Blackout Iberia Jadi Pelajaran, Indonesia Perlu Perkuat Jaringan Listrik

KOMPAS.com - Pemadaman listrik total (blackout) yang melanda Semenanjung Iberia di Eropa Barat Daya menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk memperkuat jaringan listrik seiring dengan rencana meningkatkan kapasitas energi terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Laporan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut, pemadaman yang terjadi di Spanyol dan Portugal tidak semata-mata disebabkan oleh tingginya porsi energi terbarukan.

Mengacu pada temuan European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), gangguan justru berkaitan dengan fluktuasi tegangan yang signifikan pada sejumlah gardu induk utama dan tidak dapat diatasi dengan cepat.

Temuan tersebut dinilai relevan bagi Indonesia yang juga tengah meningkatkan kapasitas energi terbarukan, sementara sistem kelistrikan nasional masih menghadapi tantangan dalam penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

Analis Sektor Energi IEEFA Eropa Jonathan Bruegel mengatakan, Indonesia masih memiliki ruang untuk mengembangkan energi surya tanpa mengabaikan kesiapan jaringan listrik.

“Artinya, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membangun jaringan listrik yang selaras dengan pengembangan energi terbarukan secara terencana, bukan sebagai respons terhadap krisis,” ujar Bruegel dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).

Menurut IEEFA, penguatan jaringan membutuhkan investasi yang memadai. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mengalokasikan sekitar 24 miliar dollar AS atau Rp 430,68 triliun untuk perluasan dan peningkatan jaringan transmisi selama satu dekade.

Anggaran tersebut setara dengan sekitar 2,4 miliar dollar AS atau Rp 43,06 triliun per tahun. Sementara itu, investasi transmisi PLN rata-rata tercatat sekitar 1,4 miliar dollar AS atau Rp 25,12 triliun per tahun sejak 2019.

IEEFA menilai terdapat kesenjangan antara kebutuhan investasi transmisi dan realisasi investasi tersebut. Karena itu, penguatan jaringan dinilai tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan anggaran, tetapi juga perlu diintegrasikan dengan perencanaan pengembangan energi terbarukan dan penyimpanan energi.

Bruegel juga menilai PLN perlu memperhitungkan perubahan karakteristik sistem kelistrikan seiring meningkatnya energi terbarukan.

Salah satunya melalui peninjauan cadangan frekuensi dengan mengacu pada bauran pembangkitan listrik pada masa mendatang, bukan hanya kondisi saat ini yang masih didominasi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

“Aturan jaringan perlu ditinjau secara berkala, bukan hanya diperbarui saat terjadi insiden yang memaksa adanya perubahan,” kata Bruegel.

Jangan hanya mengejar tambahan pembangkit

Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Wiranegara menilai, pemerintah selama ini masih terlalu berfokus pada penambahan kapasitas pembangkit dibandingkan penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

Menurut Raditya, penambahan kapasitas pembangkit tidak otomatis meningkatkan keandalan sistem apabila tidak diikuti penguatan infrastruktur penyaluran listrik.

“PLN sebaiknya tidak perlu masuk ke unit pembangkit,” ujar Raditya.

Ia mendorong PLN untuk lebih memusatkan perhatian pada penguatan jaringan transmisi dan modernisasi sistem kelistrikan. Sementara itu, pengembangan pembangkit dapat lebih banyak dilakukan oleh anak perusahaan maupun pihak lain.

Raditya juga mendorong pergeseran sistem kelistrikan dari pola yang sangat tersentralisasi menuju sistem yang lebih terdesentralisasi. Menurut dia, perubahan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi pemanfaatan energi terbarukan dalam skala yang lebih luas.

“Ke depan, sistem energi perlu bergerak dari yang sangat tersentralisasi menjadi lebih terdesentralisasi. Energi surya atap, pembangkit skala komunitas, dan jaringan yang lebih fleksibel perlu mendapat ruang yang lebih besar,” katanya.