KOMPAS.com - Konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi mengganggu jalur pasokan minyak dunia dan berdampak pada bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada (UGM), Deendarlianto, mengatakan, gejolak geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak dunia dapat mendorong energi baru terbarukan (EBT) menjadi lebih kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil.
“Ketika harga minyak dunia naik, energi terbarukan menjadi lebih kompetitif. Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun sumber energi alternatif lainnya,” kata Deendarlianto dikutip dari laman resmi UGM, Kamis (12/3/2026).
Baca juga:
Implementasi bioetanol dan biodiesel harus diterapkan pemerintah guna mengatasi potensi kelangkaan minyak dunia akibat serangan AS-Israel ke Iran.Deendarlianto lantas mendorong pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan campuran bioetanol dalam bahan bakar, seperti E10 dan B40 guna mempercepat pengembangan EBT.
Ia berpandangan, perguruan tinggi dan lembaga riset dapat membantu mempercepat penelitian terapan agar teknologi EBT segera diberlakukan dalam skala industri.
“Saya kira sekarang ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” tutur dia.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut cadangan pasokan operasional bahan bakar minyak (BBM) Indonesia hanya mampu bertahan sekitar 20–23 hari. Angka ini masih jauh di bawah standar internasional yang mencapai sekitar 90 hari.
Baca juga:
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat di sejumlah daerah menjelang arus mudik Idul Fitri 2026.
Di beberapa wilayah, seperti Sumatera Utara dan Jawa Tengah, dilaporkan terjadi aksi panic buying di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mengamankan stok BBM.
Deendarlianto menilai menipisnya cadangan operasional BBM menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu penyebabnya, tingginya ketergantungan terhadap impor minyak mentah.
“Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah banyak untuk menutup kebutuhan tersebut,” jelas Deendarlianto.
Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Kamis (12/3/2026), pemerintah membuka kemungkinan menghitung ulang alokasi BBM bersubsidi. Evaluasi dilakukan di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot Tanjung mengatakan, pemerintah fokus memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada BBM berbasis fosil.
Menurut dia, pemerintah mendorong implementasi campuran biodiesel yang lebih tinggi, dari B40 hingga B50.
“Kami juga ada alternatif ini peningkatan implementasi dari B40, B50. Itu kan Pak Menteri sudah diminta oleh Presiden (Prabowo Subianto) untuk melakukan antisipasi. Bagaimana kalau kondisi ini dalam kondisi keterbatasan, ya justru kita akan implementasikan itu B50 secepatnya,” ucap Yuliot.
Selain biodiesel, pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar berbasis etanol.
Uji coba etanol telah dilakukan pada bensin beroktan tinggi dengan kadar campuran sekitar lima persen. Kebijakan tersebut akan diarahkan menjadi mandatori sesuai ketersediaan bahan baku domestik.
“Etanol kan kami ini sudah uji coba pertama turbo, etanolnya lima persen. Nanti kami akan mandatorikan sesuai dengan ketersediaan bahan baku dalam negeri. Mungkin nanti jadi mandatori 5, 10, bahkan pada tahun 2028 kami sudah rencanakan untuk E20,” kata dia.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya