KOMPAS.com - Banjir bandang melanda 34 titik di 13 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) periode Rabu (26/11/2025) sampai Sabtu (29/11/2025). Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Padang Pariaman menjadi daerah paling terdampak.
"Per hari ini sebenarnya Sumbar masih dalam keadaan yang sangat mencekam, terutama di beberapa daerah yang masih terisolasi, beberapa daerah di Agam dan Tanah Datar," ujar perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Barat, Andre Bustamar dalam webinar, Senin (1/12/2025).
Baca juga:
Sebenarnya banjir bandang disebut sudah sering terjadi di Sumatera Barat. Namun, banjir bandang beberapa hari terakhir menjadi yang terparah.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) per Minggu (30/11/2025) malam, terdapat 129 orang meninggal dunia dan 118 lainnya dinyatakan masih hilang di Sumatera Barat.
Merujuk catatan WALHI, setidaknya sudah terjadi 24 kali banjir bandang di Sumatera Barat selama 15 tahun terakhir, dengan total 723 orang meninggal dunia dan 91.000 korban mengungsi.
Banjir bandang berulang disebut erat kaitannya dengan alih fungsi hutan di Sumatera Barat sejak masa Orde Baru.
Foto udara sampah dari kayu gelondongan yang hanyut di danau Singkarak di Nagari Muaro Pingai, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). Sampah kayu gelondongan tersebut menumpuk di sepanjang jalur banjir bandang beberapa hari terakhir. ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan/Lmo/nzBerdasarkan data WALHI, provinsi ini kehilangan sekitar 1,15 juta (1.153.993) hektar hutan pada periode 1980-2024, dengan perkebunan sawit, hak penguasaan hutan (HPH), serta sektor pertambangan sebagai kontributor utama.
Dalam setahun terakhir, sekitar 720.000 hektar hutan di Sumatera Barat dibabat, dengan 34.000 hektar di antaranya berada di dalam daerah aliran sungai (DAS) Kuranji, DAS Aia Dingin, dan DAS Arau.
Penebangan hutan secara ilegal di ketiga DAS tersebut memperparah dampak banjir bandang di Kota Padang.
"Jadi, saat pemerintah mengatakan bahwa itu bukan karena ada penebangan ilegal dan segala macamnya, masyarakat sudah bisa melihat sendiri bagaimana di tepian pantai sekarang sudah ada kayu yang sangat banyak, itu. Yang tidak bisa dibantah bahwa itu adalah hasil penebangan karena tebangannya bersih dan hasil gergaji mesin," jelas Andre.
Selain itu, DAS Anai sebenarnya sudah berstatus kritis. Alih fungsi hutan di DAS Anai telah memicu banjir bandang berulang, termasuk pada 2024 lalu.
"Per hari ini, korban di situ sudah puluhan orang dan tahun kemarin juga puluhan orang. Bahkan, pemerintah masih mengelak bahwa keadaan DAS yang kritis yang membuat banjir bandang berulang," ucapnya.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya