Potensi Karbon Biru Indonesia Besar, Tata Kelola Pesisir Masih Terfragmentasi

Bappenas siapkan integrasi lintas sektor

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan, peta jalan karbon biru disusun antara lain untuk menyinkronkan kewenangan dan perencanaan pengelolaan ekosistem pesisir.

Dalam kerangka tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berperan sebagai focal point atau penanggung jawab nasional secara umum.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan memiliki peran dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berada di kawasan hutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani ekosistem karbon biru di luar kawasan hutan, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta padang lamun.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan terhadap kawasan yang berada dalam yurisdiksinya.

Bappenas berperan mengintegrasikan berbagai kepentingan dan data tersebut ke dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang nasional.

"Kami di Bappenas mendukung dari ketiga kementerian dan juga pemerintah daerah untuk melengkapi ekosistem, terutama dari sisi perencanaannya, agar lebih terintegrasi," ujar Teguh seusai acara.

Kewenangan yang tersebar juga berdampak ke pasar

Persoalan koordinasi tersebut sebelumnya juga disoroti Chairman Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga.

Menurut Riza, pengembangan karbon biru menghadapi tantangan tata kelola karena kewenangan pengelolaan mangrove tersebar di sejumlah institusi.

Baca juga: Microsoft Pangkas Pembelian Kredit Karbon hingga 80 Persen, Prioritaskan AI

Untuk kawasan hutan, kewenangan berada di Kementerian Kehutanan, sementara kawasan areal penggunaan lain melibatkan Kementerian ATR/BPN dan wilayah tertentu juga menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kondisi tersebut, menurut Riza, dapat menyulitkan pelaku pasar dalam memahami proses perizinan dan koordinasi antarlembaga.

"Market itu sebenarnya ingin yang sederhana, jelas siapa koordinatornya, siapa yang menjadi 'wasit'," ujar Riza dalam webinar Beyond the Green Hype, Jumat (10/4/2026).