Potensi Karbon Biru Indonesia Besar, Tata Kelola Pesisir Masih Terfragmentasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengelolaan ekosistem karbon biru di Indonesia masih menghadapi persoalan koordinasi karena kewenangan wilayah pesisir tersebar di sejumlah kementerian/lembaga.

Direktur Mobilisasi Pengendalian Perubahan Iklim Irawan Asaad mengatakan, pengelolaan wilayah pesisir melibatkan banyak kepentingan sektoral sehingga koordinasi antarlembaga menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan karbon biru.

"Urusan pesisir ini rata-rata sulit karena banyak sekali kepentingan bermain. Banyak sekali kementerian yang berpikir berfokus di situ," ujar Irawan dalam acara "Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045", Senin (21/9/2026).

Baca juga: Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia

Menurut dia, forum lintas kementerian dan lembaga yang diinisiasi Kementerian PPN/Bappenas dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mempertemukan berbagai kepentingan tersebut.

Indonesia memiliki ekosistem yang berpotensi menyimpan karbon biru, antara lain mangrove, padang lamun, serta rawa asin dan rawa payau. Namun, Irawan menilai data mengenai luasan sejumlah ekosistem tersebut masih belum memadai.

Ia bahkan menilai potensi padang lamun Indonesia kemungkinan lebih besar daripada data yang selama ini digunakan.

"Saya berpikir, rata-rata pinggir pantai ada lamunnya. Sebagai orang pesisir saya melihat itu underestimate potensi lamun kita," kata Irawan.

Data ekosistem pesisir belum terintegrasi

Menurut Irawan, persoalan data menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan karbon biru.

Data luasan mangrove, misalnya, tersebar di sejumlah institusi, mulai dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi.

Kondisi serupa terjadi pada data padang lamun. Irawan mengatakan, pengelolaan karbon biru membutuhkan pembaruan data yang lebih kuat agar potensi ekosistem pesisir dapat dipetakan dengan lebih akurat.

"Data lamun pun seperti itu. Ada banyak sekali, tapi saya sangat pesimis jika kita masih merujuk Alongi 2011. Data lamun itu sangat jauh barangkali, karena data yang kita miliki masih sangat rendah," ujarnya.

Selain data dan koordinasi, pendanaan menjadi tantangan lain. Upaya konservasi, rehabilitasi, dan restorasi ekosistem pesisir membutuhkan pembiayaan yang besar, sementara laju kerusakan ekosistem masih berlangsung.

Baca juga: KLH: Potensi Ekonomi Karbon Bantu Industri Nikel Lakukan Dekarbonisasi

Irawan menyebut laju konversi mangrove di Indonesia mencapai sekitar 19.000 hektar per tahun.

Karena itu, menurut dia, pengembangan karbon biru membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra lainnya.

"Perkuat kolaborasinya, perkuat ilmiahnya, karena pastinya ini berbasis science-based, perkuat sinkronisasi dari iklimnya dan dengan tata ruang infrastruktur," katanya.