Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehadiran DSI Disebut Bisa Permudah Implementasi EUDR untuk Produk Sawit

Kompas.com, 2 Juni 2026, 21:26 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang menjadi satu-satunya pintu ekspor bagi komoditas, seperti kelapa sawit, diklaim bisa mendukung kepatuhan terhadap European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Sebagai bagian dari pemerintah, DSI akan menjadi perwakilan industri dalam berhubungan secara langsung dengan Uni Eropa.

Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas H. Pamungkas menyatakan, arah EUDR pada dasarnya memakai skema Government to Government (G to G).

Dewan Uni Eropa menetapkan regulasi EUDR, dengan pemerintahan negara-negara berkepentingan yang menjalankannya. Oleh karena itu, komoditas yang diimpor industri di Uni Eropa juga akan melewati pemeriksaan terlebih dahulu oleh suatu badan dari unsur pemerintah.

Baca juga: Ekonom: Tata Kelola dan Komunikasi Jadi Penentu Keberhasilan PT DSI

"Di Indonesia pun industri tidak bisa langsung masuk ke sana, tetapi pemerintah dan keberadaan DSI ini bisa mengontrol itu, apakah sumber bahan baku itu terbukti berasal dari non-hutan atau tidak," ujar Dimas kepada Kompas.com, Selasa (2/6/2026).

EUDR memberlakukan ketertelusuran (traceability) dengan mensyaratkan petani kelapa sawit menginformasikan titik koordinat lahan perkebunannya. Hal ini untuk membuktikan komoditas yang diekspor bukan berasal dari aktivitas deforestasi, di mana lahan perkebunan kelapa sawit berasal dari perubahan tutupan hutan pasca 31 Desember 2020.

Kata dia, keberadaan DSI akan mengontrol minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) yang hendak diekspor ke Uni Eropa, agar tidak tercampur antara produk dari lahan perkebunan legal dan ilegal versi EUDR.

DSI juga dapat mencegah praktik mencampur CPO atau mengklaim seluruhnya sebagai limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) untuk memperoleh HS code dengan pajak lebih rendah.

Namun, manipulasi dengan modus tersebut sudah tidak ada untungnya, karena pemerintah melalui peraturan menteri keuangan (PMK) 9/2026 sudah memperbaiki tata niaga dan ekspor produk turunan sawit, dengan menyamakan besaran tarif pungutan antara POME dan CPO.

Ia menganggap, keberadaan DSI memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), terutama produk kelapa sawit. DSI akan mengatasi berbagai celah dalam regulasi terkait ekspor SDA, dengan mencegah terjadinya kecurangan di lapangan. Ia menilai, tata kelola DSI akan mencerminkan intergritas dari komoditas SDA asal Indonesia, terutama produk kelapa sawit.

Baca juga: Badan Ekspor Danantara Dinilai Berpotensi Hambat Transisi Energi

"Selama ini, bea cukai sulit, karena memang banyak juga departemennya, ada bagian laboratorium dan lain sebagainya. Tidak mungkin bagian laboratorium punya prosedur untuk mengecek sampai traceability, di-tracking, enggak mungkin. Nah, kalau sekarang ada DSI yang semuanya bisa dilakukan karena hanya satu badan saja," ucapnya.

Isu tata kelola

Sebelumnya, ekonom senior Dradjad Hari Wibowo menilai keberhasilan DSI akan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, transparansi, serta komunikasi pemerintah kepada publik.

Ia menganggap, resistensi terhadap pembentukan PT DSI muncul karena lembaga baru tersebut mencoba merespons persoalan lama di sektor ekonomi, seperti praktik under-invoicing dan transfer pricing yang dinilai merugikan negara.

