KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri nikel berpeluang memanfaatkan potensi nilai ekonomi karbon (NEK) maupun perdagangan karbon (carbon credit) melalui perencanaan tata kelola emisi gas rumah kaca (GRK) yang baik.

‎Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Haruki Agustina mengatakan, instrumen tersebut memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi industri yang berhasil menekan emisi GRK-nya di bawah batas yang ditentukan. Jadi, bukan hanya untuk membantu pencapaian target net zero emission (NZE) sektor pertambangan.

‎"Kalau teman-teman di sektor nikel bisa menyusun peta jalan dan target dalam menerapkan energi rendah karbon ataupun nanti menggunakan standar nikel rendah emisi, ini bisa disertifikasi ya, lalu ada investasi dan insentif. Ini nanti dalam konteks potensi ekonomi karbon ya," ujar Haruki dalam konferensi ESG-Nikel AEER, Kamis (10/9/2026).

Baca juga: Brasil Incar China Jadi Pembeli Kredit Karbon, Targetkan Kesepakatan di COP31

‎Menurut Haruki, industri nikel perlu segara mempersiapkan rancangan peta jalan menuju ke NZE, karena sektor pertambangan masuk ke dalam target standar nasional Indonesia (SNI).

Indonesia masih berada pada tahap transisi ke SNI, dengan penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam kerangka Nationally Determined Contribution (NDC).

‎Second NDC (SNDC) atau yang sering diistilahkan sebagai NDC 0 (titik awal baru target absolut) dirancang agar selaras (inline) dengan dokumen perencanaan nasional, seperti RPJMN 2025–2029, dan kebijakan sektoral dalam hal ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

‎ Indonesia terikat komitmen Paris Agreement melalui dokumen SNDC dan target menuju NZE. Ketidakselarasan antara grafik pertumbuhan dan target penurunan emisi inilah yang menciptakan celah besar (ambition gap) yang harus segera dijembatani, terutama saat memasuki periode krusial transisi dari tahun 2030 ke 2031.

‎"Ada hal yang harus kita siapkan dari 2030 ke 2031 untuk capai penurunan emisi gas sekitar 506 juta ton di 2031 yang harus dicapai," ucapnya.

Baca juga: Dorong Industri Hijau, Pabrik Farmasi Ini Pasang PLTS Atap Guna Tekan Emisi Karbon

‎Target penurunan emisi dalam SNI dan SNDC Indonesia kini jauh lebih menantang, sehingga keberhasilannya tidak boleh hanya mengandalkan satu sektor saja. Selain kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), sektor energi juga perlu melakukannya dekarbonisasi karena menghasilkan emisi GRK dalam jumlah besar.

‎"Karena kita masih bergantung kepada energi fosil fuel. Maka kami mendorong ke arah penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi dan penggunaan bahan bakar rendah karbon, pembangkit energi yang lebih bersih, itu adalah dorongan ke sana," ujar Haruki.