KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menggodok Instruksi Presiden (Inpres) tentang penyelamatan populasi serta habitat gajah sumatera dan gajah kalimantan. Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni usai pertemuannya dengan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Raja Juli menuturkan, kebijakan tersebut penting lantaran terjadi penurunan jumlah kantong habitat gajah yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Baca juga:
“Kami cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja, dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan," kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Presiden Prabowo disebut menyusun Inpres terkait perlindungan gajah dan Keppres soal pembiayaan taman nasional. Melalui Inpres terbaru, Prabowo meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Kementerian Kehutanan.
Tujuannya adalah menjaga populasi gajah termasuk pembentukan area preservasi dan koridor habitat yang memungkinkan hewan bergerak antar kantong habitat, serta mencegah fragmentasi populasi.
Pembentukan area pelestarian gajah, lanjut dia, bisa dilakukan di hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Sumatera.
"Maka akan dibentuk apa yang disebut sebagai area preservasi. Area preservasi yaitu sebuah wilayah yang memungkinkan ada koridor gajah antar kantong tadi sehingga gajah ini dapat bergerak dari satu kantong ke kantong yang lain jadi ini sangat penting sekali," tutur Raja Juli.
Baca juga:
Presiden Prabowo disebut menyusun Inpres terkait perlindungan gajah dan Keppres soal pembiayaan taman nasional. Selain itu, Prabowo menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional.
Satgas berperan mencari skema pendanaan berkelanjutan agar pengelolaan taman nasional dapat lebih optimal, sekaligus bermanfaat bagi pelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat.
Raja Juli menyampaikan, Prabowo menunjuk sang adik, Hashim Djojohadikusumo sebagai ketua satgas.
"Kemudian saya menjadi wakil berserta wakil yang lainnya adalah Bu Maria Elka Pengestu. Kami akan mencari pendanaan yang inovatif yang sustain termasuk melibatkan private sector (sektor swasta) agar sekali lagi taman nasional kita menjadi taman nasional yang berkelas dunia," jelas dia.
Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional yang menjadi kawasan penting bagi konservasi keanekaragaman hayati.
Pemerintah menilai diperlukan pendekatan baru dalam pembiayaan dan pengelolaannya agar taman nasional tidak hanya menjadi pusat konservasi, tapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan.
“Komersialisasi tentu, tapi yang harus dicatat komersialisasinya tidak menjadi tourism yang bersifat masif. Tapi yang harus menjadi tujuan utamanya adalah menjaga lingkungan hidup menjaga hutan, dengan tetap ada aspek komersialnya,” ucap Raja Juli.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan beberapa proyek percontohan pengelolaan taman nasional salah satunya di kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung.
Program tersebut digadang-gadang bakal mengatasi konflik antara manusia dengan gajah, yang selama ini terjadi di wilayah sekitar taman nasional melalui pembangunan pagar atau kanal pembatas dan program pemberdayaan masyarakat.
Dengan adanya kebijakan yang baru, pemerintah berharap konservasi satwa dan pengelolaan taman nasional di Indonesia makin kuat dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pendekatan pengelolaan kawasan konservasi berkelanjutan.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya