Pajak Karbon Indonesia Dinilai Belum Efektif Kurangi Emisi, Mengapa?

Kebijakan iklim paling efisien

Sebelumnya, studi terbaru mengidentifikasi 28 kebijakan iklim negara yang mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di berbagai konteks secara konsisten.

Temuan itu diperoleh setelah menganalisis 1.737 kebijakan iklim individual 40 negara selama 32 tahun.

Jumlah aksi iklim telah meningkat empat kali lipat sejak tahun 2000, dengan beberapa kumpulan data menunjukkan peningkatan 15 kali lipat.

Selama 20 tahun terakhir, negara-negara di seluruh dunia memang telah secara dramatis meningkatkan kebijakan iklim mereka.

Dilansir dari Phys.org, Senin (23/3/2026), para peneliti mengidentifikasi 28 kebijakan iklim dengan kepastian tinggi dalam pengurangan emisi GRK.

Ada delapan kebijakan iklim terkait penetapan harga dan pajak karbon. Dampak pajak karbon di berbagai sektor, skema perdagangan emisi, biaya kemacetan, dan pajak cukai bahan bakar fosil sangat kuat, bahkan saat dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan lainnya.

Hal itu membantah klaim bahwa penetapan harga karbon hanya tampak efektif karena biasanya disertai dengan langkah-langkah pelengkap.

Sementara itu, ada lima kebijakan iklim terkait efisiensi dan standar energi. Kode energi bangunan, standar emisi udara, standar kinerja energi minimum, dan batas kecepatan jalan raya secara konsisten mengurangi emisi GRK.

Kemudian, ada 11 kebijakan iklim terkait energi baru terbarukan (EBT) dan penelitian. Perencanaan untuk perluasan EBT dan skema lelang yang semuanya secara andal mendorong pengurangan emisi GRK.

Kemudian, pengeluaran Research and Development (R&D) untuk penangkapan karbon, nuklir, hidrogen, efisiensi energi, dan EBT.

Ada juga tiga kebijakan iklim terkait pelaporan dan akuntabilitas. Persyaratan pelaporan emisi GRK di berbagai sektor menunjukkan dampak yang signifikan.

Terakhir, ada satu kebijakan iklim terkait pengurangan subsidi bahan bakar fosil di sektor transportasi mengurangi emisi GRK.