Kaltim Bidik Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Mitigasi Perubahan Iklim

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membidik pertumbuhan ekonomi hijau sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan kota.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Wahyu Gatut Purboyo menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan rendah karbon.

"Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, pemerintah pusat telah menetapkan pembangunan ekonomi hijau sebagai salah satu prioritas," ujar Wahyu di Samarinda, Ranu (7/8/2024), sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Microsoft Beli 80.000 Ton Kredit Penghilang Karbon dari Proyek Hutan AS

Wahyu menambahkan, Pemprov Kaltim juga telah menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan rencana nasional.

"Kota sebagai sistem yang kompleks, perlu pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim," jelasnya.

Ia menambahkan, meskipun terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah, tantangan dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon di Kaltim masih cukup besar.

Salah satu tantangan utama adalah mengubah pola pikir masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Baca juga: Singapura Siap Fasilitasi Korporasi Mengakses Kredit Karbon yang Berkualitas

Selain itu, diperlukan investasi yang cukup besar untuk mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan rendah karbon.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan rendah karbon dan manfaat yang akan diperoleh," ucap Wahyu.

Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Daddy Ruhiyat menyatakan, pembangunan rendah karbon bukan hanya soal lingkungan, tapi juga tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Dengan menerapkan konsep ini, kita bisa mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan," katanya.

Baca juga: Jejak Karbon Kereta Api Rendah, tapi Angkutan Batu Bara Terbanyak

Menurut Daddy, konsep pembangunan rendah karbon dapat diterapkan secara fleksibel di berbagai wilayah.

Ia menjabarkan, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga penerapannya pun berbeda.

"Yang penting adalah tujuan utamanya sama yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan beralih ke energi bersih," ujarnya.

Daddy menjelaskan, beberapa kota di Kaltim seperti Samarinda dan Balikpapan dinilai berpotensi menjadi pilot project dalam penerapan konsep pembangunan rendah karbon.

"Kota-kota ini memiliki potensi besar untuk menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan," ungkapnya.

Baca juga: Luhut Ungkap Ada 2 Proyek CCS di RI, Simpan Karbon Singapura hingga Jepang