Banjir Bandang Dinilai Munculkan Risiko terhadap Keanekaragaman Hayati Sumatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana banjir bandang dan topan Senyar yang melanda kawasan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, dinilai memunculkan risiko baru terhadap keanekaragaman hayati Sumatra sekaligus keselamatan masyarakat di sekitarnya.

Perubahan lansekap pascabencana menjadi peringatan penting bahwa pengelolaan ekosistem Batang Toru memerlukan respons kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan berbasis data.

Senior Vice President and Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, mengatakan peristiwa bencana tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara perlindungan lingkungan dan keselamatan manusia.

Baca juga: Dari Konservasi hingga Ekonomi Sirkular, Begini Transformasi Taman Safari Cisarua Jelang Hari Keanekaragaman Hayati

Menurut dia, upaya konservasi tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang yang adaptif serta pengelolaan risiko bencana.

“Perlindungan ekosistem, penataan ruang yang adaptif, serta pencegahan dan pengelolaan risiko bencana harus berjalan bersama agar pembangunan benar-benar berkelanjutan,” ujar Meizani dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

Konservasi Indonesia mencatat perubahan fisik kawasan pascabencana berpotensi meningkatkan fragmentasi habitat akibat longsor dan pembukaan lahan, mengubah alur sungai dan kawasan sempadan, serta mendorong aktivitas manusia ke area yang semakin rentan.

Kondisi tersebut dinilai berisiko mengubah ruang jelajah satwa liar dan meningkatkan potensi konflik dengan manusia.

Sumatra Policy Manager Konservasi Indonesia, Dedy Iskandar, mengatakan berbagai isu yang berkembang di masyarakat pascabencana, termasuk temuan kayu di sejumlah desa terdampak, perlu dijawab melalui pendekatan berbasis bukti dan kajian ilmiah yang komprehensif.

“Isu yang berkembang tidak bisa dijawab dengan asumsi. Diperlukan analisis yang kuat agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam mengambil langkah perbaikan,” kata Dedy.

Ia menambahkan kajian spasial pascabencana menjadi penting untuk memahami perubahan tutupan hutan dan lahan secara objektif. Namun, menurutnya, peta saja tidak cukup tanpa kajian menyeluruh terhadap aktivitas pemanfaatan ruang.

Dedy juga menilai Kelompok Kerja Ekosistem Batang Toru (POKJA EBT) perlu bergerak lebih cepat dan terkoordinasi untuk merespons dinamika pascabencana.

Menurut dia, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Terpadu Ekosistem Batang Toru perlu segera didorong sebagai rujukan bersama lintas sektor.

Sementara itu, Program Manager Batang Toru Konservasi Indonesia, Doni Latuparisa, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan ekosistem Batang Toru juga sangat bergantung pada kondisi desa-desa di sekitarnya.

“Ketika wilayah pinggiran mengalami kerusakan dan tidak tertangani dengan baik, tekanan terhadap kawasan inti akan terus meningkat,” ujar Doni.

Baca juga: Pembakaran Sisa Tanaman Rusak Keanekaragaman Hayati Mikroba

Ia menambahkan, hasil analisis Konservasi Indonesia menunjukkan dalam lima tahun terakhir terjadi pembukaan lahan sedikitnya 10.000 hektare di ekosistem Batang Toru.

Lebih dari 73 persen pembukaan lahan tersebut terjadi di wilayah hulu pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut.

Menurut Doni, kondisi tersebut memperkuat urgensi penyesuaian rencana tata ruang agar pengelolaan kawasan tidak lagi bertumpu pada kondisi sebelum bencana, melainkan pada realitas lansekap terbaru beserta risiko ekologis dan kebencanaan yang menyertainya.