Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

89 Persen Masyarakat Indonesia Dukung EBT untuk Listrik Menurut Studi Terbaru

Kompas.com, 16 Desember 2025, 13:35 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional pada tahun 2040, menurut studi Yale Program on Climate Change Communication. 

Laporan berjudul Climate Change and Energy in the Indonesian Mind itu juga menunjukkan, 79 persen di antaranya mendukung pelarangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru oleh pemerintah, sekaligus mendorong pensiun dini PLTU dan menggantinya dengan energi surya atau angin.

Baca juga:

Tidak hanya itu, sebanyak 83 persen responden mendukung komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon Indonesia atau net zero emission 2060.

“Masyarakat Indonesia sangat mendukung upaya menurunkan emisi karbon dan mempercepat pemanfaatan energi terbarukan secara nasional,” kata peneliti Yale University, Anthony Leiserowitz dalam keterangannya, Selasa (16/12/2025).

Pengetahuan tentang perubahan iklim masih terbatas

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.DOK. KAI Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.

Di sisi lain, peneliti menemukan 73 persen responden mengaku hanya mengetahui sedikit tentang perubahan iklim dan 21 persen belum pernah mendengarnya sama sekali 

Sementara itu, hanya dua persen masyarakat Indonesia yang merasa mengetahui banyak terkait isu tersebut.

Leiserowitz menyampaikan, 86 persen responden meyakini adanya perubahan iklim setelah mendapatkan penjelasan singkat, dengan 83 persen masyarakat merasa cemas terhadap dampaknya.

“Meskipun banyak yang masih memiliki pengetahuan terbatas tentang perubahan iklim, mayoritas masyarakat yakin bahwa perubahan iklim sedang terjadi dan merasa cemas terhadap dampaknya," tutur Leiserowitz.

Studi mencatat, mayoritas masyarakat Indonesia mendorong berbagai kebijakan energi lain yakni program nasional untuk pelatihan kerja di industri baru energi terbarukan dan pembangunan jaringan transmisi listrik baru untuk menjangkau seluruh Indonesia (94 persen).

Kemudian, kewajiban penggunaan bahan bakar kendaraan dengan campuran biodiesel 60 persen untuk mobil, truk, dan kendaraan lainnya (78 persen), serta pemberian subsidi pajak bagi kendaraan listrik (74 persen).

Baca juga: 

Sebanyak 56 persen dari mereka menilai langkah terbaik untuk mewujudkan masa depan yang sehat, aman, dan sejahtera bagi Indonesia adalah membiarkan sebagian besar batu bara Indonesia tetap berada di dalam tanah.

Selain itu, studi ini mengemukakan mayoritas umat Muslim di Indonesia (79 persen) mendukung pemanfaatan dana zakat dan sedekah untuk mendukung transisi nasional menuju energi terbarukan.

Baca juga: 100 GW PLTS oleh Kopdes Bisa menjadi Pembangkit EBT Terbesar di Asia Tenggara

Siap bergerak menuju energi bersih

Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.ANTARA FOTO/yusran uccang Sebanyak 89 persen masyarakat Indonesia mendukung energi baru terbarukan (EBT), menurut studi Yale Program on Climate Change Communication.

Direktur Negara Indonesia di Purpose, Longgena Ginting berpandangan temuan itu menunjukkan masyarakat siap bergerak menuju energi bersih.

“Yang juga penting, survei ini menyoroti besarnya potensi filantropi Islam sebagai kekuatan untuk mendorong perubahan, sejalan dengan nilai-nilai kebaikan dan keberlanjutan yang diyakini oleh masyarakat. Ini adalah momentum bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama memperluas solusi energi bersih yang adil dan dapat diakses semua orang," jelas Longgena.

Dalam studinya, Yale Program on Climate Change Communication melakukan survei nasional tatap muka terhadap 2.000 responden Indonesia berusia 18 tahun ke atas periode Juni 2025 sampai Juli 2025, tepatnya dari Minggu (15/6/2025) sampai Kamis (17/7/2025).

Baca juga: BBM E10 Tingkatkan Bauran EBT, tapi Bahan Bakunya Bersaing Kebutuhan Pangan

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
Pemuda Desa Sumbersari Ubah Sampah Pasar Menjadi Kompos Bernilai Ekonomi
LSM/Figur
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Kemenhut Petakan 6,28 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Perdagangan Karbon
Pemerintah
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau