Di Tengah Gencarnya Jargon Karbon Biru, Mangrove dan Lamun Menyusut

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kerja Perencanaan Strategis dan Lintas Sektor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ade Wiguna, menyatakan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk merealisasikan potensi karbon biru.

Salah satunya, menurunnya luasan ekosistem mangrove dan padang lamun di wilayah pesisir. Berdasarkan data, RI memiliki mangrove seluas 3,4 juta hektare dengan estimasi nilai cadangan karbon mencapai 887 juta ton karbon.

Luasan lamun sebesar 1,28 juta ha dengan nilai cadangan karbon sekitar 190 juta ton.

"Tercatat ini sejak tahun 1980-2000 kurang lebih 52.000 hektare per tahun mangrove hilang, karena sebagian besar dikonversi menjadi lebih tambak," kata Ade dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut pada Ekosistem Karbon biru di Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

Baca juga: KKP Siapkan 17 Lokasi Karbon Biru, dari Pesisir Jawa hingga Situs Warisan Dunia

Selain itu, degradasi padang lamun selama 10 tahun terakhir menyebabkan 10 persen luasannya hilang. Ade mengungkapkan bahwa limbah, industri, plastik, serta aktivitas tambang turut menyebabkan sedimentasi sehingga merusak ekosistem pesisir.

"Kemudian konflik kepentingan pemanfaatan ruang pesisir ini masih terjadi seperti pengalihfungsian kawasan mangrove menjadi tambak atau kawasan produktif lainnya," jelas dia.

Masalah lainnya, masih redahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola atau menjaga ekosistem karbon biru. Tata kelola dan regulasi terkait dengan skema perdagangan karbon biru juga masih menjadi tantangan.

Pengelolaan karbon biru pun terbatas pada pendanaan dan kelengkapan data. Oleh karenanya, dia mengusulkan beberapa upaya untuk meningkatkan program tersebut dengan prinsip pembangunan tematik, holistik, integratif, hingga spasial.

"Tematik fokusnya adalah pada ekosistem unggulan dan pasar karbon. Kemudian holistik adalah menangani karbon biru hulu-hilir termasuk perlindungan, rehabilitasi, pemanfaatan, dan monetisasi kredit karbon," ucap Ade.

Integratif diartikan sebagai bagaimana kerja sama kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan multi stakeholder. Sementara pendekatan spasial terkait pemetaan ataupun penentuan zona karbon biru yang disesuaikan dengan daya pengelolaan berdasarkan aspek keberlanjutan.

Baca juga: Kembangkan Kawasan Karbon Biru, Data dan Partisipasi Warga Kuncinya

"Strategi yang dilakukan adalah mengelola karbon biru secara efektif, melalui penyusunan regulasi pengelolaan karbon biru, integrasi tata ruang berbasis digitalisasi," ucap Ade.

"Kemudian penyusunan peta jalan dan prospek karbon biru, pengembangan pasar karbon, perluasan kawasan lindung, penguatan sistem data, pendanaan inovatif, dan kolaborasi multi pihak," imbuh dia.

17 Lokasi Pilihan

Adapun KKP menyiapkan 17 lokasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) untuk program Karbon Biru. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, mengatakan pengembangan dan pemulihan ekosistem bakal dilakukan di pesisir utara Jawa Tengah serta Jawa Timur.

"Selain di lokasi kawasan strategis nasional tertentu atau KSNT potensi cadangan karbon biru juga akan masuk ke kawasan lain seperti kawasan strategis nasional lingkungan, kawasan strategis nasional ekonomi contohnya kota pesisir aglomerasi seperti Jabodetabek, Gerbangkertosusila, Kedungsepur di Jawa Tengah," ungkap Kartika.

KKP berencana menjadikan kawasan situs warisan dunia di Bangka Belitung sebagai carbon free island. Sebab, area ini memiliki karakteristik ekosistem pesisir yang khas termasuk mangrove dan lamun guna menyerap emisi karbon.

"Kami akan melibatkan masyarakat untuk karbon biru, dan ini juga mudah-mudahan nanti bisa jadi kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mudah-mudahan kalau nanti ada yang skala besar, membantu presiden mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," terang dia.