2025, Kemenhut Targetkan 100 Ribu Hektare Hutan Adat Resmi Diakui

KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan penetapan lebih dari 100.000 hektare hutan adat sepanjang tahun 2025.

Selama periode bulan Januari-Juli 2025, total usulan yang sedang diproses sebanyak 17 masyarakat hutan adat (MHA), dengan hutan seluas 69.594 hektar bagi 4.252 KK.

"Ini akan terus naik. Mungkin sampai dengan 100.000 (hektare) di akhir tahun 2025 ini," ujar Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kemenhut, Julmansyah dalam webinar, Selasa (9/9/2025).

Kemenhut membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mempercepat penetapan hutan adat.

Proses penetapan hutan adat melibatkan beberapa tahapan, termasuk verifikasi dan penyusunan surat keputusan (SK).

Hingga Juli 2025, telah ditetapkan sekitar 333.687 hektar hutan untuk 160 MHA, dengan memberi manfaat bagi 83.043 KK.

Baca juga: Pemerintah Verifikasi Penetapan Hutan Adat di Sorong Selatan

Rinciannya, sebanyak 7.950 hektar pada 2016, 3.341 hektare pada 2017, 6.369 hektare pada 2018, 17.490 hektare pada 2019, dan 19.358 hektare pada 2020.

Kemudian, sebanyak 19.159 hektare pada 2021, 79.656 hektare pada 2022, 90.873 hektare pada 2023, 88.310 hektare pada 2024, serta 1.182 hektare pada 2025.

"Yang 2025, baru empat unit (MHA), seluas 1.182 hektare, ini ada di Kutai Barat. Seluruhnya adalah APH (areal penggunaan lain) yang masih bervegetasi alam. Karena syaratnya hutan adat itu berhutan," ucapnya.

Sebaran penetapan status hutan adat pada 2016-2014 terbanyak di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Di tingkat provinsi, penetapan status hutan adat terbanyak di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Namun, penetapan hutan adat tidak secara otomatis mengakui pengetahuan tradisional atau lokal masyarakat di dalamnya. Sebab, urusan kekayaan intelektual komunal (KIK) di bawah Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bukan Kemenhut.

"Sehingga tidak bisa sekali mendayung 2-3 pulau, meskipun kami berusaha untuk melakukan rekognisi lewat Permen LHK 34/2017. Tetapi teman-teman DJKI, Kementerian Hukum itu jauh lebih advance melakukan rekognisi terhadap pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional," tutur Julmansyah.

Baca juga: Seluas 17.000 Hektar, Ruang Hidup Suku Boti Perlu Segera Jadi Hutan Adat