Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BEBERAPA waktu terakhir, wajah ekologis Indonesia seperti ditampar keras oleh serangkaian bencana yang terjadi bertubi-tubi. Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan penanda bahwa kita sedang berhadapan dengan konsekuensi jangka panjang dari pola pembangunan yang alpa pada keberlanjutan.
Setiap liputan yang tersaji di layar televisi menghadirkan kesedihan mendalam, terlebih bagi mereka yang menyaksikan langsung bagaimana rumah-rumah, sawah, dan ruang hidup lenyap dilahap arus yang tak dapat dikendalikan. Bencana ini telah merenggut bukan hanya harta, tetapi juga rasa aman dan keyakinan bahwa alam adalah sahabat yang setia.
Dalam kamus ekologi, banjir bandang tidak pernah hadir tanpa sebab yang jelas. Selalu ada rangkaian kerusakan yang menjadi pemicu, yakni hutan yang kehilangan daya serap karena deforestasi, lereng-lereng yang digunduli oleh pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa perhitungan ekologis yang matang.
Semua ini memperlihatkan betapa ekologisnya Indonesia semakin rapuh oleh tindakan manusia yang memprioritaskan kepentingan jangka pendek.
Baca juga: Mendagri Tito Akan Selidiki Asal Kayu Gelondongan di Banjir Sumut
Ironisnya, alam yang semestinya menjadi sistem penyangga kehidupan malah dijadikan objek eksploitasi. Kita seringkali menyalahkan intensitas hujan tinggi setiap kali banjir bandang terjadi. Namun hujan hanyalah pemicu terakhir, bukan sebab sesungguhnya. Di balik peristiwa ini terdapat ketimpangan relasi antara manusia dan alam yang telah berlangsung lama.
Kita menuntut begitu banyak dari bumi—kayu, mineral, ruang untuk industri—tetapi memberi terlalu sedikit perhatian pada pemulihan dan perlindungan ekosistem.
Ketika keseimbangan alam terganggu, maka bencana hanyalah soal waktu. Alam sebenarnya memiliki mekanismenya sendiri untuk menjaga keseimbangan ekologis. Pohon, tanah, dan sungai bekerja dalam satu harmoni besar yang memelihara kehidupan. Namun mekanisme itu tidak akan mampu menjalankan fungsinya ketika manusia terus merusak dengan kecepatan yang lebih besar daripada kemampuan alam untuk pulih.
Bencana yang terjadi bukan sekadar tanda bahwa alam marah, tetapi peringatan keras bahwa kita tengah kehilangan kemampuan mendengar dan menghormati ritme ekologis.
Baca juga: Akumulasi Dosa Ekologis, Ahli UGM: Rusaknya Ekosistem Hutan Penyebab Banjir Sumatera
Di balik bencana ini, kita perlu menata ulang cara pandang terhadap alam. Rehabilitasi hutan dan penataan ruang hanyalah salah satu aspek dari upaya pemulihan. Yang jauh lebih penting, yakni kesadaran memahami bahwa alam bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan fondasi keberlangsungan hidup manusia.
Kesalahan berpikir yang menganggap alam sebagai objek tak berjiwa membawa kita pada kebijakan-kebijakan yang merusak. Bencana tidak bisa terus-menerus dipahami sebagai musibah yang datang tiba-tiba. Bencana adalah bagian dari proses pembelajaran kolektif, sebuah tamparan keras yang seharusnya menggugah kesadaran kita sebagai bangsa.
Ia menuntut perubahan pola pikir, pola perilaku, serta pola pengelolaan lingkungan yang lebih cermat dan bertanggung jawab. Tanpa itu semua, siklus kerusakan akan terus berjalan dengan skala yang semakin besar.
Baca juga: Mengapa Banjir Bandang di Sumatera Barat Berulang? Ini Menurut WALHI
Pemerintah memang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun pengalaman menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Banyak aturan yang dibuat tetapi tidak dijalankan secara konsisten. Pengawasan lemah, penegakan hukum setengah hati, dan kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengambil alih. Bencana ekologis menjadi bukti bahwa tata kelola lingkungan belum berjalan sebagaimana mestinya.
Di sisi lain, masyarakat juga memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Gerakan menjaga hutan, membatasi penggunaan lahan secara sembarangan, dan melawan praktik-praktik yang merusak lingkungan harus lahir dari kesadaran bersama. Tanpa partisipasi publik yang kuat, kerja pemerintah akan selalu timpang. Keterlibatan masyarakat adalah prasyarat dari perubahan ekologis yang autentik.
Baca juga: Banjir Bandang dan Lubang Kebijakan Sektor Tambang
Bencana yang terjadi di berbagai daerah mengungkapkan bahwa kita masih terjebak dalam logika pembangunan yang menempatkan alam pada urutan paling belakang. Padahal, negara-negara yang berhasil keluar dari siklus kerusakan ekologis merupakan bangsa yang berani mengubah paradigma. Mereka menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prasyarat utama pembangunan, bukan sebagai konsekuensi belakangan.
Dalam konteks Indonesia, perubahan paradigma ini mendesak untuk dilakukan. Kita membutuhkan model pembangunan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kesinambungan ekologis. Tidak ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jika fondasinya rapuh oleh bencana.
Kita perlu memahami bahwa kerusakan alam yang terjadi hari ini akan menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar di masa depan. Bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa alam telah memberi peringatan multilapis. Peringatan itu bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga soal keretakan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya.
Hal demikian merupakan kesempatan untuk merefleksikan kembali seluruh model interaksi kita dengan alam. Jika tidak ada perubahan, maka bencana serupa hanya menunggu waktu untuk kembali terjadi.
Tamparan ekologis ini memang menyakitkan, tetapi ia dapat menjadi titik balik jika kita mau belajar. Bencana dapat menjadi pengingat bahwa pilihan-pilihan ekologis harus dilakukan sekarang, bukan nanti.
Jika kita ingin memastikan bahwa korban jiwa tidak kembali berjatuhan, maka kesadaran ekologis dapat diwujudkan dalam kebijakan, tindakan publik, dan gaya hidup sehari-hari. Alam sudah memberi peringatan paling keras. Kini saatnya kita mendengarkan dan bertindak sebelum tamparan berikutnya datang lebih menghancurkan.
Baca juga: WALHI Ungkap Penyebab Banjir Sibolga–Tapanuli: Hutan Sudah Gundul
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya