Krisis Asia-Pasifik Meningkat, UNDP Dorong Keamanan Berbasis Pembangunan

KOMPAS.com - Investasi di bidang kesehatan masyarakat, kesiapsiagaan bencana, perlindungan digital, dan institusi yang terpercaya harus menjadi bagian penting dari strategi keamanan nasional.

Pasalnya, berbagai krisis yang saling berkaitan kini mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia-Pasifik, menurut laporan terbaru dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yang dirilis pada 22 Oktober 2026.

Melansir Down to Earth, Senin (26/10/2026) laporan yang berjudul "Redefining Security: Development Circuit Breakers for a More Secure Future" mendorong adanya perombakan mendasar pada strategi keamanan di Asia dan Pasifik.

Laporan tersebut memperingatkan bahwa perubahan iklim, kejahatan siber, ketimpangan ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik sedang menciptakan risiko-risiko yang saling terhubung, di mana pendekatan keamanan tradisional saja tidak akan mampu mengatasinya.

Kawasan Asia-Pasifik, yang mencakup 38 negara dan wilayah, sedang menghadapi berbagai tantangan global dan domestik secara bersamaan.

Konflik di Asia Barat membuat harga energi naik dan mengganggu rantai pasok pangan, sementara dampak jangka panjang dari pandemi COVID-19 masih membebani sistem kesehatan dan keuangan publik.

Baca juga: ADB Targetkan Rp 35 Triliun untuk Pemulihan Lahan di Asia-Pasifik

Bencana terkait iklim, lonjakan utang, pemulihan ekonomi yang tidak merata, dan kemunduran demokrasi semakin memperparah kerentanan di kawasan ini.

Kejahatan siber lintas negara menjadi tantangan lain yang kian membesar. Industri penipuan online global diperkirakan menghasilkan hingga 1,03 triliun dolar AS pada tahun 2024.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa masyarakat di seluruh Asia dan Pasifik yang terjebak penipuan ini berisiko kehilangan hingga 114 miliar dolar AS pada tahun 2025.

Jaringan kejahatan siber juga semakin sering dikaitkan dengan perdagangan manusia, pencucian uang, dan aliran dana gelap, yang semuanya mengalihkan dana penting dari upaya pembangunan.

Ancam pekerja informal

Ketidakamanan ekonomi ini turut mengancam stabilitas kawasan. Sekitar 1,3 miliar pekerja informal tidak memiliki perlindungan kerja, dana pensiun, atau jaminan sosial yang memadai.

Selain itu, sekitar 138,6 juta anak muda menganggur, dan hampir 9 dari 10 pekerja muda bekerja di sektor informal. Kondisi-kondisi ini dapat memperparah ketimpangan, memicu keresahan, dan membuat masyarakat lebih rentan direkrut oleh kelompok kriminal.

Untuk mencegah guncangan berkembang menjadi krisis sistemik, UNDP mengusulkan empat "pemutus arus pembangunan" yang saling terhubung: tata kelola dan legitimasi institusi, integritas sistem digital, keamanan ekonomi, serta arsitektur iklim dan kesehatan.

Menurut laporan tersebut, keempat elemen ini membantu masyarakat dalam menyerap guncangan, mengelola ketidakpastian, dan mencegah ketidakstabilan sebelum benar-benar terjadi.

Laporan ini juga menekankan bahwa layanan publik yang efektif adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan terhadap institusi. Layanan kesehatan, pendidikan, keadilan, dan keamanan pribadi yang andal akan memperkuat legitimasi pemerintah, sebaliknya korupsi dan penyalahgunaan dana publik justru akan merusak kepercayaan serta meningkatkan risiko ketidakstabilan.

Krisis iklim perparah dampak yang ada

Perubahan iklim semakin memperburuk tantangan-tantangan ini dengan memicu pengungsian, kerawanan pangan, konflik perebutan sumber daya, dan risiko kesehatan.

Baca juga: Perkembangan AI di Asia Pasifik Pesat, tapi Masih Ada Kesenjangan

Asia-Pasifik adalah kawasan yang paling rawan bencana di dunia, menyumbang sekitar 70 persen dari populasi global yang mengalami bencana dan sekitar 40 persen dari kerugian ekonomi akibat bencana di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir.

UNDP memperingatkan bahwa pendekatan yang bersifat reaktif yang hanya berfokus pada stabilisasi, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi sering kali gagal menyelesaikan akar masalah dari ketidakamanan tersebut.

Saat ini, baru 14 dari 117 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terukur di kawasan ini berada di jalur yang tepat untuk tercapai pada tahun 2030.

Laporan ini pun mendorong adanya penilaian risiko yang terkoordinasi, perlindungan sosial yang lebih kuat, peluang ekonomi yang inklusif, regulasi digital yang bertanggung jawab, serta sistem kesehatan yang tahan terhadap iklim.

Pada akhirnya, UNDP menekankan bahwa keamanan dan pembangunan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Mengatasi ketimpangan, pengucilan sosial, dan kelemahan institusi sangat penting untuk mencegah krisis, membangun ketahanan, serta mengamankan perdamaian abadi dan kesejahteraan manusia.