258 Juta Anak di 87 Negara Terdampak Krisis Pendidikan, 74 Juta Tak Sekolah

KOMPAS.com - Dana bantuan global Education Cannot Wait mengungkapkan kondisi tidak aman dan berbagai faktor lainnya menyebabkan total 258 juta anak di 87 negara mengalami gangguan belajar yang parah.

Melansir laman resmi United Nations, Rabu (9/9/2026) lembaga bantuan tersebut menyoroti latar belakang konflik yang terus meningkat, berkurangnya pengendalian diri, serta terkikisnya norma-norma global di beberapa wilayah.

"Ketika seorang anak tidak bisa sekolah selama bertahun-tahun, dampaknya sangat nyata dan mendalam: itu berarti hilangnya kemampuan membaca, hilangnya rutinitas harian, dan masa depan yang dikendalikan oleh perekrut kelompok bersenjata atau perdagangan manusia, bukan oleh guru," ujar Maysa Jalbout, Direktur Education Cannot Wait, lembaga bantuan global untuk pendidikan di daerah krisis.

Baca juga: Gelombang Panas Laut Ancam Kesehatan Anak-Anak Pesisir

Serangan pada sektor pendidikan

Menurut laporan yang disusun bersama lembaga bantuan tersebut, serangan terhadap fasilitas pendidikan dan penggunaan sekolah untuk kepentingan konflik bersenjata mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024 dan 2025.

Jumlah siswa dan tenaga pendidik yang tewas, terluka, diculik, atau mengalami kerugian lainnya juga mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah.

Di 28 negara yang diteliti, sektor pendidikan secara sengaja dijadikan sasaran serangan, atau bangunan sekolah dan universitas dimanfaatkan untuk keperluan militer.

Secara keseluruhan, terdapat sedikitnya 9.259 serangan terhadap sektor pendidikan termasuk lebih dari 3,600 serangan langsung ke sekolah, yang menunjukkan peningkatan lebih dari 50 persen dibandingkan periode 2022–2023.

Selain itu, lebih dari 10.600 siswa dan pendidik tewas, terluka, atau diculik, sementara kasus penggunaan sekolah oleh militer melonjak hingga hampir dua kali lipat.

"Pendidikan di masa darurat bukan hanya soal menjaga agar anak-anak tetap bersekolah. Ini tentang melindungi mereka di saat yang paling rentan yakni memberikan rasa aman, stabilitas, suasana yang normal, serta membuka jalan menuju masa depan di luar lingkaran krisis," tegas pimpinan Education Cannot Wait, Maysa Jalbout.

UNESCO, badan PBB yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, menekankan kewajiban bagi seluruh pihak yang berkonflik untuk mematuhi hukum internasional dan melindungi dunia pendidikan dari serangan.

Badan ini mencatat, hampir 8 dari 10 anak yang putus sekolah dan terdampak krisis atau sekitar 74 juta anak yang tinggal di 20 negara.

Di wilayah-wilayah krisis tersebut, hambatan untuk belajar terasa paling berat bagi kelompok yang paling rentan yaitu 74 persen anak pengungsi lintas negara, 52 persen anak pengungsi dalam negeri, dan 45 persen anak penyandang disabilitas tidak bisa bersekolah.

Anak-anak dalam bahaya

Data terbaru PBB mengenai anak-anak yang terjebak dalam konflik menunjukkan bahwa 24.174 anak terdampak pada tahun 2025, dari total 38.558 pelanggaran yang terverifikasi.

Pembunuhan dan pencederaan menjadi pelanggaran yang paling banyak terjadi, menimpa 14.224 anak. Anak-anak juga direkrut dan dimanfaatkan dalam konflik, diculik, serta dihalangi untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, menurut Laporan Tahunan Sekretaris Jenderal PBB tentang Anak-Anak dan Konflik Bersenjata.

Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana pertempuran makin sering terjadi di pemukiman padat penduduk, sehingga memaparkan anak-anak pada serangan udara, artileri, dan drone peledak.

Baca juga: UNICEF: 1 dari 5 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Online

Rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur sipil lainnya rusak atau hancur, sementara anak-anak menghadapi bahaya saat melarikan diri dari kekerasan atau mencari makanan, air, dan perawatan medis.

Jumlah pelanggaran berat tertinggi terverifikasi terjadi di Israel dan Wilayah Pendudukan Palestina, disusul oleh Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Myanmar, dan Somalia.

Untuk pertama kalinya, pasukan pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab atas sebagian besar pelanggaran berat yang terverifikasi.

PBB bersama banyak mitranya meyakini secara kuat bahwa pendidikan melindungi anak-anak di daerah krisis dari bahaya, sekaligus memberi mereka keterampilan untuk membangun kembali komunitas mereka di masa depan.

Kampanye Hope Starts Here dari lembaga Education Cannot Wait menargetkan penggalangan dana sebesar 600 juta dolar AS untuk memastikan 10 juta anak di wilayah-wilayah tersulit di dunia bisa mendapatkan akses ke pendidikan yang aman dan berkualitas.