Pemerintah Jajaki Pendanaan dari Perdagangan Karbon untuk Biayai Taman Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional menjajaki skema perdagangan karbon untuk mendanai operasional taman nasional.

Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki mengatakan saat ini terdapat 57 taman nasional yang ada di Indonesia yang dikelola dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keberadaan taman nasional tersebut cukup krusial yakni sebagai kawasan konservasi flora dan fauna dilindungi yang penting bagi ekologi.

Baca juga: Prabowo Gelontorkan Rp 839 Miliar Bangun Pagar Baja di Taman Nasional Way Kambas

"Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN, misalkan pendanaan dari internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon. Yang khusus untuk ARR, yaitu Afforestation, Reforestation, dan Revegetation," ujar dia dikutip dari Antara, Rabu (18/3/2026).

Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni pada Kamis (12/3/2026) mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.

Satgas itu diketuai Hashim Djoyohadikusumo, dengan didukung oleh Menhut Raja Juli dan beberapa tokoh lain, termasuk Mari Elka Pangestu.

Menurut Menhut, pemerintah menilai diperlukan pendekatan baru dalam pembiayaan dan pengelolaannya agar taman nasional tidak hanya menjadi pusat konservasi, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.

Baca juga: Menhut Raja Juli Temui Prabowo di Istana, Mau Bahas Satgas Pendanaan Taman Nasional

Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan beberapa proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di kawasan Taman Nasional Way Kambas.

Program ini juga akan mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang selama ini terjadi di wilayah sekitar taman nasional tersebut melalui pembangunan pagar atau kanal pembatas, serta program pemberdayaan masyarakat.