Bisakah Biaya Retur Kurangi Dampak Industri Fast Fashion?

KOMPAS.com - Kontribusi industri tekstil terhadap emisi karbon global dinilai cukup signifikan, sekitar delapan sampai 10 persen dari emisi dunia. Angka tersebut melebihi gabungan jejak karbon dari sektor penerbangan dan pengiriman jalur laut. 

Namun, dampak terhadap lingkungan dinilai bisa semakin besar akibat layanan pengembalian produk (product returns atau retur).

Baca juga: 

• Usung Fesyen Berkelanjutan, Paramatex Bangun Stan Daur Ulang di PICA Fest 2025
• Perangi Greenwashing, Industri Fashion Segera Luncurkan Paspor Produk

Sebab, layanan tersebut mencakup transportasi tambahan, packaging, proses inspeksi dan pemilahan yang memerlukan energi, serta pembuangan, dilansir dari The Conversation dan Phys.org, Kamis (22/1/2026).

Dampak lingkungan industri fashion

Biaya retur bisa jadi solusi?

Dok. Freepik/Freepik Pengembalian pakaian online ternyata menambah emisi karbon. Biaya retur dinilai belum menyentuh akar masalah fast fashion.

Perusahaan ritel fesyen online (daring), Asos memperkenalkan biaya tambahan untuk pelanggan yang hendak mengembalikan produk.

Tujuannya mendorong pembeli dengan tingkat pembelian tertinggi untuk mengurangi kebiasaannya.

Diketahui, selama ini kebijakan retur gratis dan tanpa hambatan menjadi keunggulan kompetitif utama dalam industri fast fashion. 

Terdapat dua skenario umum belanja fast fashion. Pertama, pelanggan membeli tiga atau empat barang sejenis dengan ukuran berbeda, kemudian mengembalikan barang yang tidak diinginkan.

Sementara itu, skenario kedua adalah pelanggan membeli tiga atau empat produk yang berbeda.

Dalam skenario pertama, pendekatan "pembatasan ukuran" dalam industri ritel kemungkinan lebih terpengaruh oleh biaya retur yang baru.

Hal ini bisa mendorong beberapa pembeli untuk mengurangi ukuran pesanan mereka, kemungkinan dari empat, menjadi dua, yang berdampak positif terhadap lingkungan jika mereka terus berbelanja di Asos.

Freepik Pengembalian pakaian online ternyata menambah emisi karbon. Biaya retur dinilai belum menyentuh akar masalah fast fashion.

Adapun skenario kedua merupakan pembelian impulsif yang menghasilkan hampir 40 persen dari total pengeluaran online secara global, dengan pakaian sebagai kategori yang paling sering dibeli.

Namun, ketika dihadapkan dengan biaya retur, pembeli impulsif jauh lebih cenderung menghindari proses pengembalian sepenuhnya jika dianggap rumit atau mahal.

Sebuah studi di Amerika Serikat menemukan, 75 persen pembeli online menyimpan barang-barang yang tidak diinginkan karena proses pengembalian yang rumit atau mahal.

Alih-alih kembali produk ke toko online untuk kemudian bisa diperbaiki dan dijual kembali, barang tersebut justru tetap berada di rumah pembeli atau berakhir di tempat pembuangan sampah setempat.

Secara keseluruhan, biaya retur hanya memindahkan beban limbah dari rantai pasokan ritel ke rumah tangga individu dan sistem pengelolaan limbah pemerintah daerah.

Asos menyatakan bahwa perusahaannya menyadari tanggung jawab untuk mengurangi dampak usahanya terhadap lingkungan dan melindungi orang-orang dalam rantai pasokannya.

Polemik retur di fast fashion

PIXABAY/PREIS_KING Pengembalian pakaian online ternyata menambah emisi karbon. Biaya retur dinilai belum menyentuh akar masalah fast fashion.

Ketika suatu barang dikembalikan, barang tersebut akan memasuki sistem logistik terbalik yang jauh kurang efisien daripada rantai asli dari produsen ke pemasok.

Pengembalian barang sering kali memerlukan pengambilan oleh kurir secara individual, yang menambah biaya transportasi dan emisi.

Secara sepintas, biaya retur tampaknya menawarkan solusi yang mudah yaitu mencegah pengembalian, mengurangi emisi transportasi, dan meringankan beban sistem pengelolaan limbah.

Kendati demikian, logika ini gagal memperhitungkan perilaku konsumen ketika dihadapkan dengan sanksi finansial.

Pakaian yang dibiarkan di lemari tanpa pernah dipakai sama saja dengan membuang-buang sumber daya.

Hal itu karena semua air, bahan kimia, energi, dan tenaga kerja yang diinvestasikan dalam produksinya tidak menghasilkan nilai apa pun.

Membuang pakaian secara lokal hanya akan memindahkan beban ke sistem pengelolaan sampah pemerintah daerah yang seringkali tidak siap menangani tekstil.

Biaya retur tidak selalu menyelesaikan masalah sampah dan hanya mengurangi pilihan konsumen, bahkan terkadang memaksa mereka untuk memilih alternatif yang lebih buruk. 

Dengan demikian, akar permasalahan lingkungan bukanlah pengembalian barang, melainkan fast fashion itu sendiri.

Alternatif lain

Dok. Freepik Pengembalian pakaian online ternyata menambah emisi karbon. Biaya retur dinilai belum menyentuh akar masalah fast fashion.

Berikut beberapa langkah yang kemungkinan lebih efektif ketimbang pengenaan biaya untuk pengembalian barang yang tidak akan terlalu berdampak terhadap lingkungan.

Pertama, tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR).

Di Perancis, pengecer diwajibkan untuk membiayai sistem pengumpulan dan penyortiran mereka, menciptakan insentif untuk merancang produk yang lebih tahan lama, serta mengelola akhir masa pakainya dengan benar.

Hal ini menggeser tanggung jawab dari konsumen ke produsen, yang mana memang seharusnya tanggung jawab itu berada.

Kedua, pajak atas bahan berbahaya. Usulan pajak Swedia terhadap pakaian yang mengandung bahan kimia berbahaya menargetkan fase produksi, dengan sebagian besar kerusakan lingkungan terjadi.

Ketiga, investasi dalam infrastruktur daur ulang. Hambatan utama dalam industri tekstil adalah daur ulangnya. Tanpa daur ulang berskala besar, penggunaan kembali menjadi satu-satunya pilihan ekonomi sirkular.

Baca juga: 

• Tekstil Hijau dari Kombucha, Revolusi Fesyen Ramah Lingkungan
• Kurangi Sampah “Fast Fashion” lewat Gerakan Barter Pakaian

Keempat, standar desain. Campuran poliester mempersulit daur ulang. Persyaratan persentase kandungan daur ulang yang lebih tinggi atau pembatasan campuran serat akan mengatasi beberapa akar penyebab limbah.

Kelima, transparansi data pengembalian barang. Berbagai studi menunjukkan bahwa peritel kekurangan data dasar tentang ke mana barang yang dikembalikan berakhir.

Pengungkapan wajib tentang tindakan mereka dengan barang yang dikembalikan akan mengungkap masalah pemusnahan dan meningkatkan akuntabilitas mereka.