RI Butuh Dana Rp 3.000 T untuk Bangun EBT, PLN Dorong Investasi Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengatakan dibutuhkan pendanaan hingga Rp 3.000 triliun untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) selama satu dekade ke depan. 

Hal ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. Suroso menyatakan kebutuhan pendanaan tidak bisa ditanggung PLN sendirian, sehingga investasi sektor swasta menjadi kunci percepatan transisi energi.

"Kami kemampuannya terbatas, sehingga sektor swasta akan didorong. Jadi dari RUPTL 2025-2034 ini, untuk melaksanakan diversifikasi EBT kami membutuhkan investasi sebesar 188 miliar dollar AS yang kalau dirupiahkan Rp 3.000 triliun untuk 10 tahun ke depan," ungkap dia dalam CEO Connect di Menara Kompas, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2025).

Baca juga: Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT

Dari total kebutuhan pendanaan Rp 3.000 triliun, PLN hanya mampu menanggung sekitar Rp 562 triliun, sementara sisanya akan digarap oleh independent power producer (IPP) atau investor swasta. Suroso menyebut, sekitar tiga perempat proyek pembangkit baru akan dikelola sektor swasta. Namun, pemerintah tetap memegang peranan penting. 

Kebutuhan pendanaan ini mencakup berbagai proyek pembangkit dan infrastruktur pendukung antara lain panas bumi dan hidro, pembangkit termal (base load), energi surya dan bayu (angin), battery energy storage system, serta transmisi dan jaringan listrik.

Menurut Suroso, pemerintah berencana membangun jaringan transmisi listrik sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) hingga 2034. Akan tetapi, pembangunannya menjadi tantangan besar karena sebagian besar sumber EBT berada jauh dari pusat permintaan listrik.

"Jadi ada mismatch antara potensi sumber energi baru terbarukan dengan pusat-pusat demand. Misalnya, potensi hidro yang banyak yang ada di Aceh, kan genggak mungkin kita pindah di Rangkasbitung yang menjadi pusat demand," ucap Suroso.

"Sehingga kami harus bangun green enabling transmission atau green enabling grid, kami harus bangun backbone yang panjang," imbuh dia.

Baca juga: IESR Desak Reformasi Pengadaan EBT, Lancarkan Transisi Energi yang Tersendat

Untuk mendorong percepatan transisi energi, PLN akan memulai lelang proyek 1 gigawatt untuk masing-masing jenis EBT antara lain surya, bayu, dan baterai pada semester ini.

"Saat ini dokumen lelang sudah siap sampai 270-an. Kami hanya menunggu green light dari government, dan juga dari stakeholder PLN untuk bisa melaunching ini kadi dalam waktu tidak lama lagi, Insya Allah moga-moga bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Dia berpandangan bahwa investasi sektor EBT harus dianggap sebagai peluang jangka panjang. Suroso meyakini EBT memiliki efek ganda yakni menumbuhkan industri baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika kami membangun pembangkit surya di pelosok, itu bukan sekadar proyek energi. Itu pembangunan ekonomi lokal,” tutur Suroso.