“Memang ini baru diumumkan sehingga menjadi tugas Pak Rosan dan tim Danantara untuk melakukan komunikasi sebaik mungkin dalam menjelaskan gagasan ini kepada publik,” ujar Dradjad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Baca juga: Danantara Siapkan Platform Investasi Energi Berbasis Sampah

Selain komunikasi, Dradjad menilai, aspek tata kelola (governance) dan transparansi harus menjadi perhatian utama sejak awal pembentukan lembaga. Menurut Dradjad, kedua aspek tersebut perlu dijalankan secara aktif agar PT DSI mampu membangun ekosistem bisnis yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan pasar.

“Kalau komunikasi lemah, ide yang sebenarnya baik bisa dipersepsikan menyimpang dari tujuan awalnya. Karena itu komunikasi akan memegang peranan yang sangat penting,” ucapnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BRIN Dorong Pemanfaatan Biomaterial untuk Industri Pertahanan
BRIN Dorong Pemanfaatan Biomaterial untuk Industri Pertahanan
Pemerintah
Filosi Tanam 1.000 Pohon di NTT untuk Hijaukan Kali Liliba
Filosi Tanam 1.000 Pohon di NTT untuk Hijaukan Kali Liliba
Swasta
Menteri LH: Indonesia Masuki Fase Kedua Pembangunan, Bertumpu pada Kredit Karbon
Menteri LH: Indonesia Masuki Fase Kedua Pembangunan, Bertumpu pada Kredit Karbon
Pemerintah
Kereta Hidrogen Komersial Pertama Jepang Siap Meluncur 2027
Kereta Hidrogen Komersial Pertama Jepang Siap Meluncur 2027
Pemerintah
UNU Yogyakarta Buka Beasiswa Kuliah terkait Pembangunan Berkelanjutan
UNU Yogyakarta Buka Beasiswa Kuliah terkait Pembangunan Berkelanjutan
LSM/Figur
Penurunan Angka Kelahiran Bentuk Ulang Transisi Energi Global
Penurunan Angka Kelahiran Bentuk Ulang Transisi Energi Global
Pemerintah
Peneliti Khawatir Suhu Daun Tanaman Naik Lebih Cepat akibat Perubahan Iklim
Peneliti Khawatir Suhu Daun Tanaman Naik Lebih Cepat akibat Perubahan Iklim
LSM/Figur
Limbah Tandan Kosong Sawit Berpotensi Jadi Bahan Plafon yang Lebih Kuat dan Murah
Limbah Tandan Kosong Sawit Berpotensi Jadi Bahan Plafon yang Lebih Kuat dan Murah
LSM/Figur
Gelombang Panas Ancam Stadion, Ahli Dorong Renovasi untuk Hadapi Krisis Iklim
Gelombang Panas Ancam Stadion, Ahli Dorong Renovasi untuk Hadapi Krisis Iklim
Pemerintah
Pindad Kembangkan Amunisi dari Limbah Kelapa Sawit
Pindad Kembangkan Amunisi dari Limbah Kelapa Sawit
BUMN
 Primata Kunci Cegah Kepunahan Massal akibat Perubahan Iklim
Primata Kunci Cegah Kepunahan Massal akibat Perubahan Iklim
Pemerintah
IATA: Penerbangan Ramah Lingkungan Mahal dan Maskapai Tak Sanggup Tanggung Sendiri
IATA: Penerbangan Ramah Lingkungan Mahal dan Maskapai Tak Sanggup Tanggung Sendiri
Pemerintah
Peta Risiko Penyakit Menular Lewat Air Bergeser akibat Perubahan Iklim
Peta Risiko Penyakit Menular Lewat Air Bergeser akibat Perubahan Iklim
LSM/Figur
Pasar Hijau Tembus Rp179,77 Kuadriliun, Asia Makin Dominan
Pasar Hijau Tembus Rp179,77 Kuadriliun, Asia Makin Dominan
Pemerintah
Pertamina Usul Blending SAF 1 Persen Rute Jakarta-Bali, Jaga Keseimbangan Emisi dan Harga Tiket Pesawat
Pertamina Usul Blending SAF 1 Persen Rute Jakarta-Bali, Jaga Keseimbangan Emisi dan Harga Tiket Pesawat
BUMN
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau