KOMPAS.com - Energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu kunci keberhasilan pemenuhan kebutuhan energi nasional dan menjamin ketahanan energi di masa depan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Organisasi Riset Energi dan Manufaktur (OREM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Haznan Abimanyu dalam webinar bertajuk "Energi Hijau dan Reduksi Emisi Karbon" di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi di Indonesia, terutama bahan bakar dan listrik, diprediksi akan terus meningkat seiring penambahan populasi, perubahan gaya hidup, serta pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Perkembangan dan Tantangan Transisi Energi Lintas Sektor
Padahal, selama ini Indonesia masih sangat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Oleh karena itu, substitusi energi ke arah yang lebih hijau dibutuhkan untuk menyiasati ketergantungan terhadap energi fosil.
Meski demikian, Haznan menilai peralihan menuju EBT perlu dilakukan secara bertahap
Dia menambahkan, sejauh ini minyak dan gas bumi (migas) masih memegang peranan penting di dalam periode transisi energi.
Maka, menurut Haznan, teknologi dan strategi menuju transisi energi yang berkelanjutan juga sangat diperlukan.
Dia juga meminta agar kehati-hatian tetap dilakukan dan tidak tergesa-gesa menghapus pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk mencegah krisis energi.
Baca juga: Pensiun Dini PLTU Batu Bara Makin Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
"Kemudian menjadi terpaksa menyandarkan kembali atau membuka kembali kepada migas dan batu bara sebagai sumber energi," kata Haznan, sebagai mana dilansir Antara.
Selain itu, Haznan juga menekankan pentingnya riset di bidang energi untuk menguatkan ketahanan energi Indonesia di masa depan.
"Serta mendorong untuk menyesuaikan perannya dalam transisi energi," jelas Haznan.
Diberitakan Kompas.com sebelumnya, lembaga think tank Institute for Essential Services Reform (IESR) justru memandang, penyusunan peta jalan pensiun dini PLTU batu bara akan mendorong pengembangan energi terbarukan.
Sejauh ini, pemerintah tengah menggodok peta jalan pemensiunan PLTU batu bara.
Baca juga: Kementerian ESDM Masih Optimalkan Gas Bumi untuk Transisi Energi
Setelah peta jalan ditetapkan, pemerintah perlu mempersiapkan kerangka regulasi yang dapat mendukung penerapan struktur atau skema pembiayaan untuk pemensiunan PLTU batu bara di Indonesia.
Manajer Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menuturkan, sudah ada beberapa usulan struktur untuk pemensiunan PLTU.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya