Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Mei 2024, 16:00 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - International Tourism Investment Forum (ITIF) ke-2 akan digelar pada 5-6 Juni 2024 di Swissotel PIK Avenue, Jakarta. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyebut ITIF 2024 merupakan event penting untuk menarik minat investor internasional maupun lokal untuk berinvestasi di Indonesia. 

Adapun target investasi sektor parekraf tahun ini adalah Rp 100 triliun, sesuai dengan target investasi nasional dari Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.600 triliun atau 4 persen untuk sektor parekraf.

Baca juga: Sektor Pariwisata dan Ekonomi Bisa Jadi Pelopor Kesetaraan Gender

"Kalau kita kontribusi 4 persen kita harus mendapatkan total antara Rp 80 triliun-Rp 100 triliun," ujar Sandiaga dalam jumpa pers mingguan di Jakarta, Senin (13/5/2024). 

Dalam gelaran tersebut, ia membidik investasi di antaranya dari investor Timur Tengah, Asia, Eropa dan Amerika Serikat. 

"Yang akan ditawarkan hotel, restoran, kafe, juga resor, eco tourism," imbuhnya. 

Sandiaga juga akan menawarkan investasi untuk pariwisata di lima destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), pengembangan wisata di sekitar IKN, dan desa wisata. 

Dorong pariwisata berkelanjutan

Bekerjasama dengan UN Tourism, acara bertema "Elevating Tourism Investments for a Sustainable Growth" ini membahas isu investasi, termasuk pariwisata hijau dan berkelanjutan. 

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Rizki Handayani Mustafa menyebut bahwa akan ada beberapa agenda, termasuk roundtable diskusi pariwisata berkelanjutan. 

"Ada roundtable Indonesia-India, kami lihat data india meningkat pesat ke sini, investasi juga meningkat. Lalu roundtable Indonesia-Rusia, dan roundtable sustainable," papar dia. 

Baca juga: Pariwisata Berkelanjutan Indonesia Dibahas dalam Forum PBB di New York

Selain itu, Indonesia tidak hanya menawarkan hotel dan restoran, tetapi juga wisata olahraga (sport tourism) seperti golf, dan wisata kesehatan (medical tourism). 

"Investasi ke arah rumah sakit juga meningkat,  sustainable juga ingin masuk ke Indonesia. Kita lihat banyak sektor yang terkait dengan pariwisata," terang Rizki. 

Sementara itu, Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa, Kementerian Investasi/BKPM, Sri Endang Novitasari menyebut peluang besar ITIF mendorong masuknya investasi asing. 

"Investasi yang berasal dari Hongkong, India, China, dan lain-lain.  ITIF ini bisa menonjolkan potensi pariwisata kita yang bisa mendorong investasi," tuturnya. 

Ia juga berpesan, potensi investasi parekraf jangan hanya bergantung pada pemerintah pusat saja.

Jika ada destinasi wisata ingin berkembang di daerah, peluang investasinya juga harus dipromosikan, bersama dengan dukungan pemda setempat. 

Sebagai informasi, Menparekraf Sandiaga menargetkan investasi masuk ke Indonesia sebesar 6-8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 89-119 triliun (asumsi Rp 14.900 per dolar AS) untuk sektor parekraf, sehingga mampu menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru pada 2024.

"Kalau diagregasi 6-8 miliar dolar AS dan lapangan kerja yang bisa diciptakan itu untuk (target) 4,4 juta lapangan kerja yang ingin kita ciptakan beberapa tahun ke depan," pungkas Sandiaga.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Kementerian PPN/Bappenas Apresiasi Praktik Baik Pembangunan lewat Indonesia’s SDGs Action Awards 2025
Pemerintah
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Bappenas Gelar Konferensi Utama SAC 2025, Bahas Transformasi Pembangunan
Pemerintah
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Industri Pelayaran Komitmen Atasi Krisis Polusi Plastik di Lautan
Pemerintah
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
Kritik Pedas SNDC Kedua: Cuma Lempar Beban Penurunan Emisi ke Pemerintahan Pasca 2029
LSM/Figur
Tropenbos: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berpotensi Suplai Menu MBG
Tropenbos: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Berpotensi Suplai Menu MBG
LSM/Figur
Panel Surya Terapung Menjanjikan, tapi Dampak Lingkungannya Dipertanyakan
Panel Surya Terapung Menjanjikan, tapi Dampak Lingkungannya Dipertanyakan
Pemerintah
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
Wujudkan Bisnis Berkelanjutan, Perusahaan Asia Tenggara Borong Penghargaan ESG 2025
BrandzView
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Prabowo Bagikan Panel Interaktif Digital ke 288 Ribu Sekolah untuk Pemerataan Pendidikan
Pemerintah
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun
Pemerintah
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Emisi Metana Terus Meningkat, Tapi PBB Prediksi Penurunan Segera
Pemerintah
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
Kebijakan Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim RI Dinilai Belum Peduli Kelompok Paling Rentan
LSM/Figur
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah Bakal Bangun SPKLU di Desa untuk Perluas Penggunaan EV
Pemerintah
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
Rencana Buka 600.000 Ha Lahan Sawit Baru, Solusi atau Kemunduran?
LSM/Figur
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
Greenpeace: Komitmen Iklim Anggota G20 Tak Ambisius
LSM/Figur
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau