Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BRIN Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia, Kelelawar Jadi Sorotan

Kompas.com, 29 Januari 2026, 09:07 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mewanti-wanti munculnya virus Nipah di Indonesia, akibat keanekaragaman spesies kelelawar serta kedekatan habitat satwa liar tersebut dengan permukiman.

Peneliti Ahli Utama Virologi, Emerging dan Re-emerging Diseases BRIN, Niluh Putu Indi Dharmayanti menuturkan, sejumlah spesies kelelawar berpotensi menjadi reservoir alami Nipah. 

Baca juga: 

"Kedekatan habitat kelelawar dengan permukiman manusia, praktik perburuan dan perdagangan kelelawar, serta keberadaan pasar hewan dengan sanitasi yang buruk meningkatkan risiko terjadinya spillover virus ke manusia dan hewan domestik," jelas Niluh saat dihubungi, Rabu (28/1/2026).

Selain itu, lanjut dia, keberadaan populasi babi dalam jumlah besar di beberapa wilayah dapat berperan sebagai inang.

Waspada potensi munculnya virus Nipah di Indonesia

Belum ada vaksin atau terapi antivirus spesifik untuk virus Nipah

Virus Nipah sejauh ini belum ditemukan di Indonesia. Namun, BRIN mengingatkan deteksi dini dan surveilans untuk mencegah penyebaran virus. Shutterstock/Independent birds Virus Nipah sejauh ini belum ditemukan di Indonesia. Namun, BRIN mengingatkan deteksi dini dan surveilans untuk mencegah penyebaran virus.

Mengingat potensi kemunculan virus Nipah di Indonesia, surveilans dan deteksi dini, penilaian risiko, serta perencanaan kesiapsiagaan harus dilakukan guna meminimalkan dampak wabah pada masa depan.

Hal tersebut meskipun kasus virus Nipah menginfeksi manusia belum ditemukan di Indonesia. 

"Lalu, sosialisasi atau peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko kontak dengan kelelawar dan babi, serta bahaya konsumsi makanan yang terkontaminasi, dapat menjadi langkah efektif dalam menurunkan risiko penularan virus Nipah," tutur dia.

Adapun virus Nipah pertama kali teridentifikasi di Malaysia pada tahun 1998, dan saat ini kembali menjadi perhatian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Wabah NiV telah dilaporkan di Malaysia, Singapura, Bangladesh, India, dan Filipina. Di Bangladesh dan India, wabah terjadi hampir setiap tahun dengan angka kematian kasus berkisar antara 40–75 persen," papar Niluh.

Niluh menjelaskan, hingga saat ini belum ada vaksin ataupun terapi antivirus spesifik untuk virus Nipah.

Penanganan kasus masih bergantung pada perawatan suportif sehingga pencegahan dan pengendalian sangat krusial.

Baca juga:

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
Waspada Bias Gender dalam Interaksi Manusia dan AI
LSM/Figur
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
IPB University Raih Peringkat 48 Global Bidang Agriculture & Forestry versi QS WUR
Pemerintah
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Hujan di Indonesia Diprediksi hingga Akhir Maret 2026, Panas Masih Mengintai
Pemerintah
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Karhutla Indonesia 2025 Capai 359.000 Hektar, Ini 7 Provinsi yang Rawan
Pemerintah
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Konservasionis Orangutan Birute Galdikas Meninggal, Ingin Dimakamkan di Kalteng
Pemerintah
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Tapak Tilas Kejayaan Tanggulangin, Sentra Tas yang Jadi Incaran Pejabat dan Turis
Swasta
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?
Swasta
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
BRIN Temukan Spesies Tanaman Endemik Baru Mirip Lidah Kucing di Sumut
Pemerintah
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Punya Potensi EBT Besar, NTT Percepat Transisi Energi
Pemerintah
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Karhutla Awal 2026 Naik Dibandingkan Tahun El Nino 2019 dan 2023, Ada Apa?
Pemerintah
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
Indonesia Masuk Daftar Negara Paling Berpolusi di Dunia 2025 Versi IQAir
LSM/Figur
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
Indonesia Butuh Lebih dari Sekadar WFH, Ahli Jelaskan Alasannya
LSM/Figur
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
Polusi Plastik Mulai Cemari Hutan Dunia
LSM/Figur
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Bisakah Kebun Kelapa Sawit Jadi Hutan Lagi? Ini Penjelasan KLH Soal Reforestasi
Pemerintah
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
Ini Negara dengan Kualitas Udara Terburuk di Dunia 2025, Ada Pakistan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau