanan Disabilitas di Jepang

KOMPAS.com - Pendidikan tinggi inklusif di Indonesia sejatinya telah dicanangkan sejak tahun 2009 melalui regulasi dasar nasional oleh Kementerian Pendidikan. Langkah ini kini dipercepat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi lewat Peta Jalan Kampus Inklusif.

Kendati demikian, tantangan di lapangan masih tergolong besar. Dari sekitar 4.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, baru 125 kampus yang secara resmi membentuk unit layanan disabilitas (ULD).

Rasio ini terbilang belum ideal jika dibandingkan dengan populasi mahasiswa disabilitas yang kini mencapai 3.128 orang.

Kondisi ini menegaskan, keberadaan kampus inklusif bukan sekadar pembuka pintu masuk bagi mahasiswa disabilitas, melainkan kebutuhan mendesak merombak sistem, kepemimpinan, layanan, serta mekanisme dukungan institusi agar mampu merespons kebutuhan penyandang disabilitas yang sangat beragam.

Persoalan inklusivitas di jenjang perguruan tinggi bukan hanya tentang penyediaan fasilitas fisik, melainkan menyangkut kesiapan ekosistem pendidikan menyeluruh. Tanpa layanan pendukung terstruktur, hak pendidikan setara bagi mahasiswa disabilitas sulit terwujud.

Membangun kampus ramah disabilitas memerlukan komitmen kelembagaan kuat, mulai dari prosedur asesmen tepat hingga penyediaan akomodasi.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas institusi menjadi kunci utama agar perguruan tinggi di Indonesia dapat bertransformasi dari sekadar menerima mahasiswa disabilitas menjadi lingkungan belajar yang benar-benar memberdayakan mereka.

Sebagai bagian upaya memperkuat kapasitas tersebut, Pijar Foundation melalui program Krisan Fellowship memfasilitasi kegiatan learning visit ke sejumlah institusi pendidikan tinggi di Jepang.

Inisiatif ini menjadi wadah pembelajaran serta pertukaran pengetahuan antara lima perwakilan perguruan tinggi asal Indonesia dengan para akademisi maupun praktisi di Negeri Sakura.

Program ini turut mendapat dukungan penuh dari Kemendiktisaintek dan Komisi Nasional Disabilitas melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada 1 Juli 2026.

Kehadiran Krisan Fellowship ini secara langsung memperkuat program tahunan Kemendiktisaintek dalam memperkokoh dan mengembangkan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di seluruh Indonesia.

Inisiatif Krisan Fellowship sendiri awalnya melibatkan perwakilan dari 27 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti Aceh, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, hingga Papua Barat Daya.

Sebelum diberangkatkan menuju Jepang, seluruh peserta terlebih dahulu diwajibkan mengikuti Online Executive Workshop selama dua pekan yang mencakup 11 sesi pembelajaran intensif bersama akademisi serta praktisi dari Indonesia dan Jepang.

Setelah melalui serangkaian tahapan awal, pelatihan eksekutif daring, dan proses penilaian langsung dari perwakilan universitas di Jepang, terpilihlah lima perguruan tinggi Indonesia untuk mengikuti learning visit.

Kelima institusi tersebut adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas PGRI Argopuro Jember, Institut Bisnis dan Teknologi Kalla, serta Universitas Bina Mandiri Gorontalo.

Sepanjang agenda learning visit di Jepang, para Krisan Fellows berkesempatan mengikuti serangkaian kunjungan, diskusi interaktif, serta pertukaran pengetahuan bersama universitas terkemuka seperti Universitas Terbuka Jepang, Tsukuba University of Technology (NTUT), dan Kyoto University.

Rangkaian kegiatan ini dirancang khusus agar peserta dapat mendalami beragam pendekatan dalam membangun sistem dukungan bagi mahasiswa disabilitas, sekaligus merancang lingkungan pendidikan tinggi yang jauh lebih inklusif.

“Jepang dipilih karena pengalaman dan konteks kulturalnya dalam pendidikan inklusif memiliki kemiripan dengan Indonesia," ujar Head of Public Policy Pijar Foundation, Anthony Marwan. 

Dia menambahkan, "rangkaian kegiatan ini kami desain untuk menjadi ruang bagi perguruan tinggi Indonesia belajar, berjejaring, dan mengeksplorasi potensi penguatan layanan disabilitas di lingkungan masing-masing."

"Harapannya, model dan contoh baik di Jepang bisa meneguhkan mimpi kita bersama membangun pendidikan tinggi inklusi di Indonesia,” imbuh Anthony Marwan.

Melalui pendekatan tersebut, pembelajaran lintas negara ditempatkan sebagai sebuah proses komprehensif untuk memahami berbagai peluang baru, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang paling relevan untuk disesuaikan dengan konteks lokal di tanah air.

Transformasi menuju perubahan institusional ini sebetulnya telah dirintis sejak pelaksanaan Online Executive Workshop. Dalam lokakarya tersebut, para peserta mendalami berbagai materi krusial mengenai pendidikan tinggi inklusif.

Pembahasan mencakup pengembangan sistem ULD, studi praktik internasional, penerapan reasonable accommodation, prosedur asesmen dan konsultasi, penyusunan Individual Support Plan, penyediaan perangkat pendukung, keterlibatan mahasiswa, sistem peer support, hingga isu kepemimpinan dan komitmen kelembagaan.

Tak hanya itu, para fellows juga dibekali dengan Disability Equality Training guna membuka perspektif mendalam.

Rangkaian pelatihan intensif tersebut mendorong perguruan tinggi untuk menyadari bahwa isu inklusi bukanlah tugas tunggal dari satu unit atau individu semata, melainkan sebuah komitmen kolektif yang harus melekat pada sistem kelembagaan.

Di sisi lain, Krisan Fellowship juga berfungsi sebagai panggung pertukaran gagasan dua arah. Para peserta asal Indonesia turut membawa pengalaman serta realitas dari kampus masing-masing ke dalam meja diskusi internasional.

Latar belakang peserta berasal dari wilayah dengan kondisi geografis dan sosial yang beragam memungkinkan terjadinya dialog kaya, tidak hanya antara Indonesia dan Jepang, tetapi juga antarperguruan tinggi di dalam negeri.

“Krisan Fellowship mengubah cara saya melihat layanan disabilitas di perguruan tinggi. Sebelumnya, saya berpikir bahwa inklusi terutama tentang apa yang perlu disediakan oleh universitas," ujar Wakil Rektor III Universitas PGRI Argopuro Jember, Asrorul Mais. 

"Kini saya memahami bahwa yang paling penting adalah mendengarkan mahasiswa penyandang disabilitas. Dari sana, kita dapat membangun layanan yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka," ujarmya.

"Dengan 189 mahasiswa penyandang disabilitas di universitas kami, saya menyadari bahwa penguatan layanan tidak dapat dilakukan sendiri. Kami membutuhkan kerja sama, jejaring, dan kesempatan untuk terus belajar dari pengalaman universitas lain, termasuk dari Jepang, lalu menyesuaikannya dengan konteks kami,” pungkas Asrorul Mais.

Baca juga: “Belum Siap Terima Disabilitas”, Penolakan yang Buat Pencari Kerja Disabilitas Kecewa

Pertukaran pengetahuan ini menjadi pijakan penting dalam proses pembenahan kampus.

Daripada memaksakan satu definisi atau model baku mengenai kampus inklusif, para peserta diajak untuk merancang sistem dukungan yang adaptif, tepat guna, dan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik khas dari masing-masing institusi pendidikan tinggi.