Negara Berkembang Tagih Pajak Daging dari Negara Kaya lewat Deklarasi Belem, Mengapa?

KOMPAS.com - Beberapa negara, antara lain Nigeria, Fiji, Uganda, Chad, Papua Nugini, dan Liberia menandatangani Deklarasi Belém tentang Penetapan Harga Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sistem Pertanian dan Pangan.

Deklarasi tersebut megimbau negara-negara berpenghasilan tinggi dan negara-negara ekonomi utama, termasuk Komisi Uni Eropa, 30 negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan China untuk memperkenalkan mekanisme penetapan harga GRK dalam produksi daging industri mereka.

Baca juga:

• Produksi Daging Sapi di Brasil Picu Kenaikan Emisi Metana
• Impor Daging Indonesia Bakal Melonjak karena Orang Muda Malas Ternak

"Para penandatangan adalah negara-negara berpendapatan rendah. Tujuh negara Afrika yang menandatangani mewakili 30 persen dari seluruh penduduk Afrika," ucap Direktur dan Pendiri TAPP Coalition, Jeroom Remmers, dilansir dari Down to Earth, Senin (1/12/2025).

Adapun TAPP Coalition merupakan inisiator deklarasi tersebut.

Remmers menambahkan, deklarasi ini mencakup 21 negara pulau kecil di Pasifik yang menghadapi kenaikan permukaan laut akibat konsumsi daging dan produk susu di seluruh dunia.

Baca juga:

• Tren Konsumsi Daging dan Susu Naik, tapi Tantangan Iklim dan Gizi Tetap Ada
• Dari Ambisi ke Realita, Industri Daging Australia Stop Rencana Netral Karbon 2030

Pajak daging untuk negara berpenghasilan tinggi, mengapa?

Konsumsi daging berlebih tercatat di negara berpenghasilan tinggi

Freepik/serhii_bobyk Nigeria, Fiji, dan Papua Nugini meminta negara berpenghasilan tinggi membayar emisi dari industri daging lewat Deklarasi Belem. Apa itu?

Sebagai informasi, konsumsi daging berlebih disebut tercatat di negara-negara berpenghasilan tinggi.

Sementara itu, negara-negara berkembanglah yang merasakan dampak harian perubahan iklim karena emisi GRK.

Bila negara-negara berpenghasilan tinggi tersebut tidak mau mengurangi emisi GRK mereka dari sektor peternakan industri secara sukarela, mereka harus membayar kerusakan iklim yang ditimbulkannya melalui mekanisme penetapan harga emisi GRK.

Negara berkembang pun mendesak penerapan prinsip pencemar emisi untuk membayar setidaknya 20 persen dari pendapatan yang diperoleh melalui mekanisme penetapan harga, yang mana disalurkan ke Dana Kerugian dan Kerusakan.

Hal tersebut digunakan untuk mendukung negara-negara berkembang yang menderita dampak krisis iklim.

Pertanian dan sistem pangan bertanggung jawab atas sepertiga dari seluruh emisi GRK global, produksi peternakan menghasilkan sebagian besar emisi ini.

Sebagai informasi, jejak iklim daging sapi 70 kilogram (kg) emisi GRK/kg pangan, daging babi sekitar 12 kg emisi GRK/kg, dan daging ayam sekitar 9,9 kg emisi GRK/kg.

Angka tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan protein pangan lainnya, seperti legume sekitar 2 kg/kg dan kacang-kacangan sekitar 0,4 kg/kg. 

"Ketika bicara tentang ketidakadilan global, kita hanya berbicara dalam konteks bahan bakar fosil bahwa negara-negara industri kaya telah menggunakan jauh lebih banyak bahan bakar fosil untuk meningkatkan ekonomi dan industri mereka," ucap Tim Reysoo dari TAPP Coalition.

"Tetapi mereka juga mengonsumsi protein hewani dalam jumlah besar di dunia," tambah dia.