Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Odemus Bei Witono
Direktur Perkumpulan Strada

Odemus Bei Witono, Direktur Perkumpulan Strada, Mahasiswa Doktoral Filsafat STF Driyarkara Jakarta

Bencana Banjir Tamparan Pembelajaran

Kompas.com, 1 Desember 2025, 16:50 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

BEBERAPA waktu terakhir, wajah ekologis Indonesia seperti ditampar keras oleh serangkaian bencana yang terjadi bertubi-tubi. Banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan penanda bahwa kita sedang berhadapan dengan konsekuensi jangka panjang dari pola pembangunan yang alpa pada keberlanjutan.

Setiap liputan yang tersaji di layar televisi menghadirkan kesedihan mendalam, terlebih bagi mereka yang menyaksikan langsung bagaimana rumah-rumah, sawah, dan ruang hidup lenyap dilahap arus yang tak dapat dikendalikan. Bencana ini telah merenggut bukan hanya harta, tetapi juga rasa aman dan keyakinan bahwa alam adalah sahabat yang setia.

Dalam kamus ekologi, banjir bandang tidak pernah hadir tanpa sebab yang jelas. Selalu ada rangkaian kerusakan yang menjadi pemicu, yakni hutan yang kehilangan daya serap karena deforestasi, lereng-lereng yang digunduli oleh pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan yang dilakukan tanpa perhitungan ekologis yang matang.

Semua ini memperlihatkan betapa ekologisnya Indonesia semakin rapuh oleh tindakan manusia yang memprioritaskan kepentingan jangka pendek.

Baca juga: Mendagri Tito Akan Selidiki Asal Kayu Gelondongan di Banjir Sumut

Ironisnya, alam yang semestinya menjadi sistem penyangga kehidupan malah dijadikan objek eksploitasi. Kita seringkali menyalahkan intensitas hujan tinggi setiap kali banjir bandang terjadi. Namun hujan hanyalah pemicu terakhir, bukan sebab sesungguhnya. Di balik peristiwa ini terdapat ketimpangan relasi antara manusia dan alam yang telah berlangsung lama.

Kita menuntut begitu banyak dari bumi—kayu, mineral, ruang untuk industri—tetapi memberi terlalu sedikit perhatian pada pemulihan dan perlindungan ekosistem.

Ketika keseimbangan alam terganggu, maka bencana hanyalah soal waktu. Alam sebenarnya memiliki mekanismenya sendiri untuk menjaga keseimbangan ekologis. Pohon, tanah, dan sungai bekerja dalam satu harmoni besar yang memelihara kehidupan. Namun mekanisme itu tidak akan mampu menjalankan fungsinya ketika manusia terus merusak dengan kecepatan yang lebih besar daripada kemampuan alam untuk pulih.

Bencana yang terjadi bukan sekadar tanda bahwa alam marah, tetapi peringatan keras bahwa kita tengah kehilangan kemampuan mendengar dan menghormati ritme ekologis.

Baca juga: Akumulasi Dosa Ekologis, Ahli UGM: Rusaknya Ekosistem Hutan Penyebab Banjir Sumatera

Di balik bencana ini, kita perlu menata ulang cara pandang terhadap alam. Rehabilitasi hutan dan penataan ruang hanyalah salah satu aspek dari upaya pemulihan. Yang jauh lebih penting, yakni kesadaran memahami bahwa alam bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan fondasi keberlangsungan hidup manusia.

Kesalahan berpikir yang menganggap alam sebagai objek tak berjiwa membawa kita pada kebijakan-kebijakan yang merusak. Bencana tidak bisa terus-menerus dipahami sebagai musibah yang datang tiba-tiba. Bencana adalah bagian dari proses pembelajaran kolektif, sebuah tamparan keras yang seharusnya menggugah kesadaran kita sebagai bangsa.

Ia menuntut perubahan pola pikir, pola perilaku, serta pola pengelolaan lingkungan yang lebih cermat dan bertanggung jawab. Tanpa itu semua, siklus kerusakan akan terus berjalan dengan skala yang semakin besar.

Baca juga: Mengapa Banjir Bandang di Sumatera Barat Berulang? Ini Menurut WALHI

Pemerintah memang memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun pengalaman menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup. Banyak aturan yang dibuat tetapi tidak dijalankan secara konsisten. Pengawasan lemah, penegakan hukum setengah hati, dan kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali mengambil alih. Bencana ekologis menjadi bukti bahwa tata kelola lingkungan belum berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, masyarakat juga memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Gerakan menjaga hutan, membatasi penggunaan lahan secara sembarangan, dan melawan praktik-praktik yang merusak lingkungan harus lahir dari kesadaran bersama. Tanpa partisipasi publik yang kuat, kerja pemerintah akan selalu timpang. Keterlibatan masyarakat adalah prasyarat dari perubahan ekologis yang autentik.

Baca juga: Banjir Bandang dan Lubang Kebijakan Sektor Tambang

Bencana yang terjadi di berbagai daerah mengungkapkan bahwa kita masih terjebak dalam logika pembangunan yang menempatkan alam pada urutan paling belakang. Padahal, negara-negara yang berhasil keluar dari siklus kerusakan ekologis merupakan bangsa yang berani mengubah paradigma. Mereka menempatkan kelestarian lingkungan sebagai prasyarat utama pembangunan, bukan sebagai konsekuensi belakangan.

Dalam konteks Indonesia, perubahan paradigma ini mendesak untuk dilakukan. Kita membutuhkan model pembangunan yang menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan kesinambungan ekologis. Tidak ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan jika fondasinya rapuh oleh bencana.

Kita perlu memahami bahwa kerusakan alam yang terjadi hari ini akan menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar di masa depan. Bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa alam telah memberi peringatan multilapis. Peringatan itu bukan hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga soal keretakan hubungan antara manusia dan lingkungan hidupnya.

Hal demikian merupakan kesempatan untuk merefleksikan kembali seluruh model interaksi kita dengan alam. Jika tidak ada perubahan, maka bencana serupa hanya menunggu waktu untuk kembali terjadi.

Tamparan ekologis ini memang menyakitkan, tetapi ia dapat menjadi titik balik jika kita mau belajar. Bencana dapat menjadi pengingat bahwa pilihan-pilihan ekologis harus dilakukan sekarang, bukan nanti.

Jika kita ingin memastikan bahwa korban jiwa tidak kembali berjatuhan, maka kesadaran ekologis dapat diwujudkan dalam kebijakan, tindakan publik, dan gaya hidup sehari-hari. Alam sudah memberi peringatan paling keras. Kini saatnya kita mendengarkan dan bertindak sebelum tamparan berikutnya datang lebih menghancurkan.

Baca juga: WALHI Ungkap Penyebab Banjir Sibolga–Tapanuli: Hutan Sudah Gundul

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau