Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Disebut Terbelakang dalam Kebencanaan akibat Anggaran Terlalu Kecil

Kompas.com, 20 Desember 2025, 19:35 WIB

Add on Google

Manda Firmansyah,

Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

Manda Firmansyah

Penulis

Ni Nyoman Wira Widyanti

Editor

Lihat Foto

ACEH 20251219 – BERITA FOTO – Keruakan Desa Bungkah, Rumah Hancur, Jalan Putus, Rel Kereta Api Terbalik HP : 085262036405 Keywoard ; ACEH UTARA, KOMPAS.com – Keuchik (Kepala Desa) Bungkah, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Hasballah memperlihatkan rel kereta api yang miring nyaris menyentuh tanah, Jumat (19/12/2025). Selain itu, terlihat rumah yang hancur disapu banjir. Sebagian lagi porak poranda. Hanya dinding rumah yang tersisa. Sekitar 30 hektare lahan masyarakat hilang disapu banjir pada 26 November 2025 lalu. Ketinggian air sekitar satu hingga dua meter di kawasan itu. Empat lokasi desa itu berubah bagai muara sungai. Padahal, sebelumnya tanah itu merupakan lahan pertanian. “Kini menjadi muara sungai, layaknya muara mengalir sepanjang sungai,” katanya. Sebanyak 630 kepala keluarga atau 2.335 jiwa menjadi korban di desa itu. Sebanyak 96 unit rumah hilang rata dengan tanah disapu banjir. “211 unit, rusak sedang 200 unit rusak berat dan rusak ringan 123 unit,” terang pria paruh baya ini. Mereka yang tidak memiliki rumah kini mengungsi di meunasah (mushalla). Beruntung luas halaman mushalla itu mencukupi, dilengkapi bangunan lainnya seperti balai pertemuan dan lain sebagainya. “Saya kira enam bulan aka nada pengungsi. Mau pulang kemana, rumah sudah tidak ada,” katanya. Dia menyebutkan, bukan hanya kebutuhan bahan pangan, pengungsi juga butuh tenda lebih layak, agar bisa ditempati per kepala keluarga. “Tim kesehatan, air bersih, dan kelambu. Itu sangat dibutuhkan,” terangnya. Sebelumnya diberitakan hingga hari ini, sebanyak 71.637 pengungsi korban banjir bertahan di 226 titik pengungsian. Kerusakan lainnya 12 daerah irigasi mengalami kerusakan, sementara delapan daerah irigasi tersier juga rusak diterjang banjir. Seluas 14.509 hektar sawah kini dipenuhi lumpur sisa banjir setinggi satu hingga dua meter dan tidak bisa digunakan lagi. FOTO DAN PENULIS: Masriadi Sambo(KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda menilai, politik anggaran menunjukkan bahwa Indonesia sangat terbelakang dalam urusan kebencanaan. Indonesia tidak akan pernah siap menghadapi bencana masa depan kalau politik anggarannya tetap seperti itu.

"Politik anggaran kita memang cukup miris," ujar Nailul, Kamis (18/12/2025).

Baca juga:

Sebagai informasi, proporsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dinilai lebih banyak diarahkan ke sektor pertahanan dan keamanan dibanding untuk bidang kebencanaan. Proporsi APBN untuk bidang kebencanaan disebut terlalu kecil jika dibandingkan dengan sektor tersebut.

Kementerian Pertahanan dan Polri menjadi dua institusi yang termasuk penerima anggaran terbesar. Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan dan Polri senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan anggaran untuk bidang kebencanaan melalui BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Badan SAR mengalami penurunan yang cukup drastis.

Padahal, sebagai negara rawan bencana, politik anggaran tersebut tergolong berisiko tinggi.

Dana cadangan untuk bencana Indonesia dinilai masih kurang

Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

ANTARA FOTO/Irwansyah Putra Petugas Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Aceh mengambil sampel kayu gelondongan yang terbawa arus luapan Sungai Tamiang, di area pasantren Islam Terpadu Darul Mukhlishin, Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (19/12/2025). Kemenhut telah mengirim tim verifikasi dan membentuk tim investigasi gabungan bersama Polri untuk menelusuri asal-usul kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Nailul menuturkan, pemerintah Indonesia memiliki dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 7,3 triliun.

Namun, dana tresebut masih sangat kurang untuk pencegahan dan penanganan pasca bencana. Apalagi tahun depan dana dari pemerintah pusat yang ditransfer ke daerah (TKD) akan semakin berkurang.

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah provinsi-provinsi yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Nailul, Aceh menjadi provinsi paling kesulitan dalam membangun kembali daerahnya pasca-bencana banjir akhir November 2025 lalu.

"Yang saya khawatirkan sebenarnya Aceh. Melihat dari skalanya itu cukup buruk, ketika ingin merenovasi kembali perekonomian di sana, saya rasa tidak bisa mengandalkan keuangan dari provinsi Aceh. Nah, ini yang jadi bahaya karena apa? Karena tahun depan TKD itu dipotong," tutur Nailul.

Baca juga:

Politik anggaran diharapkan lebih berpihak pada kebencanaan

Proporsi dana TKD untuk provinsi terdampak bencana bisa ditambah

Nailul mewanti-wanti pemerintah pusat agar tidak membiarkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berjuang sendirian dalam memulihkan daerahnya.

Ia berharap, politik anggaran pemerintah ke depannya bisa lebih berpihak kepada kebencanaan.

Misalnya, dengan menambah proporsi dana TKD untuk provinsi-provinsi yang terdampak bencana.

Kendati terlambat, Nailul juga berharap pemerintah pusat dapat segera menetapkan banjir bandang di Sumatera tersebut sebagai bencana nasional.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